Ringkasan Artikel

Pada 1894, sebuah perintah rahasia Gubernur Jenderal soal kepala desa yang menjelma agen pabrik gula tidak terbit di lembaran negara, melainkan di majalah milik industri gula sendiri. Isinya memerintahkan pejabat menertibkan penyalahgunaan, tetapi hanya sejauh tidak merugikan pabrik “secara tak perlu”. Dari satu dokumen kecil ini terbaca bagaimana “perlindungan” kolonial sejak awal sudah diberi batas.

Sirkuler yang Terbit di Majalah “Lawan”

Awal 1894, di meja para pejabat pemerintahan daerah di Jawa Timur, beredar sebuah surat rahasia dari pucuk kekuasaan Hindia Belanda.

Isinya soal kepala desa. Para lurah di Besuki dan Pasuruan disebut bertindak sebagai agen pabrik gula: menekan petani masuk ke perjanjian sewa tanah dan kerja, lalu memungut keuntungan yang terpaut pada pabrik.^[1]

Yang menarik bukan cuma isinya, melainkan tempatnya terbit. Surat itu tidak muncul di Staatsblad, lembaran resmi negara. Ia dimuat di Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-Indië, jurnal milik industri gula sendiri.^[2]

Pembaca yang hendak ditenangkan, dengan kata lain, justru adalah industri yang praktiknya sedang dipersoalkan.

Pemuatan tebu di sebuah perkebunan di Jawa, sekitar 1910. Foto: Ohannes Kurkdjian, koleksi KITLV (domain publik).

Masalah yang sudah lama dikenal

Keluhan tentang para lurah itu bukan barang baru. Sejak 1870-an, para Residen di Jawa Timur sudah melaporkan bagaimana jabatan kepala desa dipakai untuk kepentingan pabrik. Baru pada 1893 laporan itu naik ke tingkat pemerintah pusat.

Latarnya adalah ledakan industri gula pasca-1870. Setelah era tanam paksa surut dan modal swasta masuk, pabrik-pabrik gula membutuhkan dua hal dalam jumlah besar: tanah untuk tebu dan tenaga untuk menggarapnya. Di situlah kepala desa menjadi simpul yang paling berguna.

Dan industri ini bukan pemain kecil. Pada akhir abad ke-19, gula adalah salah satu tulang punggung ekspor Hindia Belanda, sumber pendapatan yang terlalu penting untuk diganggu. Setiap kebijakan yang menyentuh cara kerjanya otomatis menyentuh kepentingan yang sangat besar.

Kedudukan yang seharusnya mewakili desa berubah menjadi perpanjangan tangan pabrik. Ia yang mengatur tanah desa disewakan, ia pula yang menggerakkan tenaga untuk musim giling.

Bagi petani, tekanan itu terasa di dua sisi sekaligus. Tanah yang mestinya untuk padi harus disisihkan untuk tebu, dan tenaga yang mestinya untuk sawah sendiri tersedot ke ladang dan pabrik pada musim giling. Menolak permintaan kepala desa bukan pilihan mudah, sebab di tangan lurah pula urusan pajak, tanah, dan tenaga kerja desa diatur.

Gubernur Jenderal C. H. A. van der Wijck menjawab persoalan itu pada 5 Februari 1894, lewat sebuah kabinetsmissive, surat rahasia kepada kepala-kepala pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Ia melukiskan para lurah itu sebagai vermomde fabrieksgecommitteerden, agen pabrik yang menyamar. Pilihan kata “menyamar” itu sendiri sudah bercerita: penyamaran itu kondisi yang sudah dikenal dan bernama, bukan kejutan yang baru ketahuan.

Artinya pemerintah pusat tahu betul apa yang terjadi. Yang menjadi pertanyaan bukan lagi apakah penyalahgunaan itu ada, melainkan seberapa jauh negara bersedia mengusiknya.

Perlindungan yang diberi batas

Di sinilah dokumen itu menyingkap logikanya yang sesungguhnya.

Van der Wijck memperingatkan bahwa campur tangan yang mendadak akan merugikan industri, dan “berkaitan dengan itu”, merugikan pula penduduk yang justru hendak dilindungi.^[3] Perlindungan rakyat, dalam susunan kalimat itu, dikonstruksi sebagai turunan dari kesehatan industri.

Inti perintahnya menegaskan batas tersebut. Pejabat diminta menindak penyalahgunaan dengan tegas, tetapi tanpa merugikan kepentingan besar para pengusaha “secara tak perlu”, onnoodig.

Kata kuncinya justru “tak perlu”. Kerugian bagi pengusaha tidak dilarang. Hanya kerugian yang tak perlu yang dilarang. Batas perlindungan ditetapkan, secara terang-terangan, tepat di titik ketika ia mulai membebani pabrik dengan sesuatu yang berarti.

Rumusan seperti ini bukan sekadar bahasa hati-hati seorang pejabat. Ia menetapkan sebuah hierarki: kepentingan pabrik lebih dulu, perlindungan penduduk menyusul, dan yang kedua tidak boleh terlalu mengganggu yang pertama.

Siapa yang pensiun, siapa yang bertahan

Nasib para pelakunya memperjelas letak batas itu.

Residen yang laporan terus terangnya soal Besuki memicu campur tangan itu malah pensiun lebih dini.

Sementara sang Gubernur Jenderal, yang berasal dari keluarga dengan kepentingan gula besar dan dekat dengan pimpinan sindikat gula yang baru terbentuk, memesan laporan-laporan penerus dan ikut menumpulkan langkah korektif yang diusulkan para pejabat seniornya sendiri.^[4]

Pesan bagi para pejabat lain cukup jelas. Melaporkan penyalahgunaan dengan terlalu jujur bisa berujung tersingkir; menjaga agar roda pabrik tetap berputar adalah pilihan yang lebih aman.

Warisan sebuah batas

Sirkuler 1894 nyaris selalu luput dari cerita besar tentang industri gula Jawa, yang biasanya berhenti pada kemegahan pabrik dan angka ekspor.

Padahal satu dokumen ini merekam sesuatu yang lebih tajam. Ia memperlihatkan bahwa “perlindungan” kolonial, sejak rumusan resminya yang paling awal, dirancang berhenti di titik ketika ia mulai merugikan modal.

Cerita yang lebih sering diingat adalah cerita kemajuan: rel yang dibangun, tonase yang melonjak, laboratorium tebu yang termasyhur. Dokumen 1894 bercerita tentang sisi lain dari proyek yang sama, tentang harga yang ditanggung desa dan tentang di mana negara memutuskan untuk berhenti membela mereka.

Itu bukan potret negara yang tak sanggup menertibkan. Itu potret negara yang memilih sampai di mana penertiban boleh berjalan.

Perbedaan itu penting. Sebuah negara yang benar-benar lemah tidak akan mampu menuliskan batas sehalus itu, tepat pada titik ketika perlindungan mulai berbiaya bagi pabrik.

Dan keputusan menerbitkannya di majalah industri gula sendiri sudah lebih dulu mengatakan siapa yang sebenarnya menjadi tujuan surat itu.

Catatan Kaki

1. Peran lurah sebagai agen pabrik gula di Besuki dan Pasuruan dibahas dalam Ardiansyah, “The Role of Lurah and Mandur as Labor Brokers in the Sugar Plantations of Java, 1870-1920”, Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah Vol. 16 No. 1 (2026); bandingkan Koloniaal Verslag 1893. ↑
2. C. H. A. van der Wijck, Kabinetsmissive 5 Februari 1894, dalam Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-Indië (1894): 230-232. ↑
3. Van der Wijck, Kabinetsmissive 5 Februari 1894. ↑
4. Lihat Gordon (1999), The Agrarian Question in Colonial Java: Coercion and Colonial Capitalist Sugar Plantations, 1870-1941; G. Roger Knight, Sugar, Steam and Steel: The Industrial Project in Colonial Java, 1830-1885 (Adelaide: University of Adelaide Press, 2014), 208. ↑