Ringkasan Artikel

Pada 7 April 1914 komisi kesejahteraan pemerintah Hindia Belanda menyimpulkan bahwa kemiskinan penduduk pribumi di Jawa dan Madura berpangkal pada iklim dan watak bangsa. Tiga bupati Jawa yang duduk di ruangan itu membantahnya satu per satu. Bantahan mereka diterima, laporannya disusun ulang, dan kesimpulannya tetap berdiri.

Tiga Bupati Melawan di Ruang Rapat Weltevreden

Komisi itu sudah lama seperti mati.

Dibentuk dengan keputusan pemerintah pada Oktober 1902, ia tidak bersidang lagi sejak awal 1907.^[1]

Pada April 1914 anggotanya dipanggil kembali. Tugasnya satu: menetapkan apa sebenarnya penyebab kemiskinan penduduk pribumi di Jawa dan Madura.

Sepuluh orang hadir di Weltevreden pada 7 April. Di antaranya K.A.R. Bosscha dari perkebunan Malabar, seorang pejabat kehakiman bernama Hekmeijer, beberapa administratur perkebunan, dan tiga bupati Jawa: Adiningrat dari Demak, Achmad Djajadiningrat dari Serang, dan Koesoemo Oetojo dari Jepara.^[2]

Notulennya diterbitkan utuh. Isinya merekam sesuatu yang jarang tertangkap: saat sebuah stereotip disahkan menjadi temuan resmi negara, sementara orang-orang yang distereotipkan duduk di ruangan yang sama.

Adipati Ario Achmad Djajadiningrat, Bupati Serang, sekitar 1915-1924. Ia anggota komisi yang paling banyak menyodorkan bukti lapangan pada rapat 7 April 1914. Foto: koleksi Wereldmuseum Amsterdam (Tropenmuseum), TMnr 10018777, CC BY-SA 3.0.

Sebab yang sudah disiapkan sebelum rapat

Ketua komisi, H.E. Steinmetz, membuka rapat dengan kesimpulan yang sudah jadi.

Pangkal soalnya, kata dia, adalah tiadanya kebutuhan ekonomi pada orang Jawa kebanyakan. Itu buah dari iklim dan watak bangsa.^[3]

Watak itu ia rinci: perasaan bergantung dan tidak berdaya, rasa tunduk dan kecil, tiadanya kesadaran diri dan kepercayaan diri.

Lalu daftarnya dibacakan. Dosa rakyat: judi, boros, dan candu, meski candu diakuinya jauh dari merata. Cacat ekonomi: tidak punya kebutuhan, tidak ada dorongan bekerja dari dalam, betah di tempat, tidak berjiwa usaha, tidak hemat, sulit bekerja sama, dan buta huruf.

Steinmetz bukan orang yang menutup mata pada kebijakan. Di bagian berikutnya ia justru menuntut penghapusan kerja paksa, sistem prentah, hormat, hak istimewa golongan, ketidaksetaraan hukum, dan beban pajak yang timpang.^[4]

Tapi urutannya jelas. Watak lebih dulu, kebijakan menyusul sebagai penghambat perbaikan watak.

Bantahan yang datang dari dalam ruangan

Kudus, Bawean, dan orang Cina di negerinya sendiri

Bupati Demak yang pertama bersuara.

Kalau orang Jawa memang tidak berjiwa dagang, tanyanya, bagaimana menjelaskan Kudus, Pasar Gede, dan Bawean, tempat kelompok-kelompok pribumi justru menunjukkan jiwa dagang dan usaha?^[5]

Jawaban datang cepat, dan tidak menyentuh pertanyaannya. Bleij menyebut faktor keturunan dan permukiman dagang lama, termasuk permukiman orang asing.

Steinmetz menambahkan pengaruh orang Arab di Pekalongan. Pedagang Pasar Gede, katanya, orang kalang.

G.P. Rouffaer bahkan dimintai pendapat secara lisan. Ia menunjuk percampuran orang Jawa pesisir dengan orang Arab, lalu mengingatkan bahwa orang Belanda sendiri merosot dari puncaknya di abad ke-17, dan bertanya apa yang tersisa dari jiwa usaha orang Portugis. Di masa lalu, catatnya, orang Jawa digambarkan gagah dan angkuh.^[6]

Belakangan bupati Demak menyodorkan bandingan lain. Orang Cina di negerinya sendiri juga dikecilkan, katanya, tetapi mereka energik.^[7]

Steinmetz menjawab bahwa di Cina ada lebih banyak diferensiasi dan lebih banyak kota besar. Sebuah catatan kaki di laporan itu bahkan menyimpan keterangan tentang dua ribu orang Jawa di Bangkok yang, di luar ikatan desa, dinilai tidak kalah tangkas dibanding bangsa Timur mana pun.^[8]

Lada Banten

Bupati Serang, Achmad Djajadiningrat, bekerja dengan bukti lapangan.

Orang Jawa sanggup menabung kalau ada dorongannya, katanya, dan buktinya para calon haji. Mereka menabung bertahun-tahun dan menyembunyikan simpanannya.^[9]

Soal kerja paksa ia lebih keras. Di Banten, ketika kewajiban kerja ditebus dengan uang dan setiap orang harus membayar sesuai bagiannya, orang mulai menuntut nilai atas uang yang dikeluarkan, dan perhatian tumbuh dengan sendirinya.^[10]

Ia juga menunjuk kebun lada Banten yang dulu subur dan kini tidak bisa dihidupkan lagi. Bukan karena tanahnya tidak cocok, melainkan karena penduduk telanjur muak setelah sistem paksa. Buktinya, orang Banten tetap mau menanam lada asal di Lampung, dan tiap tahun berangkat ke sana dalam jumlah besar.^[11]

Ketika jarak antara pejabat dan rakyat dibahas, ia membandingkan dengan Aljazair. Di sana hubungan keduanya jauh lebih dekat, maka kepercayaan tumbuh dan nasihat pemerintah diikuti tanpa perlu prentah.^[12]

Modal itu akibat, bukan sebab

Bupati Jepara, Koesoemo Oetojo, menyerang logikanya.

Kemiskinan modal dimasukkan ke daftar penyebab. Menurut dia itu terbalik: kemiskinan modal adalah akibat, bukan sebab.^[13]

Bosscha menyahut bahwa itu perkara ayam dan telur.

Menjelang akhir rapat, bupati Jepara menunjuk hal yang lebih tajam. Watak pemerintah yang terlalu filantropis, katanya, membuat rakyat terlalu banyak diperintah sampai inisiatifnya mati.

Hekmeijer meminta penegasan. Maksud sang bupati, pemerintah terlalu banyak mengurusi pribumi dan terlalu sedikit menyerahkan urusan kepada inisiatifnya sendiri?

Tepat, jawab bupati itu.^[14]

Bupati Demak R.M.A. Ario Adiningrat bersama keluarga dan tamunya, 11 Agustus 1904. Sepuluh tahun kemudian ia menanyakan kepada komisi mengapa Kudus dan Bawean justru berjiwa dagang. Foto: M. Louise Treub, koleksi Wereldmuseum Amsterdam (Tropenmuseum), TMnr 60013612, CC BY-SA 3.0.

Cara sebuah bantahan dijinakkan

Tidak satu pun bantahan itu dijawab dengan mengubah tesisnya.

Jiwa dagang Kudus dijelaskan lewat darah dan keturunan. Indolensi dijelaskan ulang lewat cacing tambang dan malaria, ketika Bosscha dan Bleij membawa masuk soal penyakit.

Di tengah pergeseran itu Hekmeijer menyeletuk, dan kalimatnya ikut terekam di notulen: dan saya kira iklim yang jadi soal utama?^[15]

Rapat ditutup dengan catatan bahwa komisi pada dasarnya dapat menyetujui pokok-pokok penyebab yang diajukan ketuanya.^[16]

Revisi yang justru mengunci

Namun satu keberatan sempat dicatat, dan ini bagian terpentingnya.

Dalam rapat itu ada yang berkeberatan bahwa daftar penyebab terlalu menyalahkan watak bangsa pribumi dan terlalu sedikit mengedepankan pengaruh-pengaruh yang membentuk watak tersebut.^[17]

Notulen tidak mencatat siapa yang mengajukannya.

Keberatan itu diterima. Pada rapat 7 Mei, Steinmetz menyanggupi menyusun ulang pokok-pokok penyebab dalam bentuk lain yang lebih lengkap, dengan sedapat mungkin menghadirkan kesaksian pribumi.

Hasil susunan ulang itu tidak mencabut tesis watak. Ia justru menopangnya.

Di dalamnya Raden Kamil, ajun inspektur Pengajaran Bumiputra, dikutip panjang: anak pribumi sudah memerintah orang tuanya sejak bayi, tidak pernah belajar mengendalikan keinginan, lalu tumbuh menjadi pemuda yang dimanja setinggi-tingginya.^[18]

Kutipan itu diambil dari jilid lain dalam laporan yang sama. Judul jilid itu, diterjemahkan, berbunyi: suara-suara pribumi tentang kemalasan orang pribumi.

Ucapan Koesoemo Oetojo sendiri dari 1905 dipakai ulang, kali ini untuk menguatkan gagasan bahwa Jawa harus beralih dari negara pertanian ke negara industri.^[19]

Snouck Hurgronje dikutip soal keluarga pribumi yang dinilai belum sanggup memberi sandaran moral, dan soal perempuan pribumi yang perlu dibentuk oleh perempuan Eropa.^[20]

Draf revisi dikirim ke seluruh anggota. Hanya satu orang, Haringhuizen, mengirim beberapa catatan. Bleij menulis bahwa ia setuju.

Dari anggota yang lain tidak ada tanggapan, dan dalam laporan itu diamnya mereka dicatat sebagai persetujuan.^[21]

Bahan yang tidak dipakai

Laporan 1914 itu akhirnya berdiri di atas dua kaki. Kaki pertama iklim dan watak. Kaki kedua suara pribumi yang membenarkannya.

Yang tidak naik ke pokok kesimpulan adalah kebun lada Banten, para penabung yang menyimpan ongkos haji bertahun-tahun, pedagang Kudus, dan orang Jawa di Bangkok.

Semuanya tetap ada di dalam dokumen, terekam rapi, sebagai bahan yang tidak dipakai.

Bantahan itu tidak dibuang. Ia disimpan, lalu didaur ulang menjadi bukti.

Catatan Kaki

1. Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java en Madoera, XII: Oorzaken der mindere welvaart (Batavia: Drukkerij G. Kolff & Co., 1914), notulen rapat 7 April 1914, hlm. 1. Komisi dibentuk dengan keputusan pemerintah 15 Oktober 1902 no. 31. ↑
2. Ibid., hlm. 1-2 (daftar hadir dan anggota yang berhalangan). ↑
3. Ibid., hlm. 2. ↑
4. Ibid., hlm. 2. Steinmetz menuntut penghapusan kerja paksa, prentahwezen, hormatstelsel, hak istimewa golongan, ketidaksetaraan hukum, dan beban pajak yang tidak sepadan. ↑
5. Ibid., hlm. 3. ↑
6. Ibid., hlm. 3, catatan kaki. Rouffaer disebut dimintai pendapat secara lisan oleh penyusun laporan. ↑
7. Ibid., hlm. 5. ↑
8. Ibid., hlm. 5, catatan kaki, mengutip keterangan Homan van der Heide (1905) sebagaimana dimuat dalam jilid Va (1908), hlm. 331. ↑
9. Ibid., hlm. 5. ↑
10. Ibid., hlm. 6. ↑
11. Ibid., hlm. 8. ↑
12. Ibid., hlm. 8. ↑
13. Ibid., hlm. 5. ↑
14. Ibid., hlm. 8-9. ↑
15. Ibid., hlm. 5 dan 8. ↑
16. Ibid., hlm. 9. ↑
17. Ibid., hlm. 9. Susunan ulang itu dimuat sebagai bagian II, “Hoofdoorzaken van de mindere welvaart der Inlandsche bevolking”. ↑
18. Ibid., bagian “Mindere Welvaartsoorzaken” II, catatan kaki, mengutip Raden Kamil dalam jilid IXe, Inlandsche stemmen over de laksheid van den Inlander (1912), hlm. 80. ↑
19. Ibid., bagian “Mindere Welvaartsoorzaken” II, mengutip keterangan Koesoemo Oetojo tahun 1905. ↑
20. Ibid., bagian “Mindere Welvaartsoorzaken” II, catatan kaki, mengutip C. Snouck Hurgronje, Nederland en de Islam (Leiden: E.J. Brill, 1911), hlm. 93. ↑
21. Ibid., hlm. 9. ↑