Mojokerto, 30 September 1939

Pada akhir September 1939, lebih dari empat ratus orang berkumpul di Mojokerto, sebuah kota kecil dekat Surabaya.

Mereka datang bukan untuk rapat politik, sebab rapat politik nyaris mustahil di bawah pengawasan polisi kolonial.

Mereka datang merayakan seperempat abad kiprah Raden Panji Suroso, seorang tokoh serikat buruh yang memulai karier organisasinya sejak 1914 dan kelak menjadi menteri di Republik Indonesia (Ingleson, 2014, pp. 1-2).

“A little over a decade later, on 30 September 1939…“

Adegan ini mengganggu sesuatu yang selama ini kita anggap selesai.

Bukankah gerakan buruh Indonesia sudah “mati” setelah pemberontakan komunis 1926-1927 ditumpas?

Bukankah masa antara penumpasan itu dan kedatangan Jepang pada 1942 hanyalah ruang kosong dalam sejarah pergerakan?

Jika benar demikian, apa yang sedang dirayakan empat ratus orang di Mojokerto itu?

Pertanyaan inilah yang dijawab John Ingleson dalam Workers, Unions and Politics: Indonesia in the 1920s and 1930s.

Buku Ini dan Penulisnya

Ingleson bukan nama baru dalam studi buruh kolonial.

Bukunya yang terbit lebih dulu, In Search of Justice (1986), membahas fase pertama gerakan buruh di Jawa dari 1908 sampai 1926, masa yang penuh pemogokan besar dan militansi terbuka.

Workers, Unions and Politics (Brill, 2014, 370 halaman) adalah sekuelnya: ia mengambil periode yang justru paling jarang disentuh sejarawan, yaitu satu setengah dasawarsa antara kegagalan pemberontakan 1926-1927 dan pendudukan Jepang.

Kekuatan buku ini ada pada sumbernya. Ingleson menggali pers vernakular dan majalah-majalah serikat buruh yang terbit dalam bahasa Melayu dan Jawa, seperti Doenia Pegadaian milik buruh pegadaian atau organ serikat pos dan telegraf, lalu menyandingkannya dengan arsip kolonial.

Hasilnya adalah rekonstruksi yang sangat rinci, sektor demi sektor: buruh kereta api, pegadaian, pos dan telepon, perawat dan bidan, guru, sampai buruh swasta di Surabaya.

“Labour unions gave a voice to otherwise voiceless urban workers” (Halaman, 5).

Periodisasi yang Digugat

Melalui riset arsip yang mendalam, John Ingleson menunjukkan bahwa gerakan buruh Indonesia pasca-1926 bukanlah periode mati, melainkan masa konsolidasi yang ikut membentuk kepemimpinan, gagasan, dan agenda sosial-ekonomi Republik Indonesia.

Narasi lama: 1926 sebagai titik akhir

Historiografi pergerakan Indonesia punya kebiasaan menutup babak buruh pada 1926. Karya klasik Takashi Shiraishi, An Age in Motion (1990), yang melukiskan zaman bergerak penuh radikalisme rakyat di Jawa, sengaja berhenti pada tahun itu.

Pemogokan pabrik gula 1919-1920, pegadaian 1922, kereta api 1923, dan bengkel Surabaya 1925 semuanya gagal, keanggotaan serikat runtuh, lalu penumpasan PKI menjadi paku terakhir.

Setelah itu, demikian narasi yang lazim, panggung pergerakan diambil alih sepenuhnya oleh partai politik dan kaum terpelajar, sementara buruh menghilang dari cerita sampai Jepang datang.

Tesis revisionis Ingleson

Ingleson menerima sebagian premis itu: militansi memang berakhir pada 1926, dan fase pertama gerakan buruh memang tamat (Ingleson, 2014, p. 1).

Tetapi ia menolak kesimpulannya. Yang mati adalah strategi pemogokan, bukan gerakannya.

Di bawah undang-undang anti-pemogokan dan pengawasan ketat, serikat-serikat buruh belajar bertarung dengan cara lain: rapat umum yang legal, petisi kepada pejabat, majalah dan brosur yang tersebar luas, advokasi lewat anggota Indonesia di Volksraad, bahkan menggugat majikan ke pengadilan (Ingleson, 2014, pp. 335-336).

Argumen yang paling berani justru menyangkut periodisasi besar sejarah Indonesia. Bagi Ingleson, garis pemisah antara era kolonial dan pasca-kolonial jauh lebih kabur daripada yang disarankan pembabakan konvensional.

Kemerdekaan 1945 bukan awal yang sepenuhnya baru bagi gerakan buruh, melainkan kelanjutan dari fondasi yang dibangun pada 1930-an (Ingleson, 2014, p. 333).

“The divide between colonial and post-colonial Indonesia was in many ways less sharp than arbitrary periodisation often suggests. For labour unions, independence was an important achievement but did not mark an entirely new beginning” (halaman 333).

Buktinya ada pada orang-orangnya. Hatta menjadi wakil presiden; Sjahrir dan Sukiman menjadi perdana menteri; S.K. Trimurti dan Suroso menjadi menteri; Hindromartono ikut mendirikan PSI; Mohammad Jusuf dan Suprapto membidani PKI baru pada Oktober 1945.

Hampir semuanya pernah aktif di serikat buruh era 1930-an, dan agenda sosial-ekonomi yang mereka bawa ke Republik dibentuk oleh pengalaman pra-perang itu (Ingleson, 2014, pp. 333-334).

Bahkan perpecahan ideologis gerakan buruh pasca-kemerdekaan, menurut Ingleson, adalah perpecahan lama dari 1930-an yang dulu tertahan oleh adanya musuh bersama.

Serikat Buruh sebagai Sekolah Masyarakat Sipil

“Negara dalam negara”

Bagian paling menarik dari buku ini bagi pembaca masa kini barangkali bukan soal periodisasi, melainkan potret tentang apa yang dikerjakan serikat buruh ketika mogok tidak lagi mungkin.

Jawabannya: mereka membangun kehidupan.

Dana santunan kematian dan sakit, koperasi, perpustakaan, kursus-kursus pendidikan, klub olahraga, semuanya dikelola lewat struktur cabang yang demokratis dan melibatkan puluhan ribu buruh di kota-kota Jawa (Ingleson, 2014, pp. 334-335).

Para pemimpin organisasi pribumi era itu, tulis Ingleson, kerap menyebut apa yang sedang mereka bangun sebagai “a state within a state“, negara dalam negara (Ingleson, 2014, p. 334).

Di sinilah letak ironi yang digarisbawahi buku ini. Negara kolonial membungkam partai politik begitu rupa sehingga ruang publik politik nyaris lenyap.

Tetapi justru karena itu, serikat buruh dengan rapat cabang, iuran, dan kegiatan sosialnya menjadi organisasi akar rumput yang paling dekat dengan rakyat kota, lebih dekat daripada partai politik mana pun (Ingleson, 2014, p. 335).

Ketertiban dan ketenangan, rust en orde yang dibanggakan pemerintah kolonial, ternyata hanya permukaan yang menutupi pertumbuhan masyarakat sipil di luar kendali negara.

Bertahan di tengah depresi dan represi

Babak paling berat datang bersama depresi ekonomi 1930-an. Upah dipangkas, pemutusan kerja meluas, dan pemerintah kolonial menambah tekanan lewat ordonansi sekolah liar yang mengancam guru-guru pergerakan.

Ingleson menunjukkan bagaimana serikat-serikat justru menemukan bentuk barunya di tengah krisis: kampanye “Indianisasi” menuntut pribumisasi jabatan, pers buruh tumbuh sebagai corong tuntutan, dan muncul kerja sama yang melintasi sekat ras dengan serikat buruh Eropa, betapapun canggungnya (Ingleson, 2014, ch. 4).

Dari proses panjang itu lahir sebuah platform yang utuh.

Pada akhir 1930-an serikat-serikat buruh Indonesia menuntut kebebasan berserikat dan hak mogok, upah minimum, jam kerja maksimum, pengawasan lebih ketat atas kerja anak dan perempuan, pensiun hari tua, tunjangan pengangguran, pajak progresif, sampai industrialisasi yang dimotori negara (Ingleson, 2014, p. 336).

Membaca daftar ini, kita seperti membaca rancangan perdebatan ketenagakerjaan Indonesia hingga hari ini.

“Most fundamentally, although constrained by the anti-strike laws and the relentless surveillance of the colonial state, labour unions after 1926 were strong advocates for workers, providing a voice for those who had little or no power as individuals. They were sympathetic listeners to workers’ grievances and effective defenders of victims of unfair or arbitrary actions” (halaman 336).

Catatan Kritis

Tidak ada buku yang tanpa batas. Cakupan Ingleson hampir sepenuhnya urban dan Jawa-sentris: buruh kota, sektor publik, dan industri jasa.

Dunia perkebunan dengan jutaan kulinya, juga buruh di luar Jawa, praktis berada di luar bingkai.

Demikian pula dimensi gender: perempuan muncul dalam tuntutan serikat dan beberapa organisasi seperti serikat perawat dan bidan, tetapi pengalaman buruh perempuan sebagai subjek belum tergarap dalam.

Padahal justru di situ persoalannya paling menohok.

Dalam penelusuran saya sendiri terhadap surat kabar era kolonial, kelompok yang paling sering muncul sebagai korban eksploitasi tenaga kerja adalah buruh, kuli, dan babu perempuan.

Ironisnya, sebagian besar dari mereka masuk ke dunia kerja lewat tipu daya: dijanjikan satu pekerjaan, dipekerjakan secara tidak layak dalam pekerjaan lain.

Yang menarik, jejak perubahan memang terbaca setelah gerakan buruh meletus berkali-kali, antara lain perekrutan tenaga kerja yang menjadi lebih terkontrol.

Tetapi siapa pun yang mengikuti berita hari ini tahu bahwa pola penipuan rekrutmen semacam itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya berganti rupa.

Dengan kata lain, tesis Ingleson tentang kontinuitas bisa ditarik lebih jauh dari yang ia tulis: bukan hanya agenda serikat yang berlanjut melewati 1945, melainkan juga bentuk-bentuk eksploitasi yang dilawannya.

Kalo boleh diringkas jadinya seperti ini:

• Kurang mengeksplorasi praktik perlawanan buruh di luar serikat formal.
• Perspektif gender masih relatif terbatas.
• Kontinuitas lebih menonjol dibandingkan dinamika perubahan setelah kemerdekaan.

Mengapa Buku Ini Tetap Penting Dibaca Sekarang

Workers, Unions and Politics mengerjakan dua hal sekaligus.

• Pertama, ia mengisi ruang kosong historiografi dengan riset arsip yang sabar dan padat.
• Kedua, dan ini yang lebih penting, ia mengajari kita curiga pada periodisasi yang terlalu rapi.

Tahun-tahun yang tampak sunyi dalam sejarah pergerakan ternyata adalah tahun-tahun ketika fondasi diletakkan: kader dididik, wacana keadilan upah dirumuskan, dan masyarakat sipil dibangun diam-diam di bawah hidung negara kolonial.

Bagi pembaca yang ingin memahami mengapa gerakan buruh Indonesia pasca-kemerdekaan tumbuh begitu cepat, atau mengapa tuntutan-tuntutan ketenagakerjaan kita hari ini terdengar seperti gema dari masa lalu, buku ini adalah titik berangkat yang sulit dicari tandingannya.

Daftar Buku yang Digunakan

Ingleson, J. (2014). Workers, unions and politics: Indonesia in the 1920s and 1930s. Brill.