Ringkasan Artikel

• Pada penghujung 1743, tiga pejabat tertinggi VOC di Malaka, yaitu Gubernur Rogier de Laver, fiskal De Roth, dan syahbandar Van Norden, dituduh menjalankan dagang gelap opium.
• Laporan datang dari Jacobus de Lisle, seorang Inggris yang menetap di kota itu. Batavia mengirim komisi penyelidik, jaksa menyusun dakwaan 262 pasal, dan pembelaan tertulis terdakwa menembus empat ribu pasal.
• Vonisnya mengejutkan karena ringan, dan keduanya kemudian direhabilitasi. Kasus ini menjadi potret korupsi yang melekat pada tubuh Kompeni.

Skandal Opium Malaka 1743: Ketika Gubernur, Fiskal, dan Syahbandar VOC Diadili karena Menyelundupkan Candu

Ilustrasi momen dramatis penangkapan Gubernur Rogier de Laver dan Fiskal De Roth oleh pengawal militer di pelabuhan Malaka sebelum sempat bertolak ke Batavia pada akhir Desember 1743.

Akhir Desember 1743, sebuah kapal bersiap angkat sauh dari pelabuhan Malaka menuju Batavia.

Di dalamnya, sang Gubernur kota dan Jaksanya mengira mereka akan melakukan perjalanan dinas biasa.

Namun, sesaat sebelum layar terkembang, derap sepatu laras pasukan militer mengepung dek kapal.

​Kedua pejabat tertinggi ini dijemput dan diseret turun dengan paksa.

Mereka bukan sedang dikudeta atau diserang bajak laut, melainkan ditangkap oleh tentara mereka sendiri.

Dua orang yang seharusnya menjadi penegak hukum di Selat Malaka, kini resmi menyandang status sebagai tersangka penyelundupan candu.

​Bagaimana skandal megakorupsi di tubuh Kompeni ini bisa terbongkar, dan mengapa ujungnya justru berakhir antiklimaks?

Laporan Seorang Inggris di Kota Kompeni

Malaka direbut VOC dari Portugis pada 1641 dan dijadikan pos pengawas lalu lintas Selat. Semua kapal yang lewat wajib singgah dan membayar.

Kasus ini pertama kali disinggung sekilas oleh J.C. Baud dalam sejarah opium Hindia Belanda yang disusunnya, lalu direkonstruksi penuh oleh L.C.D. van Dijk pada 1853.^[1]

Awal 1740-an, Jacobus de Lisle, seorang Inggris yang menetap di Malaka, mengajukan protes resmi.

Isinya adalah: gubernur, fiskal, dan syahbandar kota menjalankan dagang gelap candu, ditambah pemerasan dan pungutan liar.^[2]

Ironinya cukup menegangkan. Fiskal adalah penuntut umum Kompeni dan syahbandar adalah pengawas pelabuhan. Yang melaporkan kejahatan mereka justru orang luar.

Mengapa Malaka rawan

Peta jaringan sirkulasi komoditas candu di Asia Tenggara yang menunjukkan posisi krusial Selat Malaka sebagai gerbang masuk utama sebelum didistribusikan ke Batavia dan kota-kota pelabuhan lainnya.

Kebijakan monopoli VOC yang kaku membuat Selat Malaka menjadi sarang dagang gelap. Di internal Kompeni sendiri, kebijakan itu terus diperdebatkan antara kubu monopoli dan kubu perdagangan bebas.^[3]

Gaji resmi kecil, peluang besar, pengawasan jauh. Resep lengkap untuk korupsi.

Batavia Mengirim Komisi

Gubernur Jenderal Van Imhoff bergerak cepat. Pada November 1743, komisi penyelidik berangkat dari Batavia, dipimpin sekretaris pemerintahan agung Gerardus Cluysenaar bersama bekas fiskal sementara Nicolaas Jongsma.^[4]

Perintah Batavia memakai bahasa yang keras. Kompeni disebut “dirongrong pada salah satu cabang dagangnya yang paling utama” justru oleh para pejabat yang menurut sumpah dan tugasnya wajib memberantas kejahatan itu.^[5]

Pada 28 Desember 1743, Dewan Politik Malaka memerintahkan De Laver dan De Roth dijemput dari atas sekoci yang sudah siap berangkat, lalu ditahan dalam pengawalan militer.^[6]

Syahbandar yang lolos lewat karamnya kapal

Satu terdakwa tidak pernah duduk di kursi pesakitan.

Syahbandar Van Norden lebih dulu kabur membawa kekayaan yang dicurinya dari Kompeni, menumpang kapal pulang ke Belanda. Kapal itu karam, dan bersamanya tenggelam pula peluang mengadilinya.^[7]

Para direktur di Belanda hanya bisa memerintahkan ganti rugi diburu dari harta peninggalannya.

Dakwaan 262 Pasal, Pembelaan Ribuan Pasal

Penyelidikan di Malaka berjalan alot. Saksi sulit bicara, dan para terdakwa balik menyerang kredibilitas komisi.

Heeren XVII di Belanda bahkan menyesalkan penunjukan Jongsma. Kata mereka, penyelidik kasus semacam ini “harus begitu bersih sehingga tidak ada yang dapat dicela dari kelakuannya”.^[8]

Skandal ini juga bergaung sampai ke luar wilayah VOC. Dupleix, gubernur Prancis di Pondicherry, berkirim surat kepada Van Imhoff pada Februari 1744 untuk mengadukan kelakuan De Roth.^[9]

Pada 20 November 1745, pemerintahan agung di Batavia menyatakan tuduhan terbukti. Daftarnya panjang: dagang gelap opium, timah, lada, gula, dan perlengkapan kapal, ditambah penggelapan cukai, pemerasan, serta peradilan yang berat sebelah.^[10]

Perang kertas di Raad van Justitie

Pertengahan 1745, keduanya dikawal pasukan grenadir naik kapal menuju Batavia untuk disidangkan.

Pada 29 Maret 1746, jaksa agung Rooseboom mengajukan dakwaan setebal 262 pasal. Tuntutannya: De Laver dipecat dari jabatan, pangkat, dan gaji, plus denda 20.000 ringgit.^[11]

De Laver menjawab dengan banjir kertas. Pembelaan pertamanya 2.222 pasal, lalu disusul 1.888 pasal lagi dua bulan kemudian.^[12]

Vonis Ringan dan Rehabilitasi yang Mengejutkan

Putusan jatuh pada 28 Agustus 1747, hampir empat tahun setelah penangkapan.

De Laver memang dipecat dari jabatan, pangkat, dan gaji. Tapi dendanya hanya 3.000 ringgit, lima belas persen dari tuntutan jaksa.^[13]

De Roth semula dihukum lebih berat: denda 6.000 ringgit, dilarang seumur hidup memegang jabatan terhormat Kompeni, dan dipulangkan paksa ke Belanda.

Ia naik banding, dan pada September 1747 hukumannya dipangkas menjadi setara rekannya.^[14]

Cerita belum selesai. Beberapa waktu kemudian, pemerintah Hindia justru merehabilitasi keduanya.

De Laver kembali dihormati dengan status mantan gubernur, De Roth diakui berpangkat koopman. Protes presiden Raad van Justitie kandas tak berbekas.^[15]

Surat pedas Heeren XVII tahun 1750

Rehabilitasi itu membuat para direktur di Belanda berang.

Dalam surat 18 September 1750, mereka menulis keheranan: orang-orang yang oleh Batavia sendiri digambarkan sebagai penyelundup dan pemeras itu tidak berguna bagi Kompeni, bahkan “hanya membantu menambah beban Kompeni dengan gaji yang tak berguna”.^[16]

Ada lapisan ironi lain. Van Imhoff, sang pengirim komisi antikorupsi ini, dua tahun kemudian mendirikan Amfioen Sociëteit, klub saham para elite Batavia yang memburu laba candu.^[17]

Bukan Apel Busuk, tapi Kebunnya

Bandingkan dengan Siam pada 1714. Di sana, Pieter Broucheborde, seorang penerjemah VOC, ditahan dan dieksekusi karena menyelundupkan opium ke negeri yang memang melarangnya keras.^[18]

Seorang pegawai rendahan kehilangan nyawa di Siam. Seorang gubernur yang terbukti bersalah di Malaka membayar denda, lalu dipeluk kembali oleh sistemnya.

Skandal Malaka juga bukan kasus tunggal. Pada 1676 saja, candu selundupan yang dibawa pegawai VOC ditaksir 140.000 pon, melampaui impor resmi perusahaan.^[19]

Selama monopoli yang kaku berpadu dengan gaji kecil dan pengawasan yang jauh, dagang gelap bukan penyimpangan, melainkan bagian dari cara sistem itu bekerja.^[20]

Skandal Malaka 1743 dengan demikian bukan kisah satu gubernur serakah. Ia potret sebuah sistem yang menghukum pelanggarnya secukupnya, lalu memeluknya kembali.

Catatan Kaki

1. J.C. Baud, “Proeve van eene geschiedenis van den handel en het verbruik van opium in Nederlandsch-Indië,” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 1 (1853): 109. ↑
2. L.C.D. van Dijk, “Bijvoegsels tot de Proeve eener geschiedenis van den handel en het verbruik van opium in Nederlandsch-Indië,” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 1 (1853): 189 dan seterusnya, bagian kasus Malaka pada hlm. 193. ↑
3. S. Arasaratnam, “Monopoly and Free Trade in Dutch-Asian Commercial Policy: Debate and Controversy within the VOC,” Journal of Southeast Asian Studies 4, no. 1 (1973): 1-15. ↑
4. Van Dijk, “Bijvoegsels,” 194. ↑
5. Van Dijk, “Bijvoegsels,” 193. Terjemahan penulis. ↑
6. Van Dijk, “Bijvoegsels,” 194. ↑
7. Van Dijk, “Bijvoegsels,” 193-194. ↑
8. Van Dijk, “Bijvoegsels,” 194. Terjemahan penulis. ↑
9. Van Dijk, “Bijvoegsels,” 194. ↑
10. Van Dijk, “Bijvoegsels,” 194-195. ↑
11. Van Dijk, “Bijvoegsels,” 195. ↑
12. Van Dijk, “Bijvoegsels,” 195. ↑
13. Van Dijk, “Bijvoegsels,” 195. ↑
14. Van Dijk, “Bijvoegsels,” 195. ↑
15. Van Dijk, “Bijvoegsels,” 195-196. ↑
16. Van Dijk, “Bijvoegsels,” 196. Terjemahan penulis. ↑
17. Hendrik E. Niemeijer, “The Central Administration of the VOC Government and the Local Institutions of Batavia (1619-1811): An Introduction,” dalam The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta), ed. Louisa Balk, Frans van Dijk, dan Diederick J. Kortlang (Leiden: Brill, 2007). ↑
18. Arsip Nasional Republik Indonesia dan The Corts Foundation, Korespondensi Diplomatik antara Kerajaan Siam dan Kastel Batavia selama Abad ke-17 dan ke-18 (Jakarta: ANRI/TCF, 2018), pengantar Dok. 27. ↑
19. Om Prakash, The Dutch East India Company and the Economy of Bengal, 1630-1720 (Princeton: Princeton University Press, 1985), 154-155. ↑
20. Arasaratnam, “Monopoly and Free Trade,” 1-15. ↑