Ringkasan Artikel

• Pada 1921, komisi penyelidikan gula bentukan pemerintah kolonial menutup kerjanya dengan laporan tebal yang nyaris satu suara.
• Satu anggota pribumi, Sardjan al. Kartosoedirdjo, menitipkan ketidaksepakatannya dalam nota minoritas yang diselipkan di lampiran belakang, Bijlage IX.
• Isinya menohok: upah buruh gula naik bukan karena kemurahan pabrik, melainkan karena tekanan serikat buruh P.F.B. Arsip negara sendiri diam-diam membenarkannya.

Satu Suara yang Menolak: Nota Minoritas Sardjan dalam Komisi Gula 1921

Laporan itu tebal dan resmi: Verslag van de Suiker-Enquête Commissie, hasil kerja komisi penyelidikan industri gula Hindia Belanda, terbit pada 1921.

Halaman-halaman utamanya berbicara dengan suara lembaga: temuan, angka, dan kesimpulan yang disepakati bersama. Namun di bagian paling belakang, di antara deretan lampiran, terselip satu berkas bertanda Bijlage IX.

Isinya sebuah Minderheidsnota, nota minoritas, dari anggota bernama Sardjan al. Kartosoedirdjo.^[1]

Hari ini hampir tak ada yang mengenal namanya. Justru karena itu notanya layak dibaca ulang.

Komisi yang lahir dari kemarahan buruh

Ilustrasi masifnya industri gula di Jawa yang menangguk laba luar biasa (buitengewone winsten) pada akhir 1910-an. (Sumber: KITLV / Leiden University Libraries — telah diedit)

Akhir dasawarsa 1910-an adalah masa yang ganjil di Jawa. Harga hampir semua kebutuhan hidup melonjak, sementara industri gula justru menangguk apa yang laporan kolonial sendiri sebut buitengewone winsten, laba luar biasa.^[2]

Upah tidak ikut naik. Buruh pabrik gula biasa kala itu dibayar antara setengah sampai satu gulden sehari untuk laki-laki, lebih rendah lagi untuk perempuan dan anak-anak.^[3]

Beberapa pabrik mencoba meredam keresahan dengan menjual beras di bawah harga pokok kepada pekerjanya. Tetapi pokok soalnya, yaitu upah, tetap tertinggal jauh di belakang harga.^[4]

Dari jurang itulah membesar Personeel Fabrieks Bond (P.F.B.), serikat pekerja pabrik yang dipimpin R.M. Soerjopranoto. Pertumbuhannya meledak: Desember 1918 anggotanya baru sekitar 700 orang, Agustus 1920 sudah 31.000, tersebar di 190 cabang.^[5]

Maret 1920 konflik pertama pecah. Ketika sebuah pabrik gula mengancam menutup pintu bagi siapa pun yang tetap menjadi anggota P.F.B., seluruh pekerjanya serempak meninggalkan emplasemen.^[6]

April 1920 serikat ini menyurati sindikat gula, meminta diakui sebagai wakil resmi para pekerja. Permintaan itu ditolak, dan sebagian besar konflik berikutnya justru berputar pada satu soal: hak untuk berserikat.^[7]

Puncaknya, P.F.B. melayangkan ultimatum tertanggal 9 Agustus 1920 kepada sindikat gula: pemogokan umum akan dikobarkan bila sebelum 17 Agustus sikap para pengusaha tidak berubah.

Rencana itu akhirnya dibatalkan setelah pemerintah mengancam akan meminta pertanggungjawaban para pemimpinnya atas pemogokan massal yang dianggap hasil provokasi.^[8]

Pemerintah kolonial sebenarnya sudah punya wadah resmi untuk menjawab gejolak ini: komisi penyelidikan gula, yang bekerja sejak 1919.^[9]

Di dalamnya duduk pula tokoh pergerakan; Tjokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam, tercatat sebagai anggota, meski nyaris tidak aktif dalam pembahasan.^[10]

Baca juga: Pemogokan Buruh Gula 1920: Sebelum Ideologi, Ada Kelaparan

Siapa Sardjan al. Kartosoedirdjo?

Di sinilah cerita menjadi sunyi. Jejak Sardjan di luar laporan komisi nyaris nol.

Ia bukan Sartono Kartodirdjo, sejarawan besar UGM yang justru baru lahir pada 1921. Ia juga bukan Kartosoewirjo. Kemiripan nama itu kebetulan belaka.

Apakah ia orang serikat, pegawai rendahan, atau guru, dokumen yang kini tersedia belum menjawabnya. Yang pasti hanya satu: ia menolak ikut diam.

Bahkan bentuk namanya dalam arsip memperlihatkan zamannya. Singkatan “al.”, lazimnya kependekan dari alias, adalah cara khas administrasi kolonial mencatat nama orang Jawa.

Arsip kolonial rajin merekam pejabat Eropa sampai ke detail karier dan masa pensiunnya. Orang seperti Sardjan hanya hidup lewat selembar lampiran.

Itu bukan kebetulan; itu cara kerja arsip.

Isi nota yang membangkang

Suasana ritual slametan giling menjelang musim produksi di dalam pabrik: ruang sakral sekaligus sosial tempat berkumpulnya massa buruh pribumi. (Sumber: KITLV / Leiden University Libraries — telah diedit)

Upah naik karena serikat, bukan kebaikan pabrik

Dalam notanya, Sardjan menulis satu kalimat yang menjungkirbalikkan narasi resmi:

“Het is te danken aan de actie van de P.F.B., dat in de laatste jaren het werkloon bij de suikerindustrie hooger is opgevoerd.”^[11] Terjemahan: Berkat aksi P.F.B.-lah upah kerja di industri gula dalam beberapa tahun terakhir terdorong naik.

Bagi telinga kolonial, ini pernyataan berbahaya. Narasi resmi gemar menampilkan perbaikan nasib buruh sebagai buah kebijaksanaan pengusaha dan bimbingan pemerintah yang penuh perhitungan.

Sardjan membaliknya dalam satu tarikan kalimat: perbaikan itu direbut, bukan dihadiahkan.

Negara diam-diam membenarkannya

Yang jarang disadari, laporan tahunan pemerintah sendiri mengamini Sardjan. Koloniaal Verslag 1921 mengaku pemerintah berulang kali mengingatkan kewajiban moral pengusaha gula terhadap pekerja pribumi, dan peringatan itu “in den wind geslagen”, dianggap angin lalu.^[12]

Sikap keras kepala pengusaha pun tak luput disindir. Ketika mereka menolak mengakui P.F.B., laporan yang sama menilai sikap itu “meer getuigde van onbedwongen wrevel dan van koel verstand”, lebih mencerminkan kejengkelan tak terkendali ketimbang akal sehat.^[13]

Ketika gelombang pemogokan memuncak dan komisi gula dinilai belum cukup jauh bekerja, pemerintah menugaskan penyelidikan kilat lewat pamong praja.

Semua pihak didengar, termasuk kuli lapangan yang dibebaskan bicara lewat juru bicara pilihan mereka sendiri.^[14]

Hasilnya telak: upah di industri gula secara umum terlalu rendah, bahkan bila diukur dengan patokan minimal 50 persen lebih tinggi daripada beberapa tahun sebelumnya.^[15]

Lalu muncul pengakuan yang nyaris berbunyi seperti nota Sardjan:

“Het is een feit, dat verschillende werkgevers eerst onder drang van de vrees voor de actie van den P.F.B., in een enkel geval eerst nadat eene staking was uitgebroken, tot het aanbrengen van billijke verbeteringen overgingen.”^[16] Terjemahan: Adalah fakta bahwa berbagai pengusaha baru beralih melakukan perbaikan yang layak setelah terdesak rasa takut terhadap aksi P.F.B., dalam satu dua kasus bahkan baru setelah pemogokan pecah.

Ironisnya, di bab yang sama P.F.B. tetap dibayangi kecurigaan sebagai kendaraan agitasi politik. Padahal laporan itu sendiri mengakui bahwa “revolutionnaire bedoelingen niet waren aan te toonen”, niat revolusioner tidak terbukti.^[17]

Mengapa suara itu hanya jadi lampiran

Laporan utama komisi bukannya tanpa gigi. Ia, misalnya, mengakui praktik premi bagi pamong desa dalam urusan sewa tanah sebagai sesuatu yang algemeen bekend, sudah diketahui umum.^[18]

Tetapi temuan dan suara adalah dua hal yang berbeda. Laporan utama berbicara dengan nada lembaga: hati-hati, terukur, menimbang banyak kepentingan.

Nota Sardjan berbicara dengan nada lain, dan diperlakukan berbeda pula. Ia ditampung, tetapi diletakkan secara fisik di belakang, di barisan lampiran.

Komisi sendiri dibubarkan lewat keputusan pemerintah tertanggal 2 Agustus 1921.^[19] Laporan utamanya menjadi rujukan resmi; notanya nyaris tak pernah dikutip.

Posisi terpinggir itu bukan tanda notanya lemah. Ia justru potret kekuatan struktur yang dihadapinya: suara pribumi boleh masuk ruang resmi, asal duduk di lampiran.

Membaca arsip dari belakang

Sejarah resmi tersusun rapi di bab-bab utama. Ketidaksetujuan disimpan di halaman belakang, dengan harapan tak banyak yang membuka.

Membaca ulang Bijlage IX seabad kemudian berarti membalik urutan itu: mulai dari lampiran, baru ke bab utama.

Sebab kadang pusat sebuah dokumen justru ada di pinggirnya, pada satu suara yang menolak ikut bulat.

Catatan Kaki

1. Verslag van de Suiker-Enquête Commissie (1921), Bijlage IX, Minderheidsnota Sardjan al. Kartosoedirdjo.↑
2. Koloniaal Verslag 1921 (Bijlage C, Handelingen der Staten-Generaal, 1921–1922), Hoofdstuk B, kol. 11–15. ↑
3. Koloniaal Verslag 1921, Hoofdstuk O, afd. I, kol. 223–224. ↑
4. Koloniaal Verslag 1921, Hoofdstuk B, kol. 11–15. ↑
5. Ibid. ↑
6. Ibid. ↑
7. Ibid. ↑
8. Ibid. ↑
9. Koloniaal Verslag 1920 (Bijlage C, Handelingen der Staten-Generaal, 1920–1921), Hoofdstuk O, afd. I, kol. 259–260: Ord. 1 Maret 1919 (Ind. St. no. 105) tentang kewenangan komisi, diubah dengan Ord. 26 Juni 1920 (Ind. St. no. 484). Bosma (2013, hlm. 181) menanggalkan pembentukan komisi pada 1920; ordonansi Maret 1919 menunjukkan komisi telah berdiri lebih awal. Bandingkan KV 1919, kol. 217. ↑
10. Ulbe Bosma, The Sugar Plantation in India and Indonesia: Industrial Production, 1770–2010 (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 181, mengutip Verslag van de Suiker-Enquête Commissie, hlm. 11. ↑
11. Verslag van de Suiker-Enquête Commissie (1921), Bijlage IX. ↑
12. Koloniaal Verslag 1921, Hoofdstuk B, kol. 11–15. ↑
13. Ibid. ↑
14. Ibid. ↑
15. Ibid. ↑
16. Ibid. ↑
17. Ibid. ↑
18. Verslag van de Suiker-Enquête Commissie (1921), hlm. 89. ↑
19. Koloniaal Verslag 1921, Hoofdstuk O, afd. I, kol. 223–224. Pembubaran komisi: Gouv. Bt. 2 Agustus 1921.↑