Ringkasan Artikel

• Politik Etis memperluas akses pendidikan pribumi sejak awal abad ke-20, tetapi tetap di dalam logika kolonial yang lama. Perluasan ini justru melahirkan golongan terpelajar yang berbalik menentang sistem.

• Perlawanan tumbuh lewat dua jalur, yaitu pendidikan nasionalis sekuler (Taman Siswa) dan pendidikan Islam (pesantren, madrasah, Muhammadiyah).

• Puncak benturan terjadi pada Wilde Scholen Ordonnantie 1932, yang berupaya mengontrol sekolah swasta tetapi dicabut pada 1933 akibat perlawanan massal, menandai batas kekuasaan kolonial atas ruang sosial.

Dinamika dan Perlawanan Pendidikan Kolonial: Politik Etis, Sekolah Liar, dan Lahirnya Kesadaran

Artikel ini melanjutkan pembahasan tentang Sistem Pendidikan Kolonial Hindia Belanda dan Anatomi Sekolah Kolonial.

Kalau dua artikel itu menjelaskan mesin penguncinya, di sini kita lihat apa yang terjadi ketika mesin itu bergerak dan orang-orang mulai melawannya.

Politik Etis: Janji dan Paradoksnya

Cerita ini bermula dari sebuah artikel.

Pada 1899, seorang ahli hukum Belanda bernama Conrad Theodor van Deventer menulis esai berjudul “Een Eereschuld”, atau “Utang Budi”, di majalah De Gids.

Argumennya berani untuk zamannya. Belanda, katanya, telah mengeruk kekayaan dari Hindia selama puluhan tahun, dan kini punya kewajiban moral untuk membayarnya kembali (Van Deventer, 1899).

Esai Van Deventer menggugat keyakinan bahwa Belanda boleh berpuas diri atas keadaan koloninya.

Ia menyoroti buruknya keuangan Hindia dan menuntut agar surplus yang selama ini mengalir ke Belanda dikembalikan demi kesejahteraan penduduk pribumi (Van Deventer, 1899).

Gagasan inilah yang menjadi roh Politik Etis, kebijakan yang resmi dianut pemerintah kolonial sejak awal 1900-an.

Politik Etis berdiri di atas tiga pilar: edukasi, irigasi, dan emigrasi. Untuk pertama kalinya, kesejahteraan pribumi dinyatakan sebagai tanggung jawab pemerintah.

Tapi di sinilah kita perlu hati-hati. Kata “etis” mudah membuat kita mengira ini murni kebaikan hati.

Sejumlah sejarawan menunjukkan bahwa retorika “kolonialisme yang beradab” sering kali berfungsi sebagai pembenaran ideologis, bukan sekadar niat tulus.

Klaim soal misi memajukan justru menutupi kepentingan yang tetap kolonial (Goss, 2009).

Dan dalam praktik pendidikan, paradoks itu sangat terasa.

Akses memang diperluas. Sekolah desa didirikan, lebih banyak anak pribumi bisa belajar.

Tapi seluruh perluasan ini terjadi tetap di dalam kerangka lama: kurikulum tetap berorientasi Barat, bahasa Belanda tetap kunci, dan hierarki golongan tetap utuh (Penders, 1968).

Politik Etis tidak membongkar tangga stratifikasi. Ia hanya memperlebar sedikit anak tangga terbawahnya, lalu berhenti di situ.

Yang Tak Terduga: Lahirnya Golongan Terpelajar

Evolusi pendidikan kolonial berubah dari alat kendali menjadi jalan kemerdekaan. Alur cerita bergerak dari gagasan Politik Etis 1899, lahirnya para pemikir pergerakan di STOVIA, hingga aksi mogok massal yang membatalkan Ordonansi 1932, disimbolkan oleh kunci intelektual yang berhasil membuka gembok penjajahan.

Setiap kebijakan punya akibat yang tak direncanakan. Bagi Politik Etis, akibat itu adalah lahirnya sekelompok orang yang kelak meruntuhkan dasar kolonialisme itu sendiri.

Sekolah-sekolah kolonial, terutama yang berasrama seperti STOVIA, mengumpulkan pemuda cerdas dari berbagai daerah dalam satu tempat.

Banyak dari mereka berasal dari kalangan priayi rendahan yang memanfaatkan sekolah bergaya Barat sebagai jalan mobilitas sosial (McVey, 1967).

Tapi pendidikan Barat memberi mereka lebih dari sekadar ijazah. Ia memberi alat untuk membaca dunia, memahami gagasan kebangsaan, dan yang paling penting, mengartikulasikan ketidakadilan yang mereka alami sendiri.

Golongan terpelajar inilah yang menjadi paling sanggup menamai persoalan dan menyusun perlawanan (Penders, 1968).

Inilah ironi terbesar sistem itu. Mesin yang dirancang untuk mencetak pegawai penurut justru ikut melahirkan para pemimpin pergerakan yang menentangnya.

Perlawanan Jalur Sekuler: Taman Siswa

Perlawanan pendidikan yang paling terkenal datang dari Taman Siswa.

Didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara pada 1922, Taman Siswa menawarkan sesuatu yang radikal pada masanya, yaitu pendidikan yang berakar pada budaya sendiri, bukan meniru Barat (Wiryopranoto dkk., 2017).

Ki Hadjar sendiri menempuh perjalanan menarik, dari aktivis politik menjadi pendidik. Ia menyadari bahwa membentuk manusia merdeka lewat pendidikan bisa lebih mendasar daripada perlawanan politik langsung (Wiryopranoto dkk., 2017).

Taman Siswa menolak logika sekolah kolonial yang menjadikan murid sekadar calon tenaga kerja. Sebagai gantinya, ia menempatkan kemerdekaan jiwa dan akar budaya sebagai inti pendidikan.

Bagi pemerintah kolonial, sekolah semacam ini berbahaya. Bukan karena mengajarkan pemberontakan secara terbuka, melainkan karena ia menumbuhkan pribadi yang merdeka dan percaya diri, persis lawan dari tujuan mesin pengunci (McVey, 1967).

Perlawanan Jalur Islam: Pesantren, Madrasah, dan Muhammadiyah

Perbandingan gerakan sekuler nasionalis Taman Siswa dengan pendidikan Islam seperti pesantren dan Muhammadiyah dalam melawan hegemoni Belanda. Bagan ini memuat data Sensus 1930 tentang rendahnya melek huruf perempuan akibat pembatasan kolonial, serta puncak konflik pada pembatalan Ordonansi Sekolah Liar 1932 yang menandai kemenangan ruang sosial rakyat.

Di samping jalur sekuler, ada jalur perlawanan yang akarnya jauh lebih tua, yaitu pendidikan Islam.

Jauh sebelum sekolah kolonial datang, pesantren sudah menjadi pusat keberaksaraan dan pengetahuan di banyak daerah. Sistem ini punya jaringan, tradisi keilmuan, dan kemandiriannya sendiri (Steenbrink, 1974).

Ketika sekolah model Barat menyebar, lembaga-lembaga Islam tidak lenyap. Sebagian justru memperbarui diri, melahirkan madrasah yang memadukan ilmu agama dan pelajaran umum (Steenbrink, 1974).

Muhammadiyah, yang berdiri pada 1912, menjadi contoh paling menonjol dari pembaruan ini. Ia mendirikan sekolah-sekolah modern yang tetap berpijak pada nilai Islam, menggabungkan yang terbaik dari dua dunia.

Penting dicatat satu hal struktural. Pemerintah kolonial pada dasarnya berwatak sekuler, dan cenderung enggan menyokong pendidikan swasta, termasuk yang berbasis Islam, di tengah masyarakat yang justru mayoritas Muslim (Frankema, 2013).

Maka jalur Islam ini sebagian besar tumbuh dari sumber daya masyarakat sendiri, di luar dan kerap berhadapan dengan kebijakan kolonial.

Benang yang Sering Terlupa: Pendidikan Perempuan

Ada satu dimensi yang mudah luput, yaitu pendidikan bagi anak perempuan pribumi.

Di era Politik Etis, pendidikan perempuan menjadi perhatian baru, sebagian didorong oleh kalangan progresif Belanda dan oleh tokoh pribumi seperti Kartini.

Tapi perhatian itu sarat ketegangan. Para pendidik Belanda terombang-ambing antara mengagumi “kehalusan timur” dan memaksakan gagasan Barat tentang “perempuan yang layak” (Gouda, 1995).

Pendidikan perempuan pribumi sering kali diarahkan bukan untuk kemandirian penuh, melainkan untuk membentuk istri dan ibu yang “modern” menurut ukuran kolonial (Gouda, 1995; Kamphuis, 2019).

Hasilnya tampak pada angka. Melek huruf perempuan pribumi pada 1930 hanya sekitar 2,2 persen, jauh tertinggal dari laki-laki pribumi yang sekitar 10,8 persen (Volkstelling 1930).

Jadi selain saringan ras, uang, dan bahasa, ada saringan keempat yang bekerja diam-diam, yaitu gender.

Puncak Benturan: Ordonansi Sekolah Liar 1932

Semua ketegangan ini memuncak pada satu episode dramatis di tahun 1932.

Untuk memahaminya, kita perlu melihat suasana zamannya. Tahun 1932 adalah masa krisis ekonomi dunia yang menekan keras kehidupan di Hindia Belanda.

Pemerintah memangkas anggaran di mana-mana, termasuk pendidikan.

Pemberitaan koran saat itu mencatat protes keras orang tua murid, misalnya di Mojokerto, terhadap pemberhentian guru berpengalaman dan pemecahan jam sekolah demi penghematan (De Indische Courant, 14 Januari 1932).

Di tengah krisis dan kegelisahan inilah, pada 1 Oktober 1932, pemerintah mengeluarkan Wilde Scholen Ordonnantie, atau Ordonansi Sekolah Liar.

Aturan ini mewajibkan setiap guru di sekolah swasta non-pemerintah memiliki izin resmi, dan menundukkan kurikulum mereka pada pengawasan kolonial.

Sasarannya jelas. Sekolah-sekolah seperti Taman Siswa dan lembaga-lembaga Islam yang tumbuh di luar kendali negara dianggap sebagai sarang radikalisme yang harus dijinakkan (Penders, 1968).

Tapi reaksinya di luar dugaan pemerintah.

Taman Siswa, di bawah Ki Hadjar Dewantara, memilih jalan perlawanan pasif, menolak tunduk pada ordonansi itu. Gelombang protes menyebar luas dari berbagai kalangan.

Perlawanan yang masif ini memaksa pemerintah mundur. Pada 1933, ordonansi itu dicabut.

Kemenangan ini lebih dalam maknanya daripada sekadar satu aturan yang dibatalkan.

Ia memperlihatkan bahwa negara kolonial, sekuat apa pun di atas kertas, punya batas. Ada ruang sosial yang sudah terlampau hidup untuk bisa dikendalikan dari atas.

Mesin yang Melahirkan Penentangnya

Kalau kita tarik benang dari awal, polanya jelas dan agak ironis.

Politik Etis membuka pintu sedikit lebih lebar. Dari pintu itu keluar golongan terpelajar yang tidak diniatkan kolonial.

Golongan inilah yang membangun sekolah-sekolah tandingan dan menyuarakan perlawanan.

Ketika pemerintah berusaha menutup kembali ruang itu lewat Ordonansi Sekolah Liar, ia justru menemukan bahwa ruang itu sudah terlalu kuat untuk ditutup.

Sistem pendidikan kolonial dirancang untuk mengunci. Tapi dalam prosesnya, ia tanpa sengaja menempa kunci-kunci yang kelak membuka jalan menuju kemerdekaan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa dampak Politik Etis di bidang pendidikan bagi pribumi?

Politik Etis memperluas akses pendidikan dan menambah jumlah sekolah, sehingga lebih banyak pemuda pribumi bisa belajar. Namun perluasan ini tetap berada dalam kerangka kolonial, dan dampak tak terduganya adalah lahirnya golongan terpelajar yang kelak memimpin pergerakan nasional.

Apa itu “Een Eereschuld” dan siapa Van Deventer?

“Een Eereschuld” (Utang Budi) adalah esai yang ditulis Conrad Theodor van Deventer di majalah De Gids pada 1899. Esai ini berargumen bahwa Belanda berutang budi kepada Hindia dan wajib membayarnya kembali demi kesejahteraan pribumi, dan menjadi landasan gagasan Politik Etis.

Apa tujuan Ordonansi Sekolah Liar 1932 dan mengapa dicabut?

Wilde Scholen Ordonnantie 1932 bertujuan mengontrol ketat sekolah swasta non-pemerintah seperti Taman Siswa dan lembaga Islam, dengan mewajibkan izin guru dan pengawasan kurikulum, agar tidak menjadi sarana penyebaran nasionalisme. Karena perlawanan massal, termasuk perlawanan pasif Taman Siswa, ordonansi ini dicabut pada 1933.

Apa peran Taman Siswa dan Muhammadiyah dalam perlawanan pendidikan?

Keduanya mendirikan sekolah di luar kendali pemerintah kolonial. Taman Siswa (1922) menawarkan pendidikan nasionalis yang berakar pada budaya sendiri, sedangkan Muhammadiyah (1912) mendirikan sekolah Islam modern yang memadukan ilmu agama dan pelajaran umum. Keduanya menjadi ruang tumbuhnya kesadaran kebangsaan.

Daftar Pustaka

De Indische Courant. (1932, 14 Januari). Protes komite orang tua murid di Mojokerto terhadap penghematan pendidikan. Soerabaja.

Frankema, E. (2013). Why Was The Dutch Legacy So Poor? Educational Development In The Netherlands Indies, 1871-1942. Masyarakat Indonesia, 39(2), 307–326. https://doi.org/10.14203/jmi.v39i2.595

Goss, A. (2009). Decent Colonialism? Pure Science and Colonial Ideology in the Netherlands East Indies, 1910-1929. Journal of Southeast Asian Studies, 40(1), 187–214. http://www.jstor.org/stable/27751556

Gouda, F. (1995). Teaching indonesian girls in Java and Bali, 1900-1942: dutch progressives, the infatuation with ‘oriental’ refinement, and ‘western ’ ideas about proper womanhood. Women’s History Review, 4(1), 25–62. https://doi.org/10.1080/09612029500200072

Kamphuis, K. (2019). Indigenous girls and education in a changing colonial society: The Dutch East Indies, c. 1880–1942 [Disertasi doktoral, European University Institute].

McVey, R. T. (1967). Taman Siswa and the Indonesian National Awakening. Indonesia, (4), 128–149. https://doi.org/10.2307/3350908

Penders, C. L. M. (1968). Colonial education policy and practice in Indonesia: 1900–1942 [Disertasi doktoral, Australian National University].

Steenbrink, K. A. (1974). Pesantren, madrasah, sekolah [Disertasi doktoral, Katholieke Universiteit Nijmegen].

Van Deventer, C. T. (1899). Een eereschuld. De Gids, 63, 205–257.

Wiryopranoto, S., Herlina, N., Marihandono, D., & Tangkilisan, Y. B. (2017). Ki Hajar Dewantara: Pemikiran dan perjuangannya. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.