Ringkasan Artikel
- Sepanjang 1860-an hingga 1940-an, negara kolonial di Hindia Belanda hanya mendirikan empat rumah sakit jiwa besar, jauh dari cukup untuk penduduk yang berjumlah puluhan juta jiwa.
- Sejak awal sistem ini dirancang hanya untuk menangani orang gila yang dianggap berbahaya, sehingga sebagian dari mereka justru berakhir di penjara dan kantor polisi, bukan di rumah sakit.
- Selebihnya, mayoritas orang yang dianggap gila tetap berada di tengah keluarga, desa, dukun, dan pasung, sebuah pilihan yang berlogika biaya dan ras, bukan kelalaian semata.
Empat Rumah Sakit Jiwa untuk Puluhan Juta Orang
Pada 1933, psikiater paling senior di Hindia Belanda menuliskan satu angka yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak.
Menurut Prof. P. M. van Wulfften Palthe, ada sedikitnya 50.000 orang gila di koloni yang tidak pernah sekali pun dilihat dokter.
“zeker wel 50.000 krankzinnigen, die nooit door een arts gezien zijn” (P. M. van Wulfften Palthe, Koloniale Studien (1933). Terjemahan: setidaknya 50.000 orang gila yang tidak pernah dilihat oleh seorang dokter pun).
Angka itu bukan sekadar kelalaian. Ia hasil sebuah sistem yang sejak awal dirancang untuk menjangkau sedikit saja.
Inilah kisah bagaimana negara kolonial membangun rumah sakit jiwa di Hindia, lalu sengaja berhenti di tengah jalan.
Sebuah cetak biru dari 1868
Cerita ini bermula jauh sebelum rumah sakit jiwa pertama berdiri.
Sejak pertengahan abad ke-19, pejabat kesehatan kolonial sudah mencoba menghitung berapa banyak orang gila di Hindia.
Seorang petinggi dinas kesehatan militer, Wassink, menaksir jumlah orang gila yang berbahaya sekitar 586, lalu mengoreksinya menjadi sekitar 800 (de Jonge, 2022).
Dari sini lahir sebuah prinsip yang menentukan, yaitu negara cukup turun tangan untuk yang berbahaya, sedangkan yang dianggap tidak mengganggu dibiarkan saja.
Pada 1868, dua dokter, Bauer dan Smit, diperintahkan menyelidiki keadaan orang gila secara menyeluruh, dan laporan mereka menjadi cetak biru psikiatri kolonial.
Pemerintah ingin tahu apa yang sebaiknya dilakukan, seperti tampak dalam instruksi resmi yang dicetak di laporan itu.
“hetgeen het Gouvernement in het belang van het krankzinnigenwezen daar te lande wil doen” (Instruksi Menteri dalam Bauer & Smit (1868). Terjemahan: apa yang ingin dilakukan Pemerintah demi perawatan orang gila di tanah jajahan itu).
Namun niat dan tindakan ternyata berjarak sangat jauh.
Empat tembok untuk penduduk puluhan juta
Rumah sakit jiwa pertama, Krankzinnigengesticht Buitenzorg di Bogor, baru dibuka pada 1882, lebih dari satu dekade sesudah laporan itu.
Lambat laun ia tumbuh menjadi rumah bagi lebih dari lima ratus pasien dari latar Eropa, Tionghoa, dan pribumi, dan pada 1903 bahkan dikunjungi Emil Kraepelin, salah satu bapak psikiatri modern.
Sesudahnya menyusul Lawang di dekat Malang, lalu Magelang dan Sabang.

Bagian dapur Krankzinnigengesticht Soember Porong (RSJ Lawang), Malang, dalam rentang waktu 1902–1922. Ketel-ketel uap raksasa ini memperlihatkan pendekatan modern dan skala industrial yang diterapkan negara kolonial untuk mengelola mereka yang dianggap berbahaya, sebuah kemegahan sistemik yang sayangnya hanya dibangun di empat titik di seluruh Hindia. (Foto: Wikimedia Commons)
Seluruhnya hanya empat rumah sakit jiwa besar untuk penduduk yang berjumlah puluhan juta.
Negara melengkapinya dengan rumah transit dan koloni pertanian tempat pasien bekerja, tetapi daya tampungnya tetap jauh dari memadai.
Rumah sakit yang juga penjara
Lalu ke mana orang gila yang dianggap berbahaya, jika rumah sakit begitu sedikit?
Jawabannya mengejutkan, yaitu banyak di antara mereka dikurung di penjara dan kantor polisi sambil menunggu tempat.
Van Wulfften Palthe mencatat bahwa di Jawa, di luar kota-kota besar, ribuan orang gila per tahun ditahan dalam penahanan sementara, terutama di penjara.
Di Batavia saja, pada 1932, ratusan orang gila dikurung di kantor polisi, sebagian sampai tiga bulan lamanya.
“in 1932: 147 krankzinnigen in de politiebureaux opgesloten” (P. M. van Wulfften Palthe, Koloniale Studien (1933). Terjemahan: pada 1932, sebanyak 147 orang gila dikurung di kantor-kantor polisi).
Ia bahkan membedakan yang resmi tercatat dengan yang ia sebut tak bernomor, yaitu mereka yang tanpa surat apa pun, dikurung lalu dilepas, lalu dikurung lagi menurut selera seorang polisi.
Di sinilah rumah sakit jiwa kolonial memperlihatkan wajah aslinya, yaitu lembaga yang sekaligus berfungsi sebagai penjara.
Di luar tembok: keluarga, desa, dukun, dan pasung
Mayoritas yang dianggap tidak berbahaya bahkan tidak pernah masuk hitungan resmi sama sekali.
Bagi van Wulfften Palthe, kampung dianggap sanggup menampung sebagian besar orang gila tanpa terlalu mengganggu, sehingga negara merasa tidak perlu campur tangan.
Bagi banyak keluarga, penyembuhan dicari ke dukun, bukan ke dokter (Porath, 2008).
Sebagian yang dianggap membahayakan keluarga atau desa berakhir dalam pasung, yaitu dikurung dan diikat di rumah dengan balok kayu atau rantai.
Dengan kata lain, perawatan jiwa di Hindia sebagian besar dikerjakan oleh keluarga dan desa, bukan oleh negara.

Suasana sebuah kampung di Malang sekitar tahun 1925. Di lingkungan domestik dan komunal seperti inilah mayoritas dari puluhan ribu orang gila yang tidak terjangkau sistem medis kolonial menjalani hidup mereka; dirawat secara swadaya oleh keluarga, dukun, atau justru berakhir dipasung karena negara memilih untuk tidak hadir. (Foto: KITLV / Digital Collections Universiteit Leiden)
Mengapa negara berhenti di tengah jalan?
Jika kita bandingkan dengan Belanda, yang membangun jaringan luas rumah sakit jiwa, pilihan koloni ini tampak ganjil.
Jawabannya berpangkal pada tiga hal yang saling terkait, yaitu biaya, skala, dan ras.
Mengurung penduduk puluhan juta yang tersebar di ribuan pulau mustahil secara anggaran, sehingga merawat hanya yang berbahaya dianggap paling murah (Edington, 2021).
Pada saat yang sama, psikiatri kolonial berdalih bahwa jiwa Timur berbeda secara hakiki, sehingga mengabaikan orang gila pribumi terasa wajar (Pols, 2007; 2018).
Maka rumah sakit jiwa kolonial bukan gagal menjangkau semua orang. Ia memang tidak pernah dimaksudkan untuk itu.
Baca Juga: Menelusuri Perdebatan Psikiatri Kolonial vs Pribumi Tahun 1933
Warisan yang masih bertahan
Pilihan kolonial ini meninggalkan jejak yang panjang.
Lama setelah kemerdekaan, pasung masih bertahan, sampai pemerintah mencanangkan program Indonesia Bebas Pasung pada 2010 dan memperkuatnya lewat Undang-Undang Kesehatan Jiwa 2014 (Minas dan Diatri, 2008).
Maka pasung sebaiknya tidak dibaca sekadar sebagai adat yang terbelakang. Ia juga jejak sebuah pilihan negara, yaitu pilihan untuk tidak hadir.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa rumah sakit jiwa yang ada di Hindia Belanda?
Hanya empat yang besar, yaitu Buitenzorg (Bogor, 1882), Lawang, Magelang, dan Sabang, untuk penduduk yang berjumlah puluhan juta.
Apakah negara kolonial mengurung orang gila?
Hanya yang dianggap berbahaya, dan itu pun sering di penjara atau kantor polisi, bukan di rumah sakit, sambil menunggu tempat yang langka.
Ke mana orang gila pergi kalau tidak ke rumah sakit?
Mereka tetap di tengah keluarga dan desa, sebagian dirawat dukun, dan sebagian dipasung di rumah.
Daftar Pustaka
Bauer, F. H., dan Smit, W. M. (1868). Verslag van het onderzoek naar den tegenwoordigen toestand van het krankzinnigenwezen … in Nederlandsch-Indie. Batavia: Landsdrukkerij.
de Jonge, W. (2022). Dutch colonial psychiatry towards order and social responsibility (Tesis, Universiteit Leiden).
Edington, C. The Most Social of Maladies: Re-Thinking the History of Psychiatry From the Edges of Empire. Cult Med Psychiatry 45, 343–358 (2021). https://doi.org/10.1007/s11013-021-09723-8
Pols, H. (2007). Psychological knowledge in a colonial context: Theories on the nature of the “native mind” in the former Dutch East Indies. History of Psychology, 10(2), 111–131. https://doi.org/10.1037/1093-4510.10.2.111
Pols, H. (2018). Nurturing Indonesia: Medicine and Decolonisation in the Dutch East Indies. Cambridge University Press.
Porath, N. (2008). The naturalization of psychiatry in Indonesia and its interaction with indigenous therapeutics. Asian Journal of Social Science, 36. https://doi.org/10.1163/22134379-90003653
van Wulfften Palthe, P. M. (1933). Krankzinnigenverzorging in Nederlandsch-Indie. Koloniale Studien, 17(2).


Komentar