Ringkasan Artikel

Cultuurprocenten adalah persenan resmi yang dibayarkan negara kolonial kepada pejabat Belanda dan priayi dari setiap setoran tanam paksa. Makin besar hasil yang diperas dari petani, makin besar pendapatan pribadi aparat. Artikel ini merangkai cara kerja sistem itu, angka penghasilannya, kritik orang Belanda sezaman, serta penghapusannya yang berjalan setengah hati.

Ketika Korupsi Digaji Negara: Cultuurprocenten di Balik Tanam Paksa

Pada 1848, Bupati Cianjur mengantongi penghasilan resmi f 50.318. Sejawatnya di Bandung lebih tinggi lagi: f 86.524. Keduanya priayi tertinggi di Priangan, tanah kopi paling menguntungkan di Jawa.

Angka itu bukan temuan jaksa yang membongkar skandal. Ia tercantum rapi dalam perhitungan Residen Overhand tahun 1849, sebuah dokumen administrasi biasa.^[1]

Di dalam penghasilan Bupati Cianjur itu ada satu pos yang hari ini akan langsung memanggil penyidik: f 15.250 berupa persenan dari setoran kopi rakyat.

Pos itu sah, dianggarkan, dan dibayarkan negara. Namanya cultuurprocenten, persenan tanam.

Persenan Resmi dari Tanam Paksa

Ketika Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch meluncurkan Cultuurstelsel pada 1830, ia membutuhkan aparat yang bersedia menekan jutaan petani menanam komoditas ekspor untuk pasar Eropa.

Gaji saja dianggap tidak cukup. Maka pemerintah menjanjikan premi: pejabat menerima persentase dari nilai tanaman dagang yang disetorkan wilayahnya.

Untuk nila di Priangan, preminya sepersepuluh dari total panen yang disetorkan. Persenan itu dibagi antara pegawai pemerintah dan kepala pribumi sebagai tunjangan di luar gaji berkala.^[2]

Untuk gula, Kultuurverslag tahun 1834 mencatat tarif 50 sen per pikul.^[3]

Penerimanya berjenjang dari atas sampai bawah: residen dan kontrolir Belanda, lalu bupati, mantri, hingga lurah di desa.^[4]

Skalanya raksasa. Pada puncaknya, hampir separuh penduduk Jawa, sekitar sepuluh juta orang, terlibat dalam salah satu tanaman wajibnya.

Mereka diawasi kurang dari dua ratus pejabat Eropa yang bersandar pada para bupati dan lebih dari tiga puluh ribu kepala desa.^[5]

Insentif ini dibayar per orang, bukan per lembaga. Sejarawan R.E. Elson menyebutnya perekat utama yang membuat pejabat Eropa dan pejabat lokal kompak menjalankan sistem paksaan.^[6]

Johannes van den Bosch, Gubernur Jenderal 1830–1833, perancang Cultuurstelsel sekaligus sistem persenannya. Lukisan Cornelis Kruseman, 1829. Sumber: Rijksmuseum Amsterdam, domain publik, via Wikimedia Commons.

Makin Diperas, Makin Kaya

Logikanya sederhana dan berbahaya. Penghasilan pejabat bergerak mengikuti angka setoran, bukan mengikuti kesejahteraan rakyat yang menanam.

Hasilnya cepat terlihat. Laporan tahunan Residen Priangan tahun 1833 memuji kerajinan para pejabat dan kepala pribumi yang bekerja bukan hanya karena tanggung jawab, tetapi juga demi persentase panen yang akan mereka terima.^[7]

Antara 1833 dan 1840, penanaman kopi diperluas besar-besaran. Jan Breman mencatat pembayaran persentase yang tinggi sebagai penyebab penting keserakahan yang membuat pimpinan kegiatan usaha, pejabat Eropa maupun kepala pribumi, bertindak membabi-buta.^[8]

Di tingkat karesidenan, muncul semacam perlombaan antarresiden mengejar angka setoran tertinggi.^[9]

Premi juga mewarnai laporan resmi. Pemulihan produksi kopi Priangan pada 1830-an dikabarkan penuh semangat oleh staf Eropa yang ikut menikmati preminya, sampai kurva panen yang anjlok kemudian membongkar kepastian semu itu.^[10]

Komposisi penghasilan resmi Bupati Cianjur tahun 1848 menurut perhitungan Residen Overhand (1849). Diolah dari Breman (2014), hlm. 278–279.

Kembali ke Cianjur: persenan kopi menyumbang hampir sepertiga penghasilan resmi sang bupati dalam setahun.

Dan itu baru yang tercatat. Penyusun laporan kolonial sendiri mengakui ada keuntungan resmi dan tidak resmi yang tidak diketahui di luar hitungan.^[11]

Bagi sebagian pejabat, persenan bahkan disebut-sebut bisa melampaui gaji setahun penuh.^[12]

Negeri induk ikut menikmati. Antara 1832 dan 1852, keuntungan kolonial menyumbang 19 persen pendapatan negara Belanda. Antara 1860 dan 1866, angkanya mencapai sepertiga.^[13]

Orang Belanda Sendiri Sudah Memperingatkan

Yang sering terlupa, kritik paling awal justru datang dari dalam.

Awal 1830-an, seorang anggota Dewan Hindia sudah mengingatkan bahwa pembayaran persentase kepada pejabat pemerintah dan kepala pribumi akan berujung pada penyalahgunaan.^[14]

Peringatan itu diabaikan. Tiga dekade kemudian, kritik pecah di ruang publik Belanda.

Pada 1862, J.J. Hasselman menerbitkan pamflet De kultuur-procenten en het kultuurstelsel yang menempatkan persenan sebagai jantung persoalan tanam paksa.^[15]

Dua tahun sebelumnya, Max Havelaar karya Multatuli sudah mengguncang parlemen. Kaum liberal yang tengah menguat menuntut pembongkaran sistem paksaan.

Bagi para pengkritik itu, persenan adalah bukti telanjang: negara bukan sekadar membiarkan penindasan, negara menggajinya.

Penghapusan yang Setengah Hati

Tekanan itu akhirnya menang. Namun cara menangnya timpang.

Persenan untuk pejabat Eropa dihentikan sekitar 1870, seiring pembongkaran bertahap tanam paksa. Untuk pejabat pribumi, persenan justru dipertahankan sampai 1907, ketika yang tersisa tinggal kopi.^[16]

Hampir empat dekade tambahan, negara kolonial terus membayar priayi berdasarkan hasil yang diperas dari rakyatnya sendiri.

Ketergantungan pada persenan itu terbaca justru saat dicabut. Ketika uang kopi untuk kepala pribumi Priangan dihentikan, laporan kolonial mengeluh tidak ada lagi perangsang yang memacu kerajinan mereka.^[17]

Penghapusan resmi juga tidak menutup keran di bawah meja. Laporan Koloniale Bank tahun 1906 masih mencatat f 10.000 gratifikasi untuk aparat pemerintahan, sementara uang sewa tanah dari pabrik gula menyusut dipotong persenan di tiap lapis birokrasi sebelum tiba di tangan pemilik tanah.^[18]

Sejarawan Ulbe Bosma menyimpulkannya dengan dingin: Cultuurstelsel tidak menghapus pemerasan lama era VOC. Sistem itu meregulasinya.^[19]

Korupsi sebagai Sistem, Bukan Penyimpangan

Kisah populer tentang korupsi kolonial biasanya berhenti pada plesetan VOC: Vergaan Onder Corruptie, hancur karena korupsi.

Cultuurprocenten menawarkan pelajaran yang lebih tidak nyaman. Korupsi terbesar era kolonial bukan pelanggaran yang disembunyikan dari negara. Ia dirancang, dianggarkan, dan dibayarkan oleh negara.

Konflik kepentingan bukan cacat pada sistem itu. Ia justru mesinnya.

Pertanyaannya belum berubah sejak 1862: bagaimana mengawasi pengawas yang penghasilannya bergantung pada apa yang ia awasi?

Karena itulah sejarah ini terasa dekat setiap kali publik berdebat soal insentif pejabat, gratifikasi, dan batas samar antara penghasilan resmi dengan pemerasan. Yang legal belum tentu adil. Arsip kolonial menyimpan buktinya rapi, lengkap dengan angka-angkanya.

Catatan Kaki

1. Jan Breman, Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720–1870 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 278–279. ↑
2. Breman, Keuntungan Kolonial, hlm. 206–207, mengutip S. van Deventer Jsz. (1866), jilid II, hlm. 148–154. ↑
3. Margaret Leidelmeijer, Van suikermolen tot grootbedrijf: Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw (Amsterdam: NEHA, 1997), catatan bab awal, mengutip Kultuurverslag 1834 (ARA, MK, inv. nr. 4405). ↑
4. Ulbe Bosma, The Sugar Plantation in India and Indonesia: Industrial Production, 1770–2010 (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 101–102. ↑
5. Roger Wiseman, disertasi doktoral tentang manajemen industri gula Jawa kolonial (PhD diss., University of Adelaide, 2001), hlm. 349–350. ↑
6. Ewout Frankema dan Frans Buelens (ed.), Colonial Exploitation and Economic Development: The Belgian Congo and the Netherlands Indies Compared (London: Routledge, 2013), hlm. 180–181, merangkum R.E. Elson (1994). ↑
7. Breman, Keuntungan Kolonial, hlm. 218. ↑
8. Breman, Keuntungan Kolonial, hlm. 218–219, mengutip E.C. Enklaar (1871), hlm. 13. ↑
9. Gerrit Jacobus van der Flier, Grondrentetheorieën en de grondhuren in de Java-suikerindustrie (Amsterdam: Holdert & Co., 1932). ↑
10. Breman, Keuntungan Kolonial, hlm. 225. ↑
11. Breman, Keuntungan Kolonial, hlm. 278–279. ↑
12. C. Fasseur, Kultuurstelsel en koloniale baten: De Nederlandse exploitatie van Java 1840–1860 (Leiden: Universitaire Pers Leiden, 1975), hlm. 28–36. ↑
13. Howard Dick dkk., The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800–2000 (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2002), hlm. 65. ↑
14. Breman, Keuntungan Kolonial, hlm. 207. ↑
15. J.J. Hasselman, De kultuur-procenten en het kultuurstelsel (Zalt-Bommel: Noman, 1862). Salinan digital tersedia di Staatsbibliothek zu Berlin (terindeks zvdd). ↑
16. Wiseman (2001), hlm. 349–350, mengutip C. Fasseur (1991), hlm. 46. ↑
17. Breman, Keuntungan Kolonial, hlm. 301. ↑
18. Wiseman (2001), hlm. 107–108. ↑
19. Bosma, The Sugar Plantation, hlm. 101–102. ↑