Upah, kesetiaan, dan penyamaran rasial sebagai hemat fiskal di Hindia Belanda, 1850–1922

Pada awal Januari 1922, sebuah koran berbahasa Sunda di Tasikmalaja, Pasoendan, memuat tulisan pendek dengan judul yang getir: “De vaccinateurs in de hel”, para juru cacar di neraka.^[1] Yang ditulis bukan keluhan kosong, melainkan sebuah hitungan yang dingin dan rinci. Menurut usul penyetaraan gaji yang waktu itu sedang dibahas pemerintah, seorang calon juru cacar akan menapaki tangga upah dari ƒ25 ke ƒ50 selama delapan belas tahun pertama.

Sesudah itu, sebagai juru cacar penuh, gajinya naik dari ƒ55 ke ƒ80 dalam delapan belas tahun berikutnya. Karena orang biasanya diangkat pada usia 25, penulisnya menghitung, gaji puncak ƒ80 itu baru tercapai pada usia enam puluh satu, “padahal orang Islam pada usia lima puluh sampai enam puluh tahun sebenarnya sudah harus berangkat ke walhalla” atau Pergi Haji.^[2]

Maksudnya jelas sekaligus pahit. Tangga gaji itu dirancang sedemikian rupa sehingga puncaknya baru datang ketika si juru cacar sudah hampir habis usianya. Orang yang sehari-hari melindungi penduduk dari kematian justru tidak sempat menikmati upah penuh dari kerjanya, karena ajalnya keburu tiba. Dari titik inilah tulisan ini berangkat.

Vaksinasi cacar di sebuah kampung di Jawa oleh seorang dokter djawa. Justru tenaga di garis depan inilah yang upahnya paling rendah dalam hierarki kolonial. Foto: C. Nieuwenhuis, koleksi KITLV 140187, lisensi CC BY 4.0.

Pertanyaan yang lebih besar: bagaimana penjaga kehidupan berakhir di dasar?

Sejarah vaksinasi cacar di Hindia Belanda biasanya diceritakan sebagai kisah sukses. Wajar saja, sebab cacar memang momok yang nyata. Pada akhir abad ke-18, diperkirakan satu dari lima penduduk Jawa yang terkena cacar berakhir meninggal.^[3]

Pemerintah kolonial menjawab ancaman itu dengan melatih tenaga pribumi, yang kemudian dikenal sebagai mantri cacar, untuk menjangkau desa-desa yang tidak mau didatangi dokter Eropa. Kedekatan mereka dengan penduduk, baik secara budaya maupun perasaan, dianggap kunci keberhasilan program pencacaran.^[4]

Cerita itu tidak salah, tetapi berhenti terlalu cepat. Di dalamnya, juru cacar hanya muncul sebagai alat keberhasilan, bukan sebagai pekerja yang punya kepentingan, keluhan, dan suara sendiri. Tulisan ini menawarkan cara baca yang berbeda. Argumennya sederhana, tetapi kalau benar cukup tajam: upah juru cacar nyaris tidak bergerak dari pertengahan abad ke-19 sampai tahun 1920-an, tetapi cara membenarkannya yang berubah.

Pada 1850-an, rendahnya posisi juru cacar dibenarkan terang-terangan dengan bahasa status rasial. Pada 1922, keadaan yang sama persis dibenarkan dengan bahasa anggaran yang kelihatannya netral. Singkatnya, negara kolonial belajar menyamarkan ketidakadilan rasial sebagai sekadar berhemat.

Dua arsip, dua suara

Untuk melihat perubahan itu, kita butuh dua jenis sumber sekaligus. Yang pertama arsip resmi kolonial, terutama Koloniaal Verslag, laporan tahunan yang disampaikan Menteri Jajahan kepada parlemen. Sumber ini merekam suara negara: angka anggaran, tangga gaji, dan alasan-alasan resmi soal penghematan.

Yang kedua pers pergerakan, yang terangkum dalam Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers (IPO), ikhtisar mingguan yang dibuat pemerintah untuk memantau koran-koran bumiputera. Di sinilah letak ironinya: alat pengawasan itulah yang justru hari ini membuka akses kita ke suara juru cacar sendiri.

Memakai dua sumber ini bukan sekadar soal melengkapi data. Bedanya lebih mendasar. Arsip resmi, sekaya apa pun isinya, pada dasarnya merekam perdebatan di dalam tubuh negara; di situ juru cacar adalah pihak yang dibicarakan, bukan pihak yang bicara. Hanya di halaman pers pergerakan kita menemukan juru cacar menghitung sendiri gajinya dan menyuarakan sendiri betapa janggal keadaan yang ia alami.

Membaca wacana, bukan sekadar kebijakan

Cara baca yang dipakai di sini adalah Discourse-Historical Approach (DHA). Sederhananya, pendekatan ini tidak hanya melihat apa yang dikatakan sebuah teks, tetapi juga bagaimana teks itu memilih kata, memberi sifat, dan menyusun alasan, sehingga ikut membentuk cara orang memandang kenyataan. Pertanyaannya pun bergeser. Bukan lagi “berapa gaji juru cacar”, melainkan “bagaimana tiap pihak memberi makna pada gaji yang sama itu”.

Satu istilah yang akan sering muncul adalah reduksi epistemik, yaitu ketika seorang manusia utuh, lengkap dengan kerja dan risikonya, disusutkan menjadi satu baris dalam tabel atau satu pos dalam anggaran. Juru cacar, seperti akan kita lihat, adalah contoh paling telanjang dari penyusutan semacam itu. Dan yang lebih menarik, bentuk penyusutan itu berganti baju seiring waktu.

Akar abad ke-19: empat puluh gulden dan “station” yang ditetapkan kelahiran

Sekolah kedokteran pertama di Hindia Belanda, yang kelak terkenal sebagai STOVIA, lahir pada 1851 bukan sebagai sekolah dokter, melainkan sebagai kursus dua tahun untuk mendidik pemuda Jawa menjadi juru cacar di Batavia.^[5]

Sejak awal, jabatan ini memang dipasang murah. Liesbeth Hesselink, dalam kajiannya yang paling lengkap soal tenaga medis pribumi, mencatat bahwa pada 1850-an residen Pasuruan mengusulkan agar lulusan sekolah itu digaji setara juru cacar di Jawa, yakni empat puluh gulden sebulan.^[6] Catat baik-baik angka ini, karena nanti kita akan kembali kepadanya.

Jabatan yang sengaja direndahkan

Yang menarik dari masa itu bukan cuma gajinya yang rendah, tetapi juga betapa blak-blakan alasannya. Ketika ada usul memberi lulusan gelar yang lebih terhormat, kepala Dinas Kesehatan Willem Bosch menolak. Ia menyebut mantri cacar sebagai “orang Jawa paling rendah (sebagian malah kuli), yang tidak tahu apa-apa selain petunjuk paling sederhana untuk vaksinasi”.^[7]

Pandangan seperti itulah yang lalu menjadi dasar kebijakan. Dewan Hindia (Raad van Indië) memutuskan bahwa lulusan cukup diberi gelar dan hak seorang juru cacar saja. Gelar dokter djawa ditolak karena dianggap terlalu tinggi.

Wacana status-rasial yang terang-terangan

Alasan Dewan Hindia layak dikutip agak panjang, karena di situ logika penahanan status tampil paling telanjang. Makin tinggi seorang murid dinaikkan di atas “station”-nya, yaitu kedudukan yang sudah ditentukan oleh kelahirannya di masyarakat pribumi, tulis Dewan, makin sulit ia diterima masyarakat, dan makin besar rasa iri yang ia timbulkan di kalangan kelas atas yang lebih berhak.^[8] Kesimpulan Dewan: juru cacar yang terlatih sudah cukup, dan dokter yang berpendidikan ilmiah tidak diperlukan.

Coba cermati logikanya. Rendahnya posisi juru cacar sama sekali tidak dibingkai sebagai soal uang, melainkan sebagai soal tatanan: setiap orang punya tempat yang sudah ditentukan kelahirannya, dan menaikkan seseorang di atas tempat itu dianggap merusak keseimbangan rasial koloni. Kata-kata yang dipakai pun sudah cukup jelas: station, birth, privileged classes. Ini bahasa rasial yang tidak malu-malu.

Tujuh dekade kemudian: upah yang sama, pembenaran yang berubah

Sekarang kita kembali ke angka empat puluh gulden tadi. Pada 1850-an, juru cacar digaji ƒ40 sebulan. Pada 1922, menurut usul penyetaraan, gaji puncak seorang juru cacar adalah ƒ80, itu pun baru tercapai pada usia enam puluh satu, dengan titik awal sekitar ƒ25.

Jadi selama kurang lebih tujuh dekade, upah jabatan ini nyaris tidak beranjak dari dasar. Yang berubah, seperti akan kita lihat, bukan besar upahnya, melainkan bahasa yang dipakai untuk membenarkannya.

Tangga gaji menurut usul nivelleering 1922, berdasarkan angka yang dihitung penulis Pasoendan. Juru cacar menempuh jalur terpanjang menuju plafon terendah. Garis putus-putus menandai gaji juru cacar pada 1850-an (ƒ40) menurut Hesselink. Grafik: olahan penulis.

Bezuiniging: ketika hemat anggaran menjadi bahasa negara

Tahun 1922 adalah tahun berhemat. Setelah harga-harga meledak semasa Perang Dunia Pertama, koloni masuk ke masa sulit yang disebut malaise, dan kata yang paling sering muncul dalam kebijakan adalah bezuiniging alias penghematan.^[9]

Dalam bahasa resmi, penyetaraan dan pemotongan gaji disajikan sebagai langkah hati-hati yang masuk akal, sesuatu yang mau tak mau harus dilakukan demi kas negara. Inilah baju baru yang dipakai negara: bukan lagi bahasa station dan kelahiran, melainkan bahasa defisit, efisiensi, dan tanggung jawab anggaran.

Nivelleering: satu kata, banyak makna

Yang membuat tahun 1922 begitu menarik untuk dibaca adalah satu hal: kata nivelleering, alias penyetaraan, ternyata tidak bermakna tunggal. Di halaman pers, kata yang sama bisa membawa beberapa makna yang justru saling bertabrakan.

• Penyetaraan sebagai hemat anggaran. Ini bingkainya negara: merapikan tangga gaji demi kas yang lebih sehat.
• Penyetaraan sebagai keadilan rasial. Bagi banyak penulis bumiputera, nivelleering berarti menyamakan gaji pegawai pribumi dengan rekan Eropa untuk pekerjaan yang sama. Justru karena itulah pegawai dan guru Eropa menentangnya: mereka tidak rela gajinya disetarakan dengan gaji pribumi.^[10]
• Penyetaraan sebagai beban rakyat. Sebagian penulis pergerakan justru bersikap kritis. Kalau tuntutan para pegawai negeri untuk menaikkan dan menyamakan gaji benar-benar dikabulkan, tulis seorang penulis di Kaoem Moeda, ujung-ujungnya rakyat juga yang menanggung ongkosnya.^[11]

Jadi wacana ini tidak seragam, bahkan di kalangan pergerakan sendiri. Tetapi di tengah perdebatan itulah keluhan juru cacar muncul, dan di situ pula letak ketajamannya. Juru cacar berada terlalu di bawah untuk ikut menikmati perdebatan soal menyamakan gaji ke atas. Mereka bicara dari anak tangga yang paling bawah.

Tabel ini mempertegas perbandingan yang dibuat sendiri oleh penulis Pasoendan.^[12] Juru cacar menempuh jalan paling panjang, hampir dua kali lipat waktu juru rawat, hanya untuk sampai ke batas gaji yang justru paling rendah.

Dan keluhan semacam ini bukan suara tunggal yang berdiri sendiri. Sembilan bulan kemudian, seorang penulis yang menyebut dirinya “Seorang vaccinateur” mengangkat soal lain: uang jalan juru cacar dibekukan pada ƒ0,50 sehari sejak 1916, nyaris tak cukup untuk membayar satu pembantu yang ikut dalam perjalanan. Ia menuntut agar uang itu dihitung mengikuti Peraturan Perjalanan untuk pegawai sipil.^[13]

Tiga wacana yang bertabrakan di halaman pers

Keluhan juru cacar tidak berdiri sendiri. Ia justru menjadi titik temu tiga wacana besar yang saling bertabrakan. Membedah ketiganya memperlihatkan satu hal: upah bukan sekadar angka, melainkan ajang perebutan makna.

Wacana kesetiaan: setia, tetapi tak diganjar

Negara kolonial senang menggambarkan tenaga pribumi sebagai perantara yang setia, jembatan budaya yang membawa kebaikan negara sampai ke desa. Tetapi makna “kesetiaan” itu sendiri sebenarnya diperebutkan antara negara dan buruh, seperti pernah saya tunjukkan dalam kajian soal pemogokan buruh gula 1920.^[14]

Penulis Pasoendan membalik gambaran itu. Ia menegaskan bahwa tanpa juru cacar, penduduk pegunungan dan desa-desa terpencil pasti akan dilanda cacar, “sebab tidak ada dokter yang mau pergi ke sana”.^[15]

Artinya, inilah kesetiaan yang menanggung risiko tertular penyakit dan menempuh jarak yang dihindari orang lain, tetapi tidak pernah benar-benar dibayar setimpal. Kesetiaan diakui sebagai jasa, tetapi tidak diakui sebagai dasar untuk menentukan upah.

Wacana nilai dan kematian: matang setelah tubuh habis

Argumen yang paling tajam dari tulisan itu justru menyangkut kematian. Dengan menyandingkan usia gaji puncak (enam puluh satu) dan harapan hidup yang ia sebut (lima puluh sampai enam puluh tahun), penulisnya menunjukkan bahwa juru cacar dijanjikan puncak yang tak akan pernah ia rasakan.

Ini bukan sekadar permainan kata. Ini menyingkap bagaimana nilai sebuah kerja ditentukan: tangga karier disusun sedemikian rupa sehingga ganjaran penuhnya baru cair setelah pekerjanya tiada. Orang yang setiap hari menjaga keselamatan nyawa orang lain justru ditempatkan dalam aturan yang menutup pintu keselamatan ekonomi bagi dirinya sendiri.

Di sinilah reduksi epistemik tampak paling telanjang: manusia yang melindungi penduduk dari kematian disusutkan menjadi satu kotak dalam tabel gaji yang memang dirancang agar tak pernah terisi penuh.

Wacana solidaritas kelas: juru cacar, guru, dan pegawai pegadaian

Hal ketiga yang dibongkar pers adalah bahwa juru cacar tidak sendirian. Pada akhir 1922, sebuah tulisan secara terang-terangan mengaitkan penghapusan tunjangan kemahalan, pemecatan pegawai pegadaian, dan kenaikan tarif sebagai satu paket penghematan yang sama-sama memeras pegawai kecil.^[16]

Bahkan dalam sindiran terhadap pegawai pegadaian yang tidak ikut mogok, soal nivelleering, kenaikan gaji berkala, dan tunjangan kemahalan muncul berdampingan dengan puisi yang memuji para pemogok pandhuisstaking.^[17]

Masa ini memang menyaksikan lahirnya serikat-serikat pegawai negeri, mulai dari perserikatan pegawai pegadaian sampai perhimpunan kaum juru rawat, yang kelak menjadi tulang punggung awal gerakan buruh Indonesia.^[18]

Di mata pers, juru cacar, guru, dan pegawai pegadaian adalah satu kelas yang sama: pegawai negeri berupah rendah yang nasibnya ditentukan oleh logika anggaran yang sama.

Namun ada satu hal yang menarik. Di tingkat lokal, juru cacar justru bisa tampil sebagai orang terpelajar yang disegani. Dalam sebuah ajakan untuk mendirikan perkumpulan kemajuan di tanah Gayo, nama seorang juru cacar disebut sejajar dengan para penghulu dan mantri kontrol sebagai tumpuan harapan.^[19]

Jadi ada jurang antara kedudukan sosial juru cacar di mata masyarakatnya dan kedudukan birokratisnya di dasar tangga gaji. Dan jurang itu pun sebenarnya bentukan wacana: dihormati sebagai pembawa ilmu, tetapi direndahkan sebagai pos anggaran.

Reduksi epistemik dalam gerak

Di sinilah inti temuan tulisan ini mengerucut. Mari kita sandingkan dua masa. Pada 1850-an, Dewan Hindia menahan juru cacar di dasar dan membenarkannya dengan bahasa status rasial yang terang-terangan: jangan naikkan seseorang di atas station yang sudah ditetapkan kelahirannya.

Pada 1922, keadaan yang sama persis, yaitu juru cacar yang terkunci di dasar tangga upah, dibenarkan dengan bahasa yang sama sekali berbeda: bezuiniging, defisit, dan penyetaraan demi kas negara.

Selama tujuh dekade, upahnya nyaris tak berubah. Yang berubah adalah cara membenarkannya, dari penahanan rasial yang telanjang menjadi alasan anggaran yang terdengar teknis. Negara kolonial belajar membungkus ketidakadilan rasial dengan bahasa anggaran yang kelihatan netral.

Penekanan ini sekaligus menunjukkan di mana posisi tulisan ini di antara kajian-kajian sebelumnya. Peter Boomgaard membaca vaksinasi terutama sebagai persoalan demografi, yaitu soal penyakit, kematian, dan cakupan; dalam kerangka itu juru cacar muncul sebagai alat pengendali penyakit, bukan sebagai pekerja berupah.^[20]

Liesbeth Hesselink justru banyak membahas gaji dan status juru cacar, tetapi pembahasannya berpusat pada paruh kedua abad ke-19 dan bertumpu pada sumber resmi kolonial, sehingga juru cacar tetap menjadi pihak yang dibicarakan negara.^[21]

Hans Pols menelusuri bagaimana posisi yang dianaktirikan memicu kesadaran politik, tetapi fokusnya pada dokter terdidik dan diskriminasi gaji yang mereka alami dibanding dokter Eropa, bukan pada lapisan paling bawah seperti juru cacar.^[22]

Pos kontrol medis untuk vaksinasi di desa-desa dekat Malang. Infrastruktur kesehatan kolonial bertumpu pada tenaga pelaksana yang upahnya justru paling rendah. Foto: koleksi Rijksmuseum, RP-F-2001-17-136, domain publik (CC0).

Sumbangan tulisan ini terletak pada celah yang dilewati ketiganya: tahun 1920-an, ketika pembahasan Hesselink sudah berhenti; suara juru cacar sendiri lewat pers pergerakan, yang tak terjangkau oleh sumber resmi; dan pembacaan atas bagaimana kesetiaan, penyetaraan, dan nilai dibentuk lalu diperebutkan maknanya.

Yang ditambahkan bukan fakta baru bahwa juru cacar berupah rendah, melainkan satu pemahaman: bentuk pembenaran atas keterendahan itu berubah, dan perubahan itu sendiri adalah salah satu cara kekuasaan bekerja.

Suara dari neraka anggaran

Tulisan kecil di Pasoendan itu gampang dianggap sekadar keluhan biasa seorang pegawai. Tetapi kalau dibaca dengan cermat, ia sebuah dokumen yang luar biasa. Di dalamnya, seorang juru cacar di kota kecil di Priangan mengangkat pena, menghitung sendiri gajinya, dan membongkar logika sistem yang menjanjikannya puncak yang tak akan pernah ia rasakan.

Ia memberi nama sendiri untuk keadaannya: neraka. Dan ia menuliskannya justru ketika negara sedang sibuk menyajikan keterendahan itu sebagai sekadar urusan berhemat.

Apa yang disingkap suara ini melampaui nasib satu jabatan. Ia memperlihatkan bahwa nilai tenaga kerja di koloni tidak ditentukan oleh kerja yang dilakukan, malah sering bertolak belakang dengannya: makin penting dan makin berisiko sebuah pekerjaan bagi keselamatan rakyat, belum tentu makin besar pula imbalannya.

Ia juga memperlihatkan bahwa begitu bahasa pembenaran berganti, dari rasial menjadi anggaran, bangunan ketidakadilan yang sama bisa terus berdiri sambil terlihat makin masuk akal. Membaca juru cacar di neraka anggaran, pada akhirnya, adalah membaca bagaimana sebuah negara belajar menyebut ketidakadilan dengan nama yang lebih halus.

Daftar Pustaka

Ardiansyah. “Ketidakadilan Struktural dan Mobilisasi Buruh: Pemogokan Buruh Gula di Jawa, 1920.” Chronologia 7, no. 2 (2026): 77–91. https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jhe/article/view/23026

Baha’uddin. “Dari Mantri hingga Dokter Jawa: Studi Kebijakan Pemerintah Kolonial dalam Penanganan Penyakit Cacar di Jawa Abad XIX–XX.” Humaniora 18, no. 3 (2006): 286–296.

Boomgaard, Peter. “The Development of Colonial Health Care in Java: An Exploratory Introduction.” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 149, no. 1 (1993): 77–93.

Boomgaard, Peter. “Smallpox, Vaccination, and the Pax Neerlandica: Indonesia, 1550–1930.” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 159, no. 4 (2003): 590–617.

Bosma, Ulbe. “Smallpox, Vaccinations, and Demographic Divergences in Nineteenth-Century Colonial Indonesia.” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 171, no. 1 (2015): 69–96.

Hesselink, Liesbeth. Healers on the Colonial Market: Native Doctors and Midwives in the Dutch East Indies. Leiden: KITLV Press, 2011.

Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers, 1922.

Pols, Hans. Nurturing Indonesia: Medicine and Decolonisation in the Dutch East Indies. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Tedjasukmana, Iskandar. The Political Character of the Indonesian Trade Union Movement. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1958.

1. Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers (selanjutnya IPO), No. 3/1922, mengutip Pasoendan Tasikmalaja, 3–4 Januari 1922. Artikel “De vaccinateurs in de hel” dimuat di bawah kepala “Nivelleering”. ↑
2. IPO No. 3/1922. Skema gaji: sebagai calon juru cacar dari ƒ25 ke ƒ50 dalam 18 tahun, lalu sebagai juru cacar dari ƒ55 ke ƒ80 dalam 18 tahun berikutnya; diangkat pada usia 25, sehingga puncak ƒ80 tercapai pada usia 61. ↑
3. Peter Boomgaard, “Smallpox, Vaccination, and the Pax Neerlandica: Indonesia, 1550–1930,” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 159, no. 4 (2003): 590–617. ↑
4. Baha’uddin, “Dari Mantri hingga Dokter Jawa: Studi Kebijakan Pemerintah Kolonial dalam Penanganan Penyakit Cacar di Jawa Abad XIX–XX,” Humaniora 18, no. 3 (2006): 286–296. ↑
5. Liesbeth Hesselink, Healers on the Colonial Market: Native Doctors and Midwives in the Dutch East Indies (Leiden: KITLV Press, 2011), bab pembuka tentang berdirinya kursus juru cacar 1851. ↑
6. Hesselink, Healers on the Colonial Market, 79. ↑
7. Surat kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur Jenderal, 12 Maret 1853, dikutip dalam Hesselink, Healers on the Colonial Market, 79. ↑
8. Pertimbangan Raad van Indië, dikutip dalam Hesselink, Healers on the Colonial Market, 79–80. ↑
9. Untuk konteks malaise dan kebijakan bezuiniging, lihat Koloniaal Verslag 1922, bagian keuangan dan dinas kesehatan; istilah ini mendominasi hampir seluruh ikhtisar pers 1922. ↑
10. IPO No. 7/1922, mencatat penolakan pegawai dan guru Eropa terhadap penyetaraan gaji. ↑
11. IPO No. 2/1922, mengutip Kaoem Moeda, artikel “Bezuiniging, Nivelleering, Autonomie”. ↑
12. IPO No. 3/1922. Pembanding: verpleger dari ƒ50 ke ƒ100 atau ƒ110 dalam 18 tahun; hulp-schrijver hingga ƒ75 dalam 30 tahun. ↑
13. IPO No. 17/1922, artikel “Het lot der vaccinateurs” oleh penulis “Een vaccinateur O.v.S.”; uang jalan ƒ0,50 per hari sejak 1916, dengan rujukan pada Reisreglement, Staatsblad 1921 No. 422. ↑
14. Ardiansyah, “Ketidakadilan Struktural dan Mobilisasi Buruh: Pemogokan Buruh Gula di Jawa, 1920,” Chronologia 7, no. 2 (2026): 77–91. ↑
15. IPO No. 3/1922. ↑
16. IPO No. 21 (seri 002207)/1922, di bawah kepala “Onderwijswereld”, menautkan penarikan duurtetoeslag, pemecatan pandhuisbeambte, dan kenaikan tarif. ↑
17. IPO No. 14/1922, entrefilet “Een Bespotting” dan puisi tentang pandhuisstaking. ↑
18. Iskandar Tedjasukmana, The Political Character of the Indonesian Trade Union Movement (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1958). ↑
19. IPO No. 21 (seri 002207)/1922, seruan mendirikan perkumpulan kemajuan di tanah Gayo. ↑
20. Boomgaard, “Smallpox, Vaccination, and the Pax Neerlandica”; lihat juga Peter Boomgaard, “The Development of Colonial Health Care in Java: An Exploratory Introduction,” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 149, no. 1 (1993): 77–93. ↑
21. Hesselink, Healers on the Colonial Market; liputannya terutama sampai sekitar 1915. ↑
22. Hans Pols, Nurturing Indonesia: Medicine and Decolonisation in the Dutch East Indies (Cambridge: Cambridge University Press, 2018). ↑