Ilustrasi dua redaktur surat kabar Hindia Belanda abad ke-19, satu diusir menuju kapal uap tanpa pengadilan dan satu dipenjara setelah persidangan, dengan bayangan dua tangan melambangkan represi pemerintah kolonial terhadap kebebasan pers pada masa Perang Aceh, latar gedung pemerintahan kolonial Batavia dan lembaran koran berbahasa Belanda bertebaran. (ardiholmes.id)

Sejarah Pembredelan Pers Hindia Belanda: Satu Diusir, Satu Dibui karena Perang Aceh

Sejarah

Ringkasan Artikel

Dalam satu dasawarsa, negara kolonial memperlihatkan dua tangannya untuk membungkam pers Hindia. Pada 1873, redaktur Semarangsche Courant, Winckel, diusir dari Hindia tanpa sidang lewat hak istimewa gubernur jenderal karena mengejek kegagalan ekspedisi Aceh pertama. Setahun kemudian redaktur Java-Bode, H. B. van Daalen, dibui satu tahun lewat pengadilan karena menyebut Perang Aceh sebagai ekspedisi penaklukan paling nekat yang pernah diperintahkan seorang landvoogd. Keduanya orang Belanda, dan keduanya dihukum bukan karena membela Aceh, melainkan karena mengusik wibawa kekuasaan.


Dua Tangan Membungkam: Kisah Awal Pembredelan Pers di Hindia Belanda

Dalam waktu delapan belas bulan, dua redaktur koran di Jawa kehilangan sesuatu yang berharga karena Perang Aceh. Yang satu kehilangan tanah tempatnya berpijak, yang lain kehilangan satu tahun hidupnya.

Keduanya bukan pejuang kemerdekaan. Keduanya orang Belanda tulen yang justru menuntut perang digarap lebih serius.

Justru karena itulah kisah mereka penting: pembredelan pers di Hindia tidak lahir untuk membungkam kaum pergerakan. Ia lahir untuk melindungi wibawa penguasa, dari siapa pun.

Prolog: Preseden yang Menipu

Pers Hindia sempat punya alasan untuk merasa aman. Pada 1851, redaktur H. J. Lion dituntut karena tulisannya dianggap menghina Gubernur Jenderal Rochussen, dan ia lolos: pengadilan Semarang melepaskannya, lalu mahkamah tertinggi mengubahnya menjadi pembebasan penuh.[1]

Warisan Tanam Paksa: Mengapa Desa Bekas Pabrik Gula Lebih Maju Seabad Kemudian?

Selama dua dasawarsa, preseden itu seolah pagar: hakim akan melindungi pena. Perang Aceh membuktikan pagar itu bisa dilompati, atau dibongkar sekalian.

Lima tahun setelah perkara Lion, lahir reglemen barang cetakan 1856 yang memberi negara pegangan hukum baru atas pers. Senjatanya sudah tersedia; tinggal menunggu perang yang cukup memalukan untuk menghunusnya.

Babak Satu: Winckel, Diusir Tanpa Sidang

Awal 1873, Batavia menuntut Kesultanan Aceh mengakui kedaulatan Belanda. Sultan menolak, perang diumumkan, dan sekitar 3.800 serdadu diberangkatkan di bawah Jenderal Kohler.

Pada 6 April pasukan mulai merangsek ke arah kraton. Delapan hari kemudian Masjid Raya direbut lewat pertempuran berdarah, tapi hari itu juga Kohler gugur tertembak.

Serangan lanjutan gagal, kolera menggerogoti barisan, dan pada 17 April pasukan ditarik ke pantai. Akhir April armada berlayar pulang; hasil praktis seluruh kampanye, tulis Hallema, berbanding terbalik dengan korban yang jatuh.[2]

Riwayat Gedung Factorij: Menjejaki Arus Kapital dan Jejak Saham Kolonial di Museum Mandiri

Di meja redaksi Semarangsche Courant, kabar itu menjadi amunisi. Redakturnya, Mr. C. P. K. Winckel, ahli hukum sekaligus advokat, menurunkan empat artikel beruntun pada 15, 21, 23, dan 25 April, dengan kepala berita bercetak tebal seperti “Loudon en Daendels”, “Het oogenblik”, “Een halve maatregel”, “Waart gij gewaarschuwd?”, dan “Vervolging”.[3]

Kartun satire hitam putih tahun 1873 yang mengolok-olok ekspedisi militer Belanda ke Aceh (ardiholmes.id).

Spotprent (kartun satire) Belanda tentang ekspedisi Aceh, 1873. Ejekan atas jalannya perang beredar luas di ruang publik. Koleksi Rijksmuseum via Wikimedia Commons, CC0.

Isinya pedas luar biasa. Loudon dilukisnya sebagai beminnelijk manneke, pria kecil yang menggemaskan, penguasa terakhir Hindia, “orang yang memelopori segala kelembekan” dan yang “sudah meneken pelepasan takhta kita di Sumatra”.

Ia menulis bahwa di masjid Semarang orang sudah berdoa untuk Sultan Aceh, dan mengajak warga mengadu langsung ke Raja di Den Haag.[4]

Artikel-artikel berikutnya melangkah lebih jauh: meramalkan kemenangan Aceh, menyebut supremasi Belanda di Sumatra sebagai ilusi, dan menegaskan Aceh tidak akan pernah bisa ditaklukkan.

Perhatikan arah amarahnya: Winckel murka karena perang dianggapnya setengah hati, dan Loudon ia bandingkan dengan Daendels si tangan besi.

Museum Bank Indonesia: Menilik Sejarah Moneter dan Arsitektur De Javasche Bank

Loudon tidak menunggu artikel terakhir turun cetak. Pada 24 April ia menyurati Raad van Indie, dewan tertinggi Hindia, meminta nasihat menghadapi sang redaktur.

Dewan bulat mengusulkan jalur hukum biasa: penuntutan pidana lewat jaksa agung, plus penutupan percetakan berdasarkan reglemen barang cetakan 1856.

Tapi Loudon menginginkan senjata yang lebih tajam: pasal 45 Regeeringsreglement 1854, hak istimewa gubernur jenderal untuk mengusir siapa pun yang dianggap membahayakan ketertiban umum.

Rapat luar biasa 27 April buntu; sehari kemudian Loudon menulis surat kabinet rahasia, dan di Semarang sang residen memeriksa Winckel, yang mengakui semua artikelnya.

Pada 2 Mei 1873 di Buitenzorg keputusan jatuh: Winckel dilarang tinggal di Hindia, dengan pertimbangan bahwa di masa genting “setiap orang berpikiran sehat, terutama setiap orang Belanda, wajib memberi teladan hormat kepada Pemerintah”.[5]

Ia diberi waktu sampai 16 Mei untuk angkat kaki, dengan peringatan: jika ia terus mencaci pemerintah di muka umum, ia akan ditahan sampai kapal pertama siap membawanya pergi. Tanpa hakim, tanpa sidang; penerbitnya pun diancam penutupan percetakan.[6]

Di Belanda, Winckel mengajukan petisi rehabilitasi. Mayoritas komisi Tweede Kamer merestui pengusiran dan menyebut Winckel penjahat politik; minoritasnya meninggalkan peringatan yang terasa modern: jika kritik koran bisa berujung pengusiran tanpa pengadilan, kebebasan pers yang dijamin pasal 110 Regeeringsreglement tinggal huruf mati.[7]

Kisahnya sendiri tidak berhenti sebagai korban. Pada 1880 bukunya tentang peradilan Hindia terbit di Semarang, tanda kuat ia kembali ke tanah yang pernah mengusirnya dan dikenang sebagai ahli hukum yang berjasa.[8]

Hallema, yang mencatat perkara ini pada 1933, tahun Hitler naik ke tampuk kuasa, menutup potretnya dengan komentar dingin: seandainya zaman itu sudah mengenal partai fasis, redaktur agresif ini pasti salah satu pentolannya.[9]

Babak Dua: Van Daalen, Dibui Lewat Sidang

Setahun kemudian giliran Batavia, dan giliran nama yang kini lebih dikenal lewat orang lain: Van Daalen. Bukan sang jenderal pembantai Gayo dan Alas, melainkan Hermanus Bernardus van Daalen, redaktur Java-Bode.

Konteksnya sudah berubah. Ekspedisi kedua merebut kraton pada awal 1874 dan Batavia mengumumkan kesultanan dihapus, tapi perang tak kunjung padam, dan di Belanda tuntutan penyelidikan parlemen atas jalannya kampanye mulai bergema.

Sampul pamflet tahun 1874 berjudul De Atjeh-drukpers-vervolging tegen H B van Daalen dengan bingkai ornamen cetakan lama (ardiholmes.id).

Sampul pamflet 1874 yang menghimpun seluruh berkas perkara Van Daalen, terbitan H. M. van Dorp & Co., Batavia. Koleksi KITLV via Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Pada 18 Juli 1874, beberapa jam sebelum kapal pos ke Eropa berangkat, Van Daalen menulis Mail-Overzicht, kolom ikhtisar berita untuk pembaca di negeri induk.

Ia mengejek koran liberal yang menyerukan “cinta tanah air berarti diam”, menghantam Loudon dan Jenderal Van Swieten, menyindir sastra puja-puji yang dijulukinya dreklitteratuur, dan mengingatkan bahwa ajudan gubernur jenderal pernah mengancam kuli tinta dengan pedang.[10]

Lalu datang kalimat maut itu: Perang Aceh menelan jutaan gulden dan ribuan nyawa sebagai korban dari “ekspedisi penaklukan yang paling tidak adil, paling keji, dan paling nekat yang pernah diperintahkan seorang Landvoogd Hindia Belanda”.[11]

Kali ini negara memilih tangan yang satunya. Pada 15 Agustus 1874, Raad van Justitie Batavia memerintahkan Van Daalen, kelahiran Breda, 33 tahun, diadili.

Kolom yang ditulis tergesa itu kini dibacakan ulang kata demi kata, dipecah menjadi tiga kelompok dakwaan: hinaan dan nista terhadap wakil Raja, smaad terhadap gubernur jenderal, dan menghasut kebencian terhadap Pemerintah.[12]

Di kursi pembela duduk Mr. L. W. C. Keuchenius, yang membacakan pledoinya selama tiga hari penuh: jika mengkritik perang bisa dihukum, kebebasan pers tinggal nama. Ia menutup dengan menuntut pembebasan penuh, dan dengan nakal meminta negara menanggung biaya perkara.[13]

Keuchenius juga memanggil pulang preseden lama itu: dua dasawarsa sebelumnya mahkamah membebaskan Lion yang dituduh menghina gubernur jenderal. Mengapa kini harus berbeda?

Untuk memperkuat pembelaan, pamflet perkara ini bahkan memuat ulang nota panjang anti-ekspedisi dari De Standaard, koran Abraham Kuyper di Belanda, Juni 1873: bukti bahwa suara yang sama bergema bebas di negeri induk tanpa seorang pun diseret ke pengadilan.

Jaksa membalas dengan argumen yang nyaris seperti pelajaran tata bahasa: Van Daalen boleh menyebut perang itu keliru, tapi ia memakai tingkat perbandingan “paling”, dan di situlah letak kejahatannya.[14]

Majelis tidak terbujuk. Pada 18 September 1874, Van Daalen dibebaskan dari dakwaan smaad terhadap gubernur jenderal, tapi dinyatakan terbukti menghina wakil Raja dan menghasut kebencian terhadap Pemerintah: satu tahun penjara plus biaya perkara.[15]

Kedua pihak naik revisi. Van Daalen menulis memori pembelaannya sendiri, sebagian berisi perdebatan serius tentang beda makna kata sandang “de” dan “een” dalam kalimatnya.[16]

Jaksa agung justru meminta hukuman digandakan menjadi dua tahun. Pada 9 Desember 1874 majelis Hooggerechtshof pimpinan wakil presiden Mr. J. de Wal memutus: dakwaan penghasutan dicoret dari kualifikasi, tuntutan dua tahun ditolak, tapi vonis satu tahun penjara tetap berdiri.[17]

Bagan matriks nasib tiga kelompok dakwaan Van Daalen di Raad van Justitie dan Hooggerechtshof tahun 1874 beserta tuntutan jaksa yang ditolak (ardiholmes.id).

Papan skor perkara Van Daalen: apa yang terbukti, apa yang bebas, dan apa yang dicoret di tingkat revisi. Diolah dari pamflet 1874.

Dua Tangan, Satu Tujuan

Sepuluh tahun, tiga redaktur, tiga nasib. Lion lolos lewat hakim. Winckel disingkirkan justru dengan melewati hakim. Van Daalen dihukum oleh hakim.

Winckel tidak pernah melihat ruang sidang; Van Daalen mendapat semua yang tidak didapat Winckel, dari sidang terbuka sampai hak revisi. Hasil akhirnya serupa: kritik atas jalannya perang dibaca sebagai penghinaan terhadap wibawa kekuasaan.

Negara kolonial rupanya punya dua tangan untuk membungkam pers: tangan kiri yang mengusir tanpa hakim, dan tangan kanan yang menghukum lewat palu hakim. Sepuluh tahun ini memperlihatkan keduanya dipakai bergantian.

Menurut Hallema, kasus pengusiran Winckel adalah yang pertama menimpa seorang jurnalis di Hindia, dan pers Hindia menarik pelajarannya: selama bertahun-tahun sesudahnya tidak ada lagi pengusiran serupa, karena para kuli tinta belajar menjaga lidah.[18]

Alat-alat itu tidak pernah benar-benar disarungkan. Pada abad berikutnya, pasal-pasal yang sama menghantam Sneevliet dan pers pergerakan; senjata yang pertama kali dihunus terhadap orang-orang Belanda penuntut perang akhirnya memakan korban ke segala arah.

Sejarah menghadirkan ironi. Keuchenius, yang pernah berdiri di ruang sidang Batavia sebagai pembela, beberapa tahun kemudian justru duduk di kursi Menteri Urusan Koloni di Den Haag, mengawasi administrasi pemerintahan atas Hindia Belanda.[19]

Dan bahwa kedua perkara ini masih bisa diceritakan utuh hari ini adalah warisan zaman itu sendiri: berkas Van Daalen dibukukan penerbitnya menjadi pamflet setebal ratusan halaman, seolah Batavia tahu sedang membuat sejarah.

Catatan Kaki

  1. De Atjeh-drukpers-vervolging tegen H. B. van Daalen, redakteur van den Java-Bode (Batavia: H. M. van Dorp & Co., 1874), hlm. 17-159. Perkara Lion dirujuk dalam pledoi Keuchenius: Raad van Justitie Semarang melepaskannya dari tuntutan pada 1851 dan Hooggerechtshof mengubahnya menjadi pembebasan penuh. Salinan digital pamflet: koleksi KITLV via Wikimedia Commons (CC BY 4.0). ↑
  2. A. Hallema, “Een persdelict van de Redactie der Semarangsche Courant voor 60 jaar terug. Het eerste jaar van den Atjeh-oorlog en de eerste uitwijzing van een journalist uit Nederlandsch Oost-Indië, 1873-1933,” De Indische Gids 55 (1933), hlm. 692-694. ↑
  3. Hallema, “Een persdelict,” hlm. 691 dan 694-695. ↑
  4. Hallema, “Een persdelict,” hlm. 695. Kutipan diterjemahkan dari akta tuduhan yang disalin Hallema. ↑
  5. Hallema, “Een persdelict,” hlm. 695-697. Kutipan pertimbangan diterjemahkan dari salinan besluit dalam artikel Hallema. ↑
  6. Hallema, “Een persdelict,” hlm. 697. ↑
  7. Hallema, “Een persdelict,” hlm. 697-698. ↑
  8. C. P. K. Winckel, Essai sur les principes régissant l’administration de la justice aux Indes orientales hollandaises, surtout dans les îles de Java et de Madoura et leur application (Samarang dan Amsterdam: G. C. T. van Dorp & Co., 1880). Keberadaan edisi 1880 juga tercatat dalam Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient 9 (1909), bagian “Chronique”, hlm. 83; lihat pula A. Hallema, “Een persdelict van de Redactie der Semarangsche Courant voor 60 jaar terug,” De Indische Gids 55 (1933), hlm. 692, cat. 1. ↑
  9. Hallema, “Een persdelict,” hlm. 692. ↑
  10. De Atjeh-drukpers-vervolging, hlm. 1-9 (Mail-Overzicht, Java-Bode, 18 Juli 1874); penulisan beberapa jam sebelum kapal pos: hlm. 223-265. ↑
  11. De Atjeh-drukpers-vervolging, hlm. 10-16 (akta tuduhan, mengutip kalimat yang didakwakan). ↑
  12. De Atjeh-drukpers-vervolging, hlm. 10-16. ↑
  13. De Atjeh-drukpers-vervolging, hlm. 17-159 (pledoi Mr. L. W. C. Keuchenius, dibacakan 9-11 September 1874). ↑
  14. De Atjeh-drukpers-vervolging, hlm. 17-173. ↑
  15. De Atjeh-drukpers-vervolging, hlm. 174-186 (vonis Raad van Justitie Batavia, 18 September 1874). ↑
  16. De Atjeh-drukpers-vervolging, hlm. 223-265. ↑
  17. De Atjeh-drukpers-vervolging, hlm. 266 dst. (arrest Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indie, 9 Desember 1874, berikut konklusi jaksa agung di tingkat revisi). ↑
  18. Hallema, “Een persdelict,” hlm. 691 dan 698. ↑
  19. Parlementair Documentatie Centrum, “Mr. L.W.Ch. Keuchenius,” Parlement.com, menyebutkan bahwa Keuchenius menjabat sebagai Menteri Koloni dalam Kabinet Mackay pada 21 April 1888 hingga 24 Februari 1890, https://www.parlement.com/biografie/mr-lwch-keuchenius⁠ (diakses 17 Juli 2026).↑

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *