Bayangin Jakarta tahun 1928. Suara klakson mobil Ford Model T bercampur dengan deringan klakson terompet becak di jalan-jalan yang masih berdebu.

Sementara itu, di sebuah ruangan yang dipenuhi asap rokok kretek, sekelompok pria Tionghoa berjas rapi sedang bersidang dengan penuh semangat.

Mereka berbicara dalam bahasa Melayu bercampur Hokkien, membahas sesuatu yang akan mengubah lanskap politik etnis Tionghoa di Hindia Belanda selamanya.

Itulah hari ketika Chung Hwa Hui resmi lahir—18 April 1928. Namun siapa sangka, organisasi yang H.H. Kan pimpin ini akan menjadi salah satu bab paling kontroversial sekaligus menarik dalam sejarah politik Indonesia. Meskipun demikian, namanya kini hampir terlupakan.

Anatomi Politik Tionghoa di Hindia Belanda

Ilustrasi terbelah menunjukkan dualitas kehidupan etnis Tionghoa: sisi kiri memperlihatkan keluarga dalam setting tradisional dengan kaligrafi dan koran berbahasa Tionghoa, sisi kanan menampilkan interaksi dengan masyarakat kolonial di pasar dengan arsitektur bergaya Eropa di latar belakang.

Ketika Tionghoa Terjebak di Tengah-Tengah

Untuk memahami mengapa Chung Hwa Hui begitu penting, kita perlu membayangkan betapa rumitnya posisi orang Tionghoa di Hindia Belanda pada masa itu. Pada dasarnya, mereka seperti berada di antara dua dunia—terlalu “asing” untuk dianggap pribumi, namun terlalu “lokal” untuk dianggap Eropa.

Ketika Republik Tiongkok berdiri tahun 1912 dengan Sun Yat-sen sebagai presidennya, sebagian Tionghoa Indonesia merasa bangga dan ingin mendukung tanah air leluhur. Akan tetapi, di sisi lain, Hindia Belanda adalah tempat mereka lahir, besar, dan mencari nafkah.

Kehidupan Sehari-hari di Antara Dua Dunia

Sebagai contoh, perhatikan saja kehidupan sehari-hari mereka. Pagi-pagi, seorang pedagang Tionghoa harus mengurus izin dagang dengan pegawai kolonial Belanda yang kadang meremehkan mereka. Kemudian siang hari, ia berdagang dengan pribumi yang melihatnya sebagai “orang asing yang kaya”.

Selanjutnya, malam harinya, dia pulang ke rumah di pecinan di mana anak-anaknya belajar huruf Mandarin sambil bercerita dalam bahasa Betawi. Oleh karena itu, identitas ganda ini menciptakan dilema yang unik bagi setiap keluarga Tionghoa.

Dengan demikian, inilah yang membuat tahun 1920-an menjadi periode yang bergolak bagi komunitas Tionghoa. Mereka harus memilih: apakah akan tetap setia pada akar budaya Tiongkok, berintegrasi dengan gerakan nasionalisme Indonesia, atau mencari jalan tengah dengan bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda?

Tiga Jalan, Tiga Pilihan Hidup

Pada awal 1930-an, dunia politik Tionghoa terpecah menjadi tiga kubu yang saling berseberangan, masing-masing dengan visi yang berbeda tentang masa depan komunitas mereka.

Kelompok Sin Po: Nostalgia Tanah Leluhur

Pertama-tama, kubu pertama adalah kelompok Sin Po, yang mengambil nama dari surat kabar terbesar Tionghoa yang sudah berdiri sejak 1910. Misalnya, bayangin mereka sebagai kelompok “nostalgia tanah leluhur”. Setiap pagi, para pendukung Sin Po membaca berita tentang perkembangan politik di Tiongkok sambil minum teh oolong.

Pada dasarnya, bagi mereka, hati dan jiwa tetap berada di Negeri Tiongkok. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa orang Tionghoa Indonesia harus bersatu mendukung perjuangan politik di Tiongkok, bukan terlibat dalam gerakan politik lokal.

Partai Tionghoa Indonesia: Visionaris Radikal

Sebaliknya, kubu kedua adalah Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang tokoh-tokoh seperti Liem Koen Hian dan Ong Liang Kok dirikan pada 25 September 1932 di Surabaya. Mereka adalah kelompok “visionaris radikal” yang memiliki gagasan revolusioner: “kewarganegaraan Indonesia”.

Bayangkan betapa mengejutkannya gagasan ini pada masa itu! Selain itu, mereka bermimpi tentang masa depan di mana etnis Tionghoa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pribumi dalam sebuah Indonesia yang merdeka.

Chung Hwa Hui: Pragmatis Realistis

Sementara itu, kubu ketiga adalah Chung Hwa Hui, yang memilih jalan yang paling kontroversial: bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Mereka adalah kelompok “pragmatis realistis” yang percaya bahwa perubahan terbaik bisa mereka capai melalui kerjasama, bukan konfrontasi.

Kelahiran Chung Hwa Hui: Dari Belanda ke Jawa

Akar Gerakan: Mahasiswa di Eropa (1911-1920)

Sebenarnya, cerita Chung Hwa Hui dimulai jauh dari tanah Jawa, di kota-kota dingin Belanda pada tahun 1911. Mahasiswa-mahasiswa Tionghoa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di universitas-universitas Eropa mendirikan Chung Hwa Hui Nederland. Mereka adalah generasi muda yang cerdas, terdidik, dan memiliki visi kosmopolitan.

Sebagai ilustrasi, bayangkan suasana café di Amsterdam atau Leiden, di mana para mahasiswa ini berkumpul sambil minum kopi hangat, berdiskusi tentang nasib bangsanya di tanah air. Mereka membaca koran-koran Eropa, mengikuti perkembangan politik internasional, dan berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai negara.

Akibatnya, pengalaman internasional ini membentuk cara pandang mereka yang lebih luas dan pragmatis. Antara tahun 1917-1939, CHH di Belanda menjalin kontak dengan 25 organisasi dari sepuluh negara yang berbeda.

Pendirian Resmi di Hindia Belanda (1928)

Selanjutnya, mereka menghadiri kongres-kongres internasional, berjaringan dengan diplomat, dan belajar tentang strategi politik dari berbagai belahan dunia. Kemudian, semua pengalaman ini mereka bawa pulang ke Hindia Belanda.

Ketika H.H. Kan dan 16 pemimpin Tionghoa lainnya mendirikan CHH di Jawa pada 18 April 1928, mereka membawa visi politik yang telah teruji di kancah internasional. Lebih lanjut, Kan sendiri bukan sembarang orang—ia adalah tokoh yang sudah berpengalaman dalam politik kolonial dan memiliki jaringan yang kuat dengan elite Belanda.

Filosofi yang Kontroversial: Bekerja dalam Sistem

Jika kita membaca anggaran dasar CHH, kita akan menemukan filosofi yang sangat hati-hati namun ambisius. Tujuan pertama mereka adalah “bekerja demi perbaikan orang Tionghoa di Hindia Belanda dalam arti luas dengan menggunakan sarana yang benar dan menurut hukum.”

Pendekatan “Menurut Hukum”

Ternyata, frasa “menurut hukum” inilah yang membuat CHH berbeda. Sementara banyak organisasi pada masa itu memilih jalan revolusi atau perlawanan, CHH memilih bekerja dalam sistem yang ada. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa perubahan bisa mereka capai melalui diplomasi, lobi politik, dan kerjasama dengan pemerintah kolonial.

Misalnya, bayangkan strategi mereka seperti ini: daripada mendobrak tembok yang tinggi, mereka memilih mencari pintu dan kunci yang tepat untuk membukanya. Meskipun demikian, pendekatan ini membuat kritikus menuduh mereka sebagai “antek kolonial”, tetapi juga membuka peluang untuk berpartisipasi dalam struktur politik formal yang tidak bisa diakses kelompok lain.

Di sisi lain, tujuan kedua mereka adalah “memelihara dan mengkonsolidasi hubungan dengan tanah air Tiongkok.” Ini menunjukkan bahwa CHH tidak ingin meninggalkan identitas budaya mereka. Dengan kata lain, mereka seperti seseorang yang ingin menikah dengan dua cinta sekaligus—cinta pada tanah kelahiran dan cinta pada tanah leluhur.

Membangun Kekuatan: Pendidikan dan Ekonomi

CHH memiliki strategi yang unik: mereka percaya bahwa kekuatan politik sejati datang dari pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Sebagai contoh, anggaran dasar mereka menetapkan dua sarana utama: “memberi pendidikan kepada anak-anak Tionghoa” dan “berusaha memajukan usaha orang-orang Tionghoa.”

Misalnya, bayangkan visi mereka seperti ini: jika generasi muda Tionghoa terdidik dengan baik dan komunitas mereka kuat secara ekonomi, maka posisi politik mereka akan menguat dengan sendirinya. Oleh karena itu, ini adalah strategi jangka panjang yang membutuhkan kesabaran, berbeda dengan pendekatan revolusioner yang ingin perubahan segera.

Ternyata, strategi ini terbukti cukup berhasil. Pada tahun 1931, CHH memiliki 332 anggota yang tersebar di tiga kota utama: 130 orang dari Batavia, 102 dari Semarang, dan 100 dari Surabaya. Selanjutnya, pada tahun 1933, jaringan mereka telah berkembang menjadi 12 cabang di seluruh Jawa.

Pertarungan di Dunia Media

Percetakan surat kabar Tionghoa era 1930-an, termasuk Sin Po yang menjadi rival ideologis Chung Hwa Hui

Pada masa itu, surat kabar adalah media sosial zaman dulu. Setiap pagi, orang-orang Tionghoa akan berkumpul di kedai kopi atau rumah makan, membaca koran sembari berdiskusi tentang perkembangan politik terbaru.

CHH mendapat dukungan dari beberapa surat kabar seperti Perniagaan, Djawa Tengah, dan Panorama. Dengan demikian, surat kabar-surat kabar ini menjadi corong bagi ide-ide CHH, membantu menyebarkan filosofi politik mereka ke masyarakat luas.

Akan tetapi, mereka juga menghadapi serangan gencar dari pers Tionghoa lainnya. Sin Po, Keng Po, dan Sin Tit Po secara konsisten mengkritik pendekatan politik CHH. Ternyata, kritik ini bukan sekadar perbedaan strategi, tapi menyentuh pertanyaan fundamental tentang loyalitas dan identitas.

Sebagai contoh, pada 26 Agustus 1932, Sin Tit Po menerbitkan artikel berjudul “Tiga Aliran Politiek dalam Doenia Tionghoa Peranakan” yang secara tegas mengidentifikasi CHH sebagai aliran yang “kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda.” Artikel ini seperti peluru yang ditembakkan langsung ke jantung legitimasi politik CHH.

Dilema Identitas: Antara Kritik dan Pujian

CHH menghadapi posisi yang tidak mudah. Sebagai contoh, dari kalangan pribumi Indonesia, mereka dipandang sebagai perpanjangan tangan kolonialisme. Bayangkan betapa sulitnya posisi mereka ketika gerakan nasionalisme Indonesia semakin menguat dan menentang segala bentuk kolaborasi dengan Belanda.

Sementara itu, dari kalangan Tionghoa sendiri, mereka mendapat serangan dari dua arah yang berlawanan. Kelompok Sin Po menuduh mereka mengkhianati tanah air leluhur karena terlalu bersimpati pada Belanda.

Sebaliknya, Partai Tionghoa Indonesia mengkritik mereka karena tidak mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, kritik paling pedas mungkin datang dari internal komunitas Tionghoa sendiri.

Banyak yang mempertanyakan: apakah pendekatan gradualis CHH benar-benar akan menghasilkan perubahan signifikan, atau justru melanggengkan sistem yang pada dasarnya diskriminatif? Akhirnya, tantangan nyata datang pada pemilihan anggota Volksraad tahun 1935, ketika Partai Tionghoa Indonesia berhasil mengalahkan calon dari CHH.

Jaringan Internasional: Diplomasi di Balik Layar

Sebenarnya, salah satu aspek paling menarik dari CHH adalah dimensi internasionalnya yang sering diabaikan. CHH di Belanda memiliki jaringan yang sangat luas, terlibat dalam berbagai gerakan politik internasional, dan bahkan pernah menolak undangan Perhimpoenan Indonesia pada tahun 1931 untuk protes bersama terhadap invasi Jepang ke Manchuria.

Ternyata, penolakan ini mencerminkan perbedaan fundamental dalam prioritas politik. Sementara Perhimpoenan Indonesia fokus pada anti-imperialisme secara umum, CHH lebih fokus pada kepentingan spesifik komunitas Tionghoa.

Dengan kata lain, mereka seperti organisasi yang memilih untuk bermain di liga mereka sendiri, bukan bergabung dengan liga yang lebih besar. Selain itu, antara tahun 1932-1937, CHH di Belanda bahkan terlibat dalam pendirian federasi mahasiswa Tionghoa Eropa, menunjukkan komitmen mereka terhadap solidaritas pan-Tionghoa di tingkat internasional.

Akhir yang Tak Terhindarkan: 1942

Ketika tentara Jepang mendarat di Jawa pada awal 1942, era CHH berakhir secara dramatis. Seperti semua organisasi politik pada masa itu, pemerintah militer Jepang membubarkan CHH. Akibatnya, H.H. Kan dan tokoh-tokoh CHH lainnya harus menghadapi kenyataan bahwa strategi politik mereka yang hati-hati dan gradualis tidak bisa mengantisipasi perubahan sejarah yang begitu radikal.

Akan tetapi, apakah ini berarti CHH gagal total? Jawabannya tidak sesederhana itu.

Warisan yang Kompleks

Meskipun CHH berakhir pada 1942, warisan mereka terhadap politik Tionghoa Indonesia tidak bisa diabaikan. Mereka berhasil membuktikan bahwa komunitas Tionghoa bisa berpartisipasi dalam politik formal, meskipun dengan pendekatan yang kontroversial.

Selain itu, CHH juga meninggalkan pelajaran penting tentang kompleksitas politik identitas. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada solusi sederhana untuk dilema yang dihadapi komunitas minoritas dalam sistem kolonial. Dengan kata lain, setiap pilihan politik—pro-Tiongkok, pro-Belanda, atau pro-Indonesia—membawa konsekuensinya masing-masing.

Lebih lanjut, fokus CHH pada pendidikan dan pemberdayaan ekonomi juga meninggalkan warisan yang penting. Mereka memahami bahwa politik bukan hanya tentang kekuasaan formal, tapi juga tentang pembangunan kapasitas komunitas jangka panjang.

Pelajaran untuk Indonesia Modern

Sejarah CHH menawarkan beberapa pelajaran yang sangat relevan untuk Indonesia kontemporer.

Pertama, mereka menunjukkan bahwa politik identitas selalu kompleks dan tidak bisa disederhanakan menjadi pilihan-pilihan hitam-putih. Dengan kata lain, setiap komunitas, terutama komunitas minoritas, menghadapi dilema tentang bagaimana menyeimbangkan pelestarian identitas dengan integrasi politik.

Kedua, pengalaman CHH mendemonstrasikan pentingnya ruang untuk berbagai pendekatan politik dalam demokrasi yang sehat. Meskipun pendekatan mereka kontroversial dan tidak populer di semua kalangan, keberadaan mereka memperkaya spektrum pilihan politik yang tersedia.

Ketiga, sejarah CHH mengingatkan kita tentang pentingnya memahami konteks historis dalam menilai pilihan-pilihan politik. Misalnya, apa yang tampak sebagai kolaborasi atau pengkhianatan pada satu periode mungkin merupakan strategi survival yang rasional dalam konteks tertentu.

Mengapa CHH Penting Diingat?

Cermin Kompleksitas Politik Indonesia

Chung Hwa Hui mungkin tidak meninggalkan warisan se-heroik pejuang kemerdekaan atau se-revolusioner partai nasionalis. Akan tetapi, sejarah mereka memberikan cermin yang penting untuk memahami kompleksitas politik Indonesia yang sesungguhnya.

Mereka mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu tentang pilihan yang jelas antara yang benar dan yang salah. Sebaliknya, seringkali, sejarah adalah tentang navigasi dalam situasi yang penuh dengan dilema dan ketidakpastian, di mana setiap pilihan membawa risiko dan konsekuensinya sendiri.

Pembelajaran untuk Demokrasi Modern

Dalam konteks Indonesia yang plural saat ini, pengalaman CHH mengajarkan kita tentang pentingnya memahami dan menghargai berbagai perspektif dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu, dialog dan debat antar-komunitas, meskipun seringkali keras dan kontroversial, pada akhirnya memperkaya kehidupan demokrasi.

CHH layak diingat bukan karena mereka selalu membuat pilihan yang “benar”, tapi karena mereka menunjukkan upaya sungguh-sungguh sebuah komunitas untuk menentukan tempatnya dalam sejarah yang sedang berlangsung. Dalam upaya itu, mereka mencerminkan perjuangan universal semua komunitas untuk menemukan keseimbangan antara mempertahankan identitas dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Kesimpulannya, kisah Chung Hwa Hui adalah bagian dari mozaik besar sejarah Indonesia yang tidak boleh terlupakan—sebuah pengingat bahwa keberagaman pendapat dan strategi politik adalah kekayaan, bukan kelemahan, dalam perjalanan sebuah bangsa menuju kedewasaan.

Baca juga: artikel menarik lainnya:

Krisis Literasi Siswa Indonesia: Analisis Guru Sejarah

15 Tips Belajar Sejarah Efektif: Pengalaman 2 Tahun Mendidik

Apakah Model Problem-Based Learning (PBL) Benar Efektif?

Refrensi

Aamia, A., & Ningsih, T. W. R. (2023). Etnis Tionghoa di Indonesia dalam pandangan sejarah (studi representasi pada buku teks pelajaran sejarah Indonesia SMA kurikulum 2013). HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 6(2), 193-204.

Arthamieva, R. N., Musa, M. R. P., Lesmana, A. B., Pratama, P. A., & Savitri, N. (2022). Human Rights and Pancasila: A Case of Tionghoa Ethnic Discrimination in Indonesia. Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism, 1(1), 119–129.

Darmayenti, A. (2019). Peranan Organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) dalam Bidang Pendidikan di Batavia Tahun 1900-1908. Chronologia, 1(1), 1–11.

Hoogervorst, T., & Tarisa, M. (2021). ‘The screaming injustice of colonial relationships’: Tracing Chinese anti-racist activism in the Netherlands. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 177(2021), 27–59.

https://edepot.wur.nl/672126

Jayoesman, I., & Fachrurozi, M. (2021). Eksistensi kaum Tionghoa dalam pers di Hindia Belanda tahun 1869-1942. Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah, 4(1).

Khoerunnisa, D. (2023). Peran Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) dalam Pembentukan Nasionalisme Tionghoa di Batavia Tahun 1901-1942 [Skripsi]. Universitas Lampung.

Kuntjara, E., Kuntjara, E., & Christin, E. (Eds.). (2013). Chinese – Indonesians : Their lives and identities. Proceedings of International Conference on Chinese – Indonesians : Their Lives and Identities. Institute for Research and Community Service, Petra Christian University.

Lan, N. J. (1940). Riwayat 40 Taon dari Tiong Hoa Hwee Koan – Batavia (1900-1939). Tiong Hoa Hwee Koan – Batavia.

Nabila, A. P. (2021). Sekolah Tiong Hoa Hwee Kwan (STHHK) sebagai Representasi Nasionalisme Etnis Tionghoa di Batavia Tahun 1901-1942. Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah, 12(2).

Onghokham. (2017). Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa. Komunitas Bambu.

Riyadi, Supriono, A., & Aji, R. N. B. (2023). Peran etnis Tionghoa dalam nasionalisme kebangsaan Indonesia. Pramudita Press.

Sari, K., Nur’Aisyah, S. S., Rangkuti, I. R., Alawiyah, I., Sari, A. P., & Azhar, I. (2024). Sejarah Kelam: Konflik Warga Tionghoa Di Indonesia Dengan Voc (Geger Pacinan Oktober 1740). INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4(3), 7264–7272.

Saumia, Z., & Erniwati. (2023). Tiong Hwa Hwe Koan (THHK): Perkumpulan Orang Tionghoa pada Masa Hindia Belanda di Padang. Jurnal Kronologi, 5(1), 27-34.

Setiawan, Y., & Prasetyo, Y. (2023). Socio-cultural life of the Chinese in Sidoarjo during the colonial period. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 56-65.

Stutje, K. (2015). The complex world of the Chung Hwa Hui: International engagements of Chinese Indonesian peranakan students in the Netherlands, 1918–’931. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 171(2015), 516–542.

Stutje, K. (2016). Behind the banner of unity: Nationalism and anticolonialism among Indonesian students in Europe, 1917-1931. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

Suriamiharja, S., Asari, A., Maila, D., & Maulida, A. (2024). Representasi etnis Tionghoa dalam media: Analisis perbandingan di media daring tirto.id, republika.co.id, dan tempo.co. JEK (Journal of Earth Kingdom)*l, 2(1), 023–032.

Utama, W. S. (2007). Kehidupan sosial-budaya masyarakat Tionghoa di Batavia 1900an-1930an. Alumnus Jurnal Sejarah UNS.

Van der Meer, A., & Eickhoff, M. (2017). Indonesian Chinese in the Netherlands and the legacies of violence in colonial and postcolonial Indonesia. Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia, 18(1), 38-64.

Winarni, R., Widiatfie, M. R. E., & Wardhana, Y. (2024). Tiong Hoa Hwee Koan (Thhk), And Nationalism Among Chinese People In Dutch East Indies 1900-1942. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), VIII(VI), 767–780.

—

Catatan Penulis

Artikel ini merupakan hasil riset mendalam menggunakan berbagai sumber akademik dan dokumen historis yang tersedia. Namun, kompleksitas periode 1928-1942 di Hindia Belanda dan terbatasnya dokumentasi yang masih utuh memungkinkan adanya perbedaan interpretasi atau detail faktual yang kurang tepat.

Hal ini terutama berkaitan dengan tanggal spesifik, variasi ejaan nama tokoh dalam sumber berbeda, atau nuansa perspektif politik yang sangat kontekstual pada masanya.

Saya sangat menghargai masukan, koreksi, dan kritik konstruktif dari pembaca, khususnya peneliti sejarah, akademisi, maupun keturunan tokoh-tokoh yang disebutkan. Setiap informasi tambahan, klarifikasi detail, atau perspektif alternatif yang dapat memperkaya pemahaman tentang sejarah Chung Hwa Hui akan diterima dengan terbuka melalui kolom komentar atau kontak yang tersedia.

Tujuan utama artikel ini adalah menghadirkan diskusi berimbang tentang peran Chung Hwa Hui dalam sejarah politik etnis Tionghoa Indonesia, bukan mengklaim kebenaran absolut. Sejarah pada dasarnya adalah interpretasi yang terus berevolusi seiring ditemukannya sumber baru dan berkembangnya metodologi penelitian.

Kontribusi pembaca akan sangat berharga untuk memperkaya pemahaman bersama tentang bab penting sejarah Indonesia yang multi-etnis ini.