Ringkasan Artikel:

Tulisan ini memetakan evolusi definisi dan metodologi sejarah melalui delapan babak perdebatan akademis, mulai dari dekade 1960-an hingga era kontemporer. Mengkaji ketegangan antara objektivitas empiris (E.H. Carr) dan konstruksi naratif (Hayden White), tulisan ini menelusuri pergeseran paradigma menuju sejarah poskolonial, mikrohistori, dan studi memori. Di era modern, disiplin ilmu sejarah menghadapi tantangan disrupsi Generative AI dalam riset arsip, hingga krisis iklim yang melahirkan konsep sejarah planetaris (Anthropocene). Mempelajari sejarah bukan sekadar merekonstruksi masa lampau, melainkan membaca pola berulang untuk merespons masalah hari ini. Artikel ini menegaskan bahwa meskipun AI unggul memproses big data, keahlian historical judgment manusia tetap menjadi fondasi utama yang tak tergantikan.

Pertanyaan Lama yang Tidak Pernah Usang

Selama tiga tahun mengajar sejarah di SMA, saya selalu memulai pertemuan pertama dengan dua pertanyaan yang sama kepada setiap kelas baru.

Pertanyaan pertama: apa itu sejarah? Pertanyaan kedua: mengapa kita perlu mempelajarinya?

Jawaban yang muncul, setelah dirata-ratakan dari ratusan murid selama dua tahun, hampir seragam.

1. Sejarah adalah peristiwa di masa lalu yang perlu dipahami.
2. Sejarah adalah kejadian yang sudah lewat, yang darinya kita bisa mengambil hikmah.
3. Sejarah adalah pelajaran tentang masa lampau supaya kita tidak mengulangi kesalahan.

Saya tidak pernah membantah jawaban-jawaban itu. Tidak ada yang salah dari jawaban-jawaban itu.

Tetapi saya sepakat dengan apa yang ditulis Yuval Noah Harari dalam Neksus/Nexus (Harari, 2025), bahwa mempelajari sejarah pada dasarnya adalah mempelajari pola.

Peristiwanya tidak persis sama, tetapi kecenderungan, struktur, dan logika di baliknya akan terus muncul ketika kita menganalisis masalah hari ini dengan referensi pada masa lalu.

Ambil contoh demonstrasi besar akhir Agustus 2025, ketika ada pihak tertentu yang mencoba memantik kerusuhan dengan strategi yang, jika kita teliti, sudah pernah dirancang dan dijalankan dalam kerusuhan 1998 maupun konteks 1965.

Pemantik itu pada akhirnya gagal, dan salah satu alasannya adalah karena kita — sebagai masyarakat dengan akses ke catatan sejarah — bisa membaca polanya.

Tetapi pertanyaan “apa itu sejarah” tidak baru. Pertanyaan ini juga ditanyakan E.H. Carr dalam serial kuliah di Cambridge yang kemudian dibukukan dengan judul yang nyaris sama: What Is History? (Carr, 1961).

Yang menarik, enam dekade setelah Carr menulis bukunya, pertanyaan itu masih ditanyakan, dan jawabannya terus berubah.

Bukan karena para sejarawan tidak bisa sepakat — tetapi karena setiap generasi sejarawan menemukan masalah baru yang membuat definisi lama terasa kurang.

Tulisan ini mencoba memetakan perjalanan pertanyaan itu dari Carr sampai hari ini, melalui delapan babak perdebatan yang masing-masing meninggalkan warisan dan menyisakan masalah untuk babak berikutnya.

Babak Satu: Carr Melawan Elton — Apakah Sejarah Itu Ilmu?

Pertanyaan yang Memicu Carr

Ketika Carr berdiri di Cambridge pada awal 1960-an dan menyampaikan kuliahnya, ia sebenarnya sedang melawan dua kubu sekaligus.

Di satu sisi, ada warisan positivisme abad ke-19 yang membayangkan sejarah sebagai akumulasi fakta — semakin banyak fakta yang dikumpulkan dengan benar, semakin dekat kita pada kebenaran tentang masa lalu.

Di sisi lain, ada relativisme ekstrem yang menganggap semua versi sejarah sama validnya karena toh semuanya adalah konstruksi.

Carr mengambil jalan tengah dengan sebuah definisi yang sampai sekarang masih dikutip dalam ribuan paper: sejarah adalah dialog tanpa akhir antara masa lalu dan masa kini, sebuah proses interaksi terus-menerus antara sejarawan dan fakta-faktanya.

Dengan formulasi ini, Carr menolak gagasan bahwa fakta berbicara sendiri — sejarawan selalu menyeleksi, memberi konteks, menyusun, dan menafsirkan.

Tetapi ia juga menolak bahwa karena fakta diseleksi, maka fakta tidak penting.

Fakta tetap menjadi batu uji; tetapi tanpa kerangka penafsiran, fakta hanyalah debu arsip.

Tantangan Empiris dari Geoffrey Elton

Fondasi historiografi modern bertumpu pada ketegangan epistemologi: apakah sejarah adalah dialog interpretatif tanpa akhir (E.H. Carr), atau sebuah rekonstruksi empiris yang membutuhkan disiplin teknis ketat (Geoffrey Elton)?.

Lima tahun setelah Carr, sejarawan Tudor Inggris bernama Geoffrey Elton menulis The Practice of History (Elton, 1967) sebagai serangan langsung.

Bagi Elton, definisi Carr terlalu lunak. Sejarah, kata Elton, harus dipraktikkan dengan disiplin teknis yang ketat — pelatihan paleografi, kritik sumber, kemampuan membedakan dokumen otentik dari dokumen palsu.

Tugas sejarawan bukan berdialog dengan masa lalu seperti seorang filsuf, melainkan merekonstruksi apa yang benar-benar terjadi dengan kerendahan hati di hadapan bukti.

Perdebatan Carr-Elton menjadi kerangka yang sampai hari ini masih hidup di ruang kelas pengantar historiografi.

Tetapi ia meninggalkan satu pertanyaan besar yang tidak pernah benar-benar diselesaikan oleh keduanya: jika setiap sejarawan menafsirkan dengan kerangka nilainya sendiri, apa makna dari klaim “objektivitas” yang dipertahankan Elton?

Pertanyaan inilah yang akan dimanfaatkan oleh seorang Amerika di California pada awal 1970-an untuk menggoyang fondasi seluruh disiplin.

Babak Dua: Hayden White dan Revolusi Naratif

Apa yang Diserang White: Sejarah sebagai Sastra Tersembunyi

Tahun 1973, Hayden White menerbitkan Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe — sebuah buku yang oleh banyak orang disebut sebagai gempa bumi dalam teori sejarah (White, 1973).

Argumen White, ringkasnya, adalah bahwa sejarawan tidak hanya merekonstruksi masa lalu; mereka menarasikannya, dan menarasikan adalah tindakan yang sama dengan tindakan novelis atau penyair.

Setiap historiografi, betapapun ilmiahnya, beroperasi dengan struktur naratif yang bisa dianalisis secara sastra: ada plot (tragedi, komedi, romansa, satire), ada trope bahasa (metafora, metonimi, sinekdoke, ironi), dan ada ideologi tersembunyi (anarkisme, radikalisme, konservatisme, liberalisme).

Membedah “DNA” historiografi melalui teori Hayden White: Sejarah tidak luput dari konstruksi naratif, di mana fakta-fakta historis dibungkus menggunakan plot sastra (tragedi, komedi, romansa, satire) dan ideologi tersembunyi pembentuk makna.

Bagi White, ini bukan tuduhan bahwa sejarawan adalah pendusta. Ia tidak menyamakan sejarah dengan fiksi.

Yang ia katakan adalah bahwa fakta-fakta historis tidak pernah datang dalam bentuk narasi yang sudah jadi — narasi itu dibuat oleh sejarawan, dan pembuatan narasi itu menggunakan alat-alat yang sama dengan yang dipakai sastra.

Dalam esai-esai berikutnya, terutama “The Historical Text as Literary Artifact” (White, 1978), ia menegaskan bahwa pengakuan akan sifat naratif sejarah seharusnya membuat sejarawan lebih, bukan kurang, kritis terhadap pekerjaannya sendiri.

Linguistic Turn dan Konsekuensinya

Argumen White bertepatan dengan apa yang oleh teoretisi humaniora disebut sebagai linguistic turn — kesadaran bahwa bahasa bukanlah jendela transparan menuju realitas, melainkan medium yang ikut membentuk apa yang kita lihat.

Diserap ke dalam ilmu sejarah, ini berarti bahwa setiap dokumen yang dibaca sejarawan, dan setiap kalimat yang ditulis sejarawan, beroperasi dalam sistem makna tertentu yang tidak netral.

Konsekuensinya menggemparkan. Jika narasi sejarah adalah konstruksi linguistik, lalu di mana letak kebenaran?

Apakah cerita tentang Holocaust dan cerita yang menyangkal Holocaust sama validnya secara naratif?

White sendiri menjawab tegas: tidak, karena ada batas etis yang tidak boleh dilanggar.

Tetapi banyak penerusnya yang radikal, yang akhirnya memicu reaksi keras dari sejarawan empiris seperti Richard Evans yang menulis pembelaan untuk objektivitas historis.

Mengapa Debat Ini Belum Selesai

Hari ini, hampir setengah abad setelah Metahistory, perdebatan White belum selesai. Jurnal History and Theory (Wiley) yang menjadi rumah utama bagi teori sejarah masih secara rutin menerbitkan diskusi tentang warisan White.

Storia della Storiografia — jurnal historiografi internasional yang dewan editorialnya termasuk Peter Burke dan François Hartog — berkali-kali memuat artikel yang menelaah ulang narativisme White dari sudut pandang baru.

Apa yang ditinggalkan White untuk babak berikutnya adalah pertanyaan yang lebih sulit lagi: jika narasi adalah konstruksi yang diisi oleh sejarawan, lalu suara siapa yang dimasukkan ke dalam narasi itu, dan suara siapa yang ditinggalkan?

Babak Tiga: Subaltern dan Postcolonial — Sejarah Siapa, Ditulis Oleh Siapa?

Suara yang Dibungkam dan Arsip yang Bocor

Pertanyaan tentang suara siapa yang berbicara dalam sejarah menjadi inti dari gerakan intelektual yang muncul di India pada awal 1980-an: Subaltern Studies.

Dipimpin oleh Ranajit Guha, kelompok ini berargumen bahwa historiografi India — baik yang ditulis oleh kolonial Inggris maupun oleh nasionalis India sendiri — selalu mengabaikan suara kelompok subordinat: petani, buruh, perempuan miskin, kelompok yang tidak menulis dirinya sendiri ke dalam dokumen resmi.

Persoalannya bukan sekadar bahwa arsip tidak memuat mereka.

Persoalannya adalah bahwa arsip secara sistematis dirancang untuk tidak memuat mereka.

Yang ada di arsip kolonial adalah laporan pejabat tentang petani yang memberontak, bukan tulisan petani itu sendiri.

Yang ada adalah catatan polisi tentang buruh yang mogok, bukan suara buruh itu.

Sehingga ketika sejarawan profesional bekerja dengan arsip yang tersedia, mereka tanpa sadar mereproduksi struktur kekuasaan kolonial yang ingin mereka kritik.

Chakrabarty dan Provincializing Europe

Murid Guha yang paling berpengaruh, Dipesh Chakrabarty, menerbitkan Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (Chakrabarty, 2000) yang sampai hari ini masih menjadi salah satu buku paling banyak dibaca dalam teori postkolonial.

Tesis sentralnya adalah bahwa konsep-konsep dasar yang dipakai sejarawan seluruh dunia — modernitas, kapitalisme, sekularisme, ruang publik — semuanya berasal dari pengalaman historis Eropa dan diuniversalkan seolah berlaku di mana-mana.

Akibatnya, sejarah masyarakat non-Eropa selalu dibaca sebagai “belum sampai”, “tertinggal”, atau “transisi” — seakan-akan ada satu garis kemajuan universal yang harus diikuti semua orang.

Chakrabarty tidak meminta kita membuang konsep-konsep itu. Ia meminta kita “memprovinsikan” mereka — mengakui bahwa mereka berasal dari satu pengalaman lokal yang spesifik dan menerima bahwa pengalaman lokal lain mungkin punya kerangkanya sendiri yang tidak bisa direduksi.

Konteks Indonesia: Sartono, Purwanto, dan Setelahnya

Di Indonesia, perdebatan ini bukan hal asing. Sartono Kartodirdjo sejak 1960-an sudah menyerukan historiografi Indonesiasentris yang mengambil perspektif Indonesia sebagai pusat narasi, bukan kolonial.

Tetapi pada dekade-dekade terakhir, sejarawan generasi berikutnya seperti Bambang Purwanto justru menunjukkan bahwa proyek Indonesiasentris Sartono Kartodirdjo pun masih membawa sisa-sisa kerangka kolonial — terutama dalam asumsi tentang negara, modernitas, dan periodisasi (Curaming, 2003).

Apa yang ditinggalkan babak postkolonial untuk babak berikutnya adalah pertanyaan tentang skala: jika kita harus melawan dominasi kerangka Eropa, apakah jawabannya adalah kembali ke sejarah lokal, atau justru memperluas ke sejarah global yang melibatkan banyak suara?

Babak Empat: Skala — Dari Nasional ke Global ke Mikro ke Longue Durée

Global History dan Janjinya

Sejak awal 2000-an, global history meledak sebagai paradigma baru.

Buku-buku seperti The Great Divergence karya Kenneth Pomeranz (2000), The Birth of the Modern World karya Christopher Bayly (2004), dan kemudian sintesis Sebastian Conrad dalam What Is Global History? (Conrad, 2016) menjanjikan satu hal yang menarik: keluar dari kerangka sejarah nasional yang sempit, dan melihat fenomena seperti industrialisasi, kapitalisme, atau revolusi sebagai proses yang melibatkan banyak benua sekaligus.

Untuk konteks Asia, ini sangat menjanjikan.

Sejarawan global seperti Sanjay Subrahmanyam dengan konsep connected histories (Subrahmanyam, 1997) menunjukkan bahwa Asia Selatan dan Asia Tenggara abad ke-16 sampai ke-18 sebenarnya sudah terhubung dalam jaringan perdagangan, agama, dan ide yang melampaui batas-batas yang dipakai sejarah nasional modern.

Serangan Balik dan “Global History is Dead“

Tetapi pada 2017, Jeremy Adelman — sejarawan Princeton yang justru ikut membangun bidang ini — menulis sebuah esai provokatif di majalah Aeon yang isinya kira-kira: global history sudah mati, atau setidaknya tertangkap dalam ironi sendiri.

Argumennya: global history dijanjikan sebagai antitesis dari Eurosentrisme, tetapi pada praktiknya tetap didominasi oleh sejarawan Anglophone, ditulis dalam bahasa Inggris, dengan kerangka temporal yang berasal dari sejarah Eropa.

Drayton dan Motadel, dalam Journal of Global History edisi 2018, membalas dengan esai berjudul “The Futures of Global History” (Drayton & Motadel, 2018).

Mereka mengakui kritik Adelman, tetapi membela bahwa solusinya bukan kembali ke sejarah nasional yang justru menjadi pondasi populisme nasionalis hari ini.

Yang dibutuhkan, menurut mereka, adalah global history yang lebih reflektif, lebih multilingual, lebih kolaboratif lintas regional — bukan kembali ke nasionalisme sejarah.

Mikrohistori sebagai Alternatif (atau Pelengkap)

Pergeseran paradigma skala penelitian sejarah: Dari kedalaman narasi individu dalam mikrohistori, penelusuran pola berskala panjang atau longue durée, hingga memposisikan manusia sebagai kekuatan geologis dalam kerangka planet.

Sementara perdebatan global vs nasional berlangsung, satu pendekatan lain diam-diam terus berkembang: microhistory atau mikrohistori.

Pendekatan ini lahir di Italia pada 1970-an di tangan Carlo Ginzburg dengan karyanya yang kini klasik, The Cheese and the Worms (Ginzburg, 1976) — sebuah studi mendalam tentang seorang tukang giling abad ke-16 bernama Menocchio yang dieksekusi Inkuisisi karena pandangan kosmologisnya yang tidak ortodoks.

Menariknya, dalam dekade terakhir, mikrohistori dan global history justru bertemu dalam pendekatan baru bernama global microhistory.

Tonio Andrade memulainya dengan esai bertajuk “A Chinese Farmer, Two African Boys, and a Warlord” (Andrade, 2010), dan Francesca Trivellato di Princeton memperluasnya menjadi metodologi tersendiri (Ghobrial, 2019).

Logikanya: justru dengan menggali satu kasus kecil sangat dalam, kita bisa melihat bagaimana satu petani, satu pedagang, atau satu keluarga sebenarnya terhubung ke jaringan global yang luas.

Skala besar dan skala kecil tidak bertentangan — keduanya saling melengkapi.

Skala yang Sering Terlupakan: Waktu dan Longue Durée

Tetapi debat skala ini, sebesar apapun perdebatannya, masih sebagian besar berputar pada satu sumbu: skala ruang.

Skala waktu sering terabaikan. Pada 2014, sejarawan Jo Guldi dan David Armitage menerbitkan The History Manifesto (Guldi & Armitage, 2014) sebagai panggilan keras kepada profesi: sejarawan, kata mereka, terlalu lama terjebak dalam time-frame pendek (50–100 tahun) dan kehilangan relevansi pada masalah-masalah berskala panjang seperti perubahan iklim, ketimpangan global, atau krisis demokrasi.

Mikro-monograf yang detail, sehebat apapun, tidak banyak membantu pembuat kebijakan yang harus berpikir dalam rentang abad atau milenia.

Solusi yang mereka tawarkan: kembali ke longue durée — pendekatan skala panjang yang dipopulerkan Fernand Braudel di Prancis pada 1950-an.

Argumen Guldi dan Armitage memicu perdebatan tajam, terutama dari sejarawan yang merasa monograf detail justru pondasi disiplin.

Tetapi terlepas dari pro-kontra, mereka berhasil membuka satu pertanyaan yang tertinggal di babak ini: bukan hanya pada skala spasial mana kita harus melihat sejarah, tetapi juga pada skala temporal mana?

Babak skala ini, setajam apapun perdebatannya, masih beroperasi dalam asumsi bahwa sejarah profesional adalah otoritas terakhir tentang masa lalu. Asumsi inilah yang dipertanyakan oleh babak berikutnya.

Babak Lima: Memori — Ingatan Kolektif Bukan Sejarah, tapi Tidak Bisa Dipisahkan

Halbwachs sampai Assmann

Pada 1925, sosiolog Prancis Maurice Halbwachs menerbitkan Les Cadres sociaux de la mémoire, sebuah buku yang membedakan secara tegas antara memori individual dan memori kolektif.

Halbwachs berargumen bahwa ingatan kita selalu dibentuk oleh kelompok sosial — keluarga, kelas, bangsa — sehingga “mengingat” sebenarnya adalah aktivitas sosial, bukan sekadar aktivitas otak individu.

Konsep ini mengendap selama beberapa dekade sebelum dihidupkan kembali pada 1980-an oleh Pierre Nora dengan proyek raksasanya Les Lieux de mémoire, dan kemudian oleh Jan dan Aleida Assmann di Jerman dengan konsep cultural memory.

Astrid Erll merangkum medan ini dalam Memory in Culture (Erll, 2011) yang menjadi pengantar standar di kelas-kelas studi memori.

Ketika Memori Mengoreksi Sejarah Profesional

Yang menarik untuk diskusi tentang definisi sejarah, memory studies pada dasarnya berargumen: sejarah profesional bukan satu-satunya cara masyarakat berhubungan dengan masa lalu.

Ada juga ingatan kolektif, monumen, ritual, lagu, masakan, bahasa — semuanya adalah medium memori yang kadang justru lebih kuat pengaruhnya pada persepsi publik dibanding paper akademik.

Marek Tamm dalam artikelnya “Beyond History and Memory: New Perspectives in Memory Studies” (Tamm, 2013) menunjukkan bahwa hubungan antara sejarah dan memori bukan sekadar hubungan saingan.

Keduanya sering bertemu dalam memohistory — studi tentang bagaimana suatu peristiwa diingat dari waktu ke waktu, bukan tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Tetapi jika memori kolektif dipengaruhi oleh kondisi sekarang, dan jika sejarah profesional juga ditulis dengan asumsi-asumsi sekarang, maka muncul pertanyaan: seberapa besar masa kini sebenarnya menentukan apa yang kita lihat di masa lalu?

Babak Enam: Krisis Waktu — Presentisme dan Bayang-Bayang Sekarang

Lynn Hunt dan Peringatannya 2002

Tahun 2002, Lynn Hunt, ketua American Historical Association saat itu, menulis sebuah esai pendek tetapi sangat berpengaruh berjudul “Against Presentism” (Hunt, 2002).

Hunt khawatir terhadap dua kecenderungan yang dilihatnya:

• Pertama, kecenderungan menafsirkan masa lalu dengan kerangka nilai masa kini sehingga kita selalu merasa lebih unggul secara moral dibanding leluhur kita.
• Kedua, kecenderungan minat sejarawan yang semakin tertarik pada periode kontemporer dan semakin menjauh dari masa pra-modern yang lebih asing.

Yang menarik, peringatan Hunt sebagian besar tidak diindahkan.

Dua dekade kemudian, perdebatan ini meledak lagi pada Agustus 2022 ketika James Sweet — penerus Hunt sebagai ketua AHA — menulis esai yang memprovokasi gelombang reaksi keras tentang penggunaan sejarah dalam politik kontemporer.

David Armitage di Harvard membalas dengan esai “In Defence of Presentism” (Armitage, 2023) yang justru membela bahwa setiap historiografi pada dasarnya presentis — pertanyaannya bukan apakah, melainkan seberapa sadar.

Hartog dan Rezim Historisitas

Memahami konsep Rezim Historisitas dari François Hartog: Bagaimana masyarakat kontemporer terjebak dalam presentism, di mana masa kini menelan masa lalu dan masa depan, sehingga memengaruhi cara sejarawan memaknai peristiwa.

Sejarawan Prancis François Hartog memberi kerangka teoretis yang kuat untuk debat ini melalui konsepnya régimes d’historicité atau rezim historisitas (Hartog, 2003/2015).

Hartog berargumen bahwa setiap masyarakat punya cara khasnya sendiri menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Pada masa Yunani Kuno, cara itu adalah lewat exemplum — masa lalu sebagai contoh moral.

Pada masa modern pasca-Revolusi Prancis, cara itu adalah lewat progres — masa kini bergerak menuju masa depan yang lebih baik.

Tetapi sejak akhir abad ke-20, kita memasuki rezim baru yang ia sebut presentism: masa kini menelan baik masa lalu maupun masa depan, dan kita hidup dalam “tirani momen instan dan treadmill kekinian yang tak berujung”.

Konsekuensinya untuk definisi sejarah cukup serius.

Jika rezim waktu kita adalah presentis, maka cara kita memandang masa lalu pun terdistorsi oleh kepekatan kekinian — kita kesulitan membayangkan masa depan yang berbeda secara radikal, dan kita kesulitan mengakses masa lalu sebagai sesuatu yang benar-benar asing.

Tetapi, dan ini yang sering tidak disadari, masalah ini menjadi lebih akut ketika medium tempat kita mengakses masa lalu juga berubah secara drastis.

Babak Tujuh: Era Digital dan AI — Medium Baru, Pertanyaan Lama

Big Data dan Janji Komputasi

Sejak awal 2010-an, digital history tumbuh dari proyek niche menjadi infrastruktur utama dalam riset historis.

Romein dan rekan-rekannya, dalam artikel “State of the Field: Digital History” (Romein dkk., 2020) di jurnal History, memetakan bagaimana teknik OCR, handwriting text recognition, named entity recognition, hingga analisis jaringan dan topic modeling sudah menjadi bagian sehari-hari dari historiografi profesional.

Sejarawan Christian Henriot dari Universitas Aix-Marseille, yang memimpin proyek ENP-China, menggambarkan transisi ini secara sederhana: dari sumber berbasis citra-pindai ke korpus yang dapat dibaca mesin — sebuah transisi yang memaksa sejarawan mengadopsi metode komputasional jika ingin tetap mampu menjelajahi arsip yang volumenya kini melampaui kemampuan kognitif manusia (Henriot, 2025).

Janji ini tidak datang sendirian.

Dalam The History Manifesto, Guldi dan Armitage berargumen bahwa big data justru memungkinkan kembalinya longue durée yang sempat ditinggalkan: dengan kemampuan komputasi memproses ratusan ribu dokumen sekaligus, sejarawan kini punya alat untuk melihat pola berskala abad atau milenia yang dulu mustahil.

Tetapi setiap langkah dalam alur kerja komputasional menambahkan lapisan subjektivitas baru — keputusan tentang apa yang masuk ke korpus, bagaimana teks dibersihkan, kategori apa yang dipakai untuk klasifikasi.

Big data di tangan sejarawan bukan jendela transparan, melainkan konstruksi baru yang punya bias-biasnya sendiri.

AI dan Krisis Definisi Profesional

Pada 2022, dengan ledakan Large Language Models seperti ChatGPT, Claude, dan lainnya, perdebatan masuk fase baru lagi.

Pada Juli 2025, sebuah laporan dari peneliti Microsoft berjudul Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI (Tomlinson dkk., 2025) menempatkan sejarawan sebagai profesi dengan skor AI applicability tertinggi kedua — angka 0,48 yang menyatakan bahwa 91% pekerjaan tipikal sejarawan tumpang tindih dengan kapabilitas AI, dan 85% di antaranya bisa diselesaikan AI sampai memuaskan pengguna.

Media populer seperti CNBC, Forbes, dan Sky News langsung menyiarkan: sejarawan adalah salah satu profesi yang akan segera tergantikan.

Tetapi pada akhir 2025, sejarawan Cambridge bernama Chris Campbell menerbitkan kritik tajam di Transactions of the Royal Historical Society (Campbell, 2025).

Argumennya: laporan Microsoft melakukan de-skilling sistematis terhadap pekerjaan sejarawan.

Mereka mengukur kesesuaian AI dengan deskripsi pekerjaan yang sangat umum — “mengumpulkan informasi dari berbagai sumber” — bukan dengan tugas spesifik sejarawan: “mengumpulkan data historis dari arsip, catatan pengadilan, buku harian, file berita, foto, buku, pamflet, dan berkala”.

AI memang bisa mengumpulkan informasi yang sudah didigitalisasi dan diunggah ke internet. Tetapi AI tidak bisa pergi ke arsip yang belum didigitalisasi, tidak bisa membaca buku harian fisik, tidak bisa melakukan wawancara sejarah lisan, tidak bisa menafsirkan objek material.

Yang lebih problematis lagi, validasi laporan Microsoft dilakukan oleh AI itu sendiri — keputusan apakah sebuah jawaban “memuaskan” diserahkan pada GPT-4o-mini, bukan pada peer review sejarawan profesional.

Campbell mengangkat satu paradoks yang elegan: untuk mempertahankan diri dari serbuan AI, sejarawan akademis harus menegaskan keahlian profesional yang spesifik — pelatihan paleografi, kritik sumber, sensitivitas terhadap konteks.

Tetapi penegasan itu bertentangan dengan demokratisasi sejarah selama tiga dekade terakhir, yang justru memperluas gelar “sejarawan” kepada penulis populer, kurator museum, podcaster, dan content creator tanpa pelatihan akademis formal.

Bagaimana mempertahankan otoritas profesional tanpa kembali ke elitisme akademis?

Itu pertanyaan yang Campbell sendiri mengaku tidak yakin punya jawabannya.

Apa yang Tidak Bisa Digantikan Mesin

Metodologi sejarah di persimpangan era komputasi: AI berfungsi sangat efisien sebagai asisten pemroses data besar, namun sejarawan manusia tetap memegang otoritas mutlak dalam perumusan pertanyaan, validasi sumber otentik, dan historical judgment.

Sementara perdebatan tentang ancaman AI berjalan, sejumlah sejarawan justru mengambil pendekatan yang berbeda: bukan bertanya apa yang AI bisa lakukan untuk sejarawan, tetapi apa yang sejarawan bisa lakukan dengan AI (Henriot, 2025).

Christian Henriot dalam preprint 2025-nya mengusulkan kerangka AI-Augmented Research Process — sembilan langkah riset historis di mana AI berfungsi sebagai assistant, bukan interpreter.

Dalam kerangka ini, sejarawan tetap berada di pusat: yang merumuskan pertanyaan, memilih sumber, memvalidasi output, mempertimbangkan etika, dan akhirnya menulis penafsiran.

AI berperan dalam tugas-tugas spesifik — menemukan pola dalam korpus besar, menerjemahkan, meringkas, memvisualisasikan jaringan, mengoreksi gaya — tetapi setiap output AI harus diverifikasi manusia karena halusinasi dan bias data adalah ancaman nyata.

Yang menarik dari kerangka Henriot adalah pengakuannya bahwa AI memang mengubah praktik historis, tetapi tidak mengubah esensinya.

Historical judgment — kemampuan menilai signifikansi, konteks, dan etika — tetap manusiawi. Inilah yang oleh Campbell disebut sebagai pembedaan antara “memiliki pengetahuan tentang masa lalu” dan “menghasilkan pengetahuan baru tentang masa lalu yang dapat dipertanggungjawabkan”.

AI bisa melakukan yang pertama dengan cukup baik. Yang kedua tetap, untuk saat ini, urusan manusia.

Tetapi ini juga membuka satu konsekuensi yang sering dilewatkan: jika definisi sejarah harus bergeser ke arah judgment dan bukan sekadar knowledge, maka pertanyaan “apa itu sejarah” mendapat jawaban baru yang justru menjadikannya lebih, bukan kurang, manusiawi.

Asumsi yang masih melekat di babak ini adalah bahwa sejarah pada dasarnya adalah sejarah manusia.

Asumsi inilah yang akhirnya digoyang oleh babak terakhir dan barangkali paling radikal dari semua babak yang sudah kita bahas.

Babak Delapan: Anthropocene — Ketika Sejarah Bertemu Planet

Empat Tesis Chakrabarty 2009

Pada 2009, Dipesh Chakrabarty — yang sebelumnya sudah kita kenal sebagai juru bicara postkolonial — menerbitkan esai berjudul “The Climate of History: Four Theses” di Critical Inquiry.

Esai ini, yang kemudian dikembangkan menjadi buku The Climate of History in a Planetary Age (Chakrabarty, 2021), pada dasarnya mengakui sesuatu yang mengejutkan dari mulut Chakrabarty sendiri: bahwa kerangka postkolonial — termasuk yang ia kembangkan — tidak cukup untuk menghadapi krisis iklim.

Mengapa? Karena postkolonial, seperti hampir semua kerangka historis modern, beroperasi dalam skala manusia: tindakan manusia, struktur kekuasaan manusia, perlawanan manusia.

Tetapi krisis iklim memaksa kita memikirkan manusia sebagai spesies geologis — kekuatan yang mempengaruhi planet pada skala yang sebanding dengan letusan gunung berapi raksasa atau hantaman meteor.

Globe vs Planet: Skala Baru Sejarah

Dalam buku tahun 2021, Chakrabarty membedakan dua hal yang sering dicampur: globe dan planet. Globe adalah konstruksi manusia — globalisasi, pasar dunia, jaringan migrasi.

Planet, sebaliknya, adalah sistem bumi yang mendahului manusia dan akan tetap ada setelah manusia.

Krisis iklim memaksa kita berdiri di persimpangan dua skala ini: kita harus tetap memikirkan ketidakadilan global (warisan postkolonial), tetapi juga harus belajar memikirkan diri sebagai bagian dari sistem planet yang melampaui kita.

Bagi definisi sejarah, ini adalah tantangan terdalam yang pernah ada.

Jika sejarah adalah cerita tentang manusia, lalu bagaimana kita memasukkan miliaran tahun pra-manusia, dan ribuan tahun pasca-manusia?

Apakah kita perlu deep history yang menggabungkan paleontologi, arkeologi, dan historiografi? Buku Daniel Smail On Deep History and the Brain sudah menyarankan ini sejak 2008.

Tetapi konsekuensi penuh dari pertanyaan ini belum sepenuhnya diserap oleh disiplin sejarah arus utama.

Apa yang Carr Tidak Duga, Apa yang Tetap Relevan

Setelah perjalanan delapan babak ini, kita kembali ke pertanyaan awal: apa itu sejarah? Carr, jika ia masih hidup hari ini, mungkin akan terkejut dengan betapa jauhnya pertanyaannya berkembang.

Ia tidak menduga bahwa kerangka naratifnya akan diserang oleh Hayden White; tidak menduga bahwa subaltern dan postkolonial akan menggugat suara-suara yang ia anggap representatif; tidak menduga bahwa skala global, mikro, longue durée, dan planetary akan saling bertarung; tidak menduga bahwa AI akan bisa menulis sesuatu yang menyerupai sejarah; dan tentu tidak menduga bahwa krisis iklim akan memaksa kita memikirkan manusia bukan sebagai pusat sejarah, melainkan sebagai salah satu aktor di antara sistem yang jauh lebih besar.

Tetapi ada satu hal yang tidak berubah, dan inilah yang menurut saya layak kita bawa pulang.

Pertanyaan kenapa kita perlu mempelajari sejarah — pertanyaan yang saya ajukan kepada murid-murid saya di kelas pertemuan pertama — pada dasarnya sama: kita mempelajari sejarah karena manusia adalah makhluk yang membentuk diri lewat narasi tentang masa lalu, karena pola berulang dan kita bisa membacanya, karena lupa selalu lebih murah daripada ingat dan karenanya lupa selalu menjadi godaan kekuasaan.

Apakah jawaban itu cukup? Mungkin tidak. Tetapi ia cukup untuk memulai.

Yang perlu kita tambahkan adalah kerendahan hati epistemik bahwa setiap definisi sejarah yang kita pegang adalah jawaban sementara, yang akan ditinggalkan oleh generasi berikutnya seperti Carr meninggalkan positivisme abad ke-19 dan seperti generasi kita akan ditinggalkan oleh generasi yang akan datang.

Itu bukan kabar buruk. Itulah hidupnya disiplin.

Disiplin yang berhenti mempertanyakan dirinya sendiri adalah disiplin yang sudah mati.

Dan, kalau saya boleh kembali pada refleksi awal: ketika seorang murid menjawab “sejarah adalah peristiwa di masa lalu yang perlu kita pahami”, jawaban itu bukan jawaban yang salah. Itu jawaban yang baik untuk memulai percakapan.

Pekerjaan kita sebagai guru, sebagai peneliti, sebagai siapapun yang peduli pada pertanyaan ini, adalah memastikan percakapan itu tidak berhenti di sana.

Daftar Pustaka

Andrade, T. (2010). A Chinese Farmer, Two African Boys, and a Warlord: Toward a Global Microhistory. Journal of World History, 21(4), 573–591. http://www.jstor.org/stable/41060851

Armitage, David. 2023. “In Defense of Presentism.” In History and Human Flourishing, ed. Darrin M. McMahon. Oxford: Oxford University Press, 44-69.

Campbell, C. (2025). The historian in the age of AI. Transactions of the Royal Historical Society. Advance online publication. https://doi.org/10.1017/S0080440125100509

Carr, E. H. (1961). What is history? Macmillan.

Chakrabarty, D. (2000). Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference. Princeton University Press.

Chakrabarty, D. (2021). The climate of history in a planetary age. University of Chicago Press.

Conrad, S. (2016). What is global history? Princeton University Press.

Curaming, R. (2003, Maret). Towards reinventing Indonesian nationalist historiography. Kyoto Review of Southeast Asia, (3). https://kyotoreview.org/issue-3-nations-and-stories/an-introduction-to-indonesian-historiography/

Drayton, R., & Motadel, D. (2018). Discussion: the futures of global history. Journal of Global History, 13(1), 1–21. https://doi.org/10.1017/S1740022817000262

Elton, G. R. (1967). The practice of history. Sydney University Press.

Erll, A. (2011). Memory in culture (S. B. Young, Penerj.). Palgrave Macmillan.

Ghobrial, J.-P. A. (2019). Introduction: Seeing the world like a microhistorian. Past & Present, 242(Supplement_14), 1–22. https://doi.org/10.1093/pastj/gtz046

Ginzburg, C. (1976). Il formaggio e i vermi: Il cosmo di un mugnaio del ‘500. Einaudi.

Guldi, J., & Armitage, D. (2014). The history manifesto. Cambridge University Press.

Halbwachs, M. (1925). Les cadres sociaux de la mémoire. Félix Alcan.

Harari, Y. N. (2025). Neksus. Kepustakaan Populer Gramedia.

Hartog, F. (2015). Regimes of historicity: Presentism and experiences of time (S. Brown, Penerj.). Columbia University Press. (Karya asli diterbitkan 2003)

Henriot, C. (2025). The AI-augmented research process: A historian’s perspective (HAL preprint No. halshs-05117443v4). HAL Open Science. https://shs.hal.science/halshs-05117443v4

Hunt, L. (2002, Mei). Against presentism. Perspectives on History. American Historical Association.

Romein, C. A., Kemman, M., Birkholz, J. M., Baker, J., De Gruijter, M., Meroño-Peñuela, A., Ries, T., Ros, R., & Scagliola, S. (2020). State of the field: Digital history. History, 105(315), 291–312. https://doi.org/10.1111/1468-229X.12969

Subrahmanyam, S. (1997). Connected Histories: Notes towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia. Modern Asian Studies, 31(3), 735–762. http://www.jstor.org/stable/312798

Tamm, M. (2013), Beyond History and Memory: New Perspectives in Memory Studies. History Compass, 11: 458-473. https://doi.org/10.1111/hic3.12050

Tomlinson, K., Jaffe, S., Wang, X., Counts, S., & Suri, S. (2025). Working with AI: Measuring the occupational implications of generative AI (arXiv preprint No. 2507.07935). https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.07935

White, H. (1973). Metahistory: The historical imagination in nineteenth-century Europe. Johns Hopkins University Press.

White, H. (1978). The historical text as literary artifact. Dalam Tropics of discourse: Essays in cultural criticism (hlm. 81–100). Johns Hopkins University Press.