Ringkasan Artikel

• Sistem persekolahan kolonial Hindia Belanda terbagi menjadi tiga jalur terpisah mengikuti tiga golongan penduduk: Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera.

• Tiap jalur punya jenjangnya sendiri, dari sekolah dasar (Sekolah Desa, HIS, HCS, ELS), menengah (MULO, AMS, HBS), sampai pendidikan tinggi (STOVIA, sekolah hukum, dan sekolah teknik)

• Semua jenjang berbahasa Belanda dikunci oleh dua prinsip, yaitu konkordansi dan segregasi, sehingga akses ditentukan oleh ras, kemampuan ekonomi, dan penguasaan bahasa Belanda, bukan oleh kecerdasan.

Anatomi Sekolah Kolonial Hindia Belanda: Taksonomi Lembaga, Prinsip Segregasi, dan Geografi Ketimpangan

Artikel ini adalah pendalaman dari pembahasan umum di [Sistem Pendidikan Kolonial Hindia Belanda]. Kalau pilar menjelaskan cara kerja mesinnya, di sini kita bongkar satu per satu komponennya.

Kita akan menelusuri tiga hal secara berurutan.

• Pertama, dua prinsip yang menjadi tulang sistem.
• Kedua, tangga lembaga dari dasar sampai puncak, dijelaskan satu per satu.
• Ketiga, bukti ketimpangan itu pada peta, lewat angka melek huruf per wilayah.

Struktur pendidikan Hindia Belanda dirancang berundak untuk mempertahankan stratifikasi sosial melalui dua prinsip utama: konkordansi kurikulum Belanda dan segregasi rasial berdasarkan Pasal 163 Indische Staatsregeling. Pintu masuk menuju jenjang menengah ke atas dikunci rapat oleh tiga saringan ketat, yakni faktor rasial sejak lahir, prasyarat kefasihan bahasa Belanda yang hanya dikuasai 0,012% bumiputera, serta saringan ekonomi berupa biaya sekolah mahal dengan sanksi drop-out tegas jika menunggak tiga bulan. Akibat dari sistem berlapis ini, tangga mobilitas tersumbat secara sistemik dan menyisakan jurang tingkat melek huruf yang menganga ekstrem bagi penduduk pribumi.

Dua Prinsip yang Menjadi Tulang Sistem

Pilar sudah memperkenalkan konkordansi dan segregasi. Di sini kita lihat cara keduanya bekerja lebih rinci, termasuk satu momen yang mengubah segalanya pada 1892.

Konkordansi dan Politik Bahasa

Konkordansi menyamakan standar sekolah di Hindia dengan di negeri Belanda. Konsekuensi terbesarnya adalah bahasa.

Bahasa Belanda bukan sekadar mata pelajaran. Ia adalah pintu masuk ke seluruh dunia pengetahuan modern yang diakui kolonial, dan sekaligus penentu apakah seseorang bisa naik jenjang atau tidak.

Maka politik bahasa menjadi medan pertempuran tersembunyi. Membuka akses bahasa Belanda berarti membuka mobilitas, dan pemerintah kolonial selalu berhati-hati soal seberapa lebar pintu itu dibuka (Groeneboer, 1993).

Angka yang sudah kita lihat di pilar menegaskannya. Pada awal abad ke-20, hanya sekitar 0,012 persen pribumi yang fasih berbahasa Belanda (Groeneboer, 1993). Pintu itu nyaris tertutup rapat.

Segregasi dan Tiga Golongan Hukum

Segregasi berakar pada Pasal 163 Indische Staatsregeling, yang membagi penduduk menjadi tiga golongan hukum: Eropa, Timur Asing (terutama Tionghoa dan Arab), dan Bumiputera.

Yang penting dipahami: pembagian ini bukan sekadar soal sekolah. Ia menyentuh hampir segala hal, dari hukum yang berlaku, pajak, sampai tempat tinggal. Sekolah hanyalah salah satu wujudnya yang paling kasatmata.

Tiap golongan diarahkan ke jalur sekolahnya sendiri. Inilah sebabnya kita tidak bisa bicara tentang “satu” sistem pendidikan kolonial, melainkan tiga sistem paralel yang nyaris tak bersentuhan (Penders, 1968).

Titik Balik 1892: Lahirnya Dualisme

Pada 1892, pemerintah kolonial memecah sekolah dasar pribumi menjadi dua kelas yang tegas (Brugmans, 1938).

Sekolah Kelas Satu (Eerste Klasse), yang di kalangan rakyat dikenal sebagai Sekolah Angka Siji, diperuntukkan bagi anak pegawai, pedagang, dan bangsawan. Masa belajarnya lebih panjang dan kurikulumnya lebih lengkap.

Sekolah Kelas Dua (Tweede Klasse), atau Sekolah Angka Loro, untuk rakyat kebanyakan. Hanya tiga tahun, hanya baca, tulis, dan hitung dasar, dengan bahasa pengantar bahasa daerah atau Melayu.

Pemisahan ini bukan soal mutu semata. Ia adalah cara menjaga sekat sosial tetap utuh sejak bangku paling bawah.

Reformasi serupa juga menata pelatihan guru lewat sekolah-sekolah Kweekschool, yang menjadi penentu siapa yang boleh mendidik dan dengan standar apa (Suwignyo, 2012).

Sekolah Kelas Satu inilah yang kelak, pada 1914, bermetamorfosis menjadi HIS, sekolah dasar pribumi berbahasa Belanda yang menjadi tiket masuk ke jenjang menengah.

Tangga Lembaga, Dijelaskan Satu per Satu

Sekarang kita naiki tangganya, dari anak tangga terbawah sampai puncak. Tabel di bawah merangkum seluruhnya, dan penjelasan tiap jenjang menyusul sesudahnya.

Jenjang Dasar: Tempat Pemilahan Dimulai

Di jenjang inilah nasib pendidikan seorang anak sebagian besar sudah ditentukan.

Bagi mayoritas pribumi, pilihannya adalah Sekolah Desa (Volksschool) yang hanya tiga tahun, dengan bahasa daerah, dan praktis menjadi jalan buntu karena tidak menyambung ke jenjang lebih tinggi (Makmur dkk., 1993).

Hanya segelintir pribumi yang masuk HIS, sekolah dasar berbahasa Belanda tujuh tahun. HIS adalah tiket langka, sebab hanya dari sinilah seorang anak pribumi bisa melanjutkan ke MULO.

Anak Tionghoa punya jalurnya sendiri, yaitu HCS, yang setara HIS tapi untuk golongan Timur Asing. Sementara puncak gengsi jenjang dasar adalah ELS, yang pada dasarnya untuk anak Eropa.

Jenjang Menengah: Penyaringan Makin Ketat

Di jenjang menengah, saringan bekerja makin tajam, dan jumlah pribumi yang bertahan makin sedikit.

MULO adalah gerbang menengah pertama, setingkat SMP. Dari sini, seseorang bisa lanjut ke AMS, yaitu menengah atas jalur umum.

Di jalur Eropa, ada HBS, sekolah lima tahun yang menggabungkan SMP dan SMA sekaligus. HBS sangat selektif dan menjadi jembatan paling mulus menuju universitas di negeri Belanda.

Inilah jalur yang dilewati sebagian kecil elite pribumi yang kelak menonjol, meski mereka harus menembus saringan ras, uang, dan bahasa sekaligus untuk sampai ke sana.

Jenjang Tinggi: Pintu Paling Sempit

Di puncak tangga, pintu nyaris tertutup bagi pribumi.

Yang paling terkenal adalah STOVIA, sekolah dokter pribumi, yang kemudian berkembang menjadi Geneeskundige Hoogeschool.

Kebutuhan akan dokter meningkat di era Politik Etis, sehingga lebih banyak pemuda pribumi memperoleh pelatihan medis (Hesselink, 2011).

Ada pula sekolah teknik tinggi di Bandung dan sekolah hukum di Batavia. Tapi jumlah mahasiswa pribumi di sana sangat kecil, tertekan oleh biaya dan prasyarat bahasa.

Ironisnya, justru lembaga-lembaga puncak inilah yang nanti menjadi tempat lahirnya kesadaran kebangsaan.

Transformasi sekolah kolonial menunjukkan dialektika sejarah yang gagal diantisipasi oleh penguasa Barat. Kebijakan pragmatis yang memecah sekolah pribumi menjadi Sekolah Angka Siji dan Angka Loro pada tahun 1892 demi efisiensi birokrasi, pada akhirnya justru melahirkan golongan terpelajar radikal di lembaga tinggi seperti STOVIA yang membalikkan fungsi asrama mereka menjadi inkubator gerakan kemerdekaan dan sekolah liar.

Tiga Golongan, Tiga Jalur Paralel

Mari kita lihat sistem ini dari sudut golongan, sebab di sinilah segregasi paling terasa.

Bayangan paling tepat bukan satu tangga, melainkan tiga tangga terpisah dengan ketinggian dan kelebaran yang berbeda.

Jalur Eropa

Jalurnya paling mulus dan paling lengkap: dari ELS, ke HBS, lalu ke universitas di negeri Belanda.

Melek huruf golongan Eropa pada 1930 mencapai sekitar 92,4 persen (Volkstelling 1930). Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari jalur yang memang dirancang untuk mereka.

Jalur Timur Asing

Golongan Tionghoa dan Arab menempati posisi tengah dalam hierarki, dan jalur sekolahnya pun di tengah.

Sekolah seperti HCS dibangun untuk anak Tionghoa, dan komunitas Tionghoa sendiri juga mendirikan sekolah-sekolahnya. Melek huruf golongan Tionghoa pada 1930 sekitar 28,9 persen, jauh di atas pribumi tapi jauh di bawah Eropa (Volkstelling 1930).

Jalur Bumiputera

Jalur pribumi adalah yang paling pendek dan paling sempit di puncaknya.

Mayoritas berhenti di Sekolah Desa. Hanya sedikit yang menembus HIS, lebih sedikit lagi yang sampai MULO dan AMS, dan nyaris segelintir yang mencapai pendidikan tinggi.

Hasilnya tercermin pada angka melek huruf pribumi yang hanya 6,44 persen. Tangga itu ada, tapi sebagian besar anak tangganya sengaja dibuat curam atau buntu.

Filter Finansial: Ketika Sekolah Menjadi Transaksi

Bahkan setelah lolos saringan ras, keluarga pribumi masih harus membayar. Dan tarifnya tidak main-main.

Pengumuman resmi di De Sumatra Post tertanggal 10 Juli 1922 memperlihatkan bagaimana uang sekolah dihitung bertingkat menurut pendapatan kena pajak orang tua, berbeda untuk tiap jenis sekolah.

Polanya menarik: makin tinggi pendapatan orang tua, makin besar tarifnya, dengan keringanan untuk anak kedua dan ketiga. Sepintas progresif, tapi tetap mematok pendidikan sebagai barang berbayar.

Yang paling keras adalah sanksinya, dan ini layak dikutip langsung.

Menunggak uang sekolah selama tiga bulan berturut-turut berakibat murid langsung dikeluarkan dari sekolah (van de school verwijderd).

Pembebasan biaya hanya diberikan dengan syarat sangat ketat, terikat pasal hukum tertentu dalam Peraturan Pendidikan Eropa (De Sumatra Post, 1922).

Perhatikan satu nuansa. Tarif ini berlaku untuk sekolah di jalur berbahasa Belanda, jadi ia menggambarkan saringan di dalam jalur elite, bukan saringan untuk masuk ke sana.

Artinya, uang menyaring dua kali. Sekali untuk masuk ke dunia sekolah Barat, sekali lagi untuk bertahan di dalamnya.

Geografi Ketimpangan: Membaca Peta Melek Huruf

Peta spasial melek huruf hasil olahan Sensus 1930 membongkar mitos keterbelakangan alami masyarakat pribumi. Angka literasi yang melonjak tinggi di wilayah pinggiran seperti Minahasa (38,97%) dan Maluku Selatan (21,34%) terjadi karena wilayah tersebut merupakan basis pasokan tenaga administrasi kolonial, berbanding terbalik dengan Jawa yang populasinya padat namun tingkat melek hurufnya ditekan rendah demi kebutuhan otot sektor perkebunan.

Kalau angka melek huruf nasional dipecah ke wilayah, muncul peta yang jauh lebih kaya daripada satu angka rata-rata.

Sejarawan David Henley mengolah data Sensus 1930 untuk memetakan melek huruf pribumi per wilayah. Hasilnya ada pada tabel berikut.

Lihat betapa jauh jaraknya. Minahasa hampir 39 persen, sementara Jawa dan Madura, jantung populasi Hindia, hanya 5,5 persen.

Bahkan Henley mencatat bahwa untuk penduduk pedesaan Minahasa saja, di luar kota Manado dan Tondano, melek hurufnya mencapai sekitar 45 persen, dengan laki-laki dewasa sekitar 69 persen dan perempuan dewasa sekitar 53 persen (Henley, 1992).

Dua angka ini, 38,97 persen pada tabel dan 45 persen di pedesaan, tidak saling bertentangan. Angka tabel mencakup kota beserta penduduk Eropa dan Tionghoa, ditambah wilayah tetangga Bolaang-Mongondow yang jauh kurang terdidik, sehingga tertarik turun.

Angka pedesaan memurnikan capaian pribumi di jantung wilayah misi.

Dan angka perempuan pedesaannya, sekitar 53 persen, sungguh mencolok bila diingat melek huruf perempuan pribumi secara nasional hanya 2,2 persen.

Pertanyaannya: mengapa wilayah pinggiran justru lebih melek huruf daripada pusat?

Mengapa Minahasa dan Maluku Melonjak

Jawabannya bukan karena pribumi di sana lebih cerdas, melainkan karena di sanalah literasi menguntungkan kepentingan kolonial.

Minahasa dan Maluku Selatan adalah pusat kegiatan misi Kristen (zending), yang membangun jaringan sekolah luas. Pada saat yang sama, kedua wilayah ini menjadi sumber utama tenaga yang dibutuhkan kolonial.

Henley mencatat bahwa sejak 1866 sudah ada orang Minahasa di antara pengawas tanam paksa di Jawa, dan perusahaan perkebunan serta pertambangan merekrut juru tulis dan pengawas langsung dari Manado (Henley, 1992).

Orang Minahasa muncul di mana-mana sebagai mandor, polisi, juru tulis, dan guru. Melek huruf, bagi kolonial, adalah investasi yang menghasilkan tenaga administrasi murah dan patuh.

Lampung dan Pengingat Penting

Lampung adalah kasus berbeda, dan justru paling membuka mata.

Angka melek hurufnya yang relatif tinggi sebagian dijelaskan oleh bertahannya aksara lokal kuno yang masih berperan dalam kehidupan sosial (Henley, 1992).

Ini pengingat penting. Literasi pribumi tidak lahir dari sekolah kolonial saja. Sudah ada tradisi keberaksaraan sendiri, lewat aksara daerah dan Arab-Pegon, yang justru tidak diakui oleh sensus kolonial.

Maka label “buta huruf” yang ditempelkan pada mayoritas pribumi sesungguhnya menyesatkan. Yang diukur sensus hanyalah literasi aksara Latin, bukan keberaksaraan yang sebenarnya.

Kontras Sumatra Timur

Sebagai pembanding, kawasan perkebunan seperti Sumatra Timur menunjukkan pola sebaliknya.

Meski berpenduduk Eropa cukup padat, melek huruf kuli kontrak pribumi di sana ditekan rendah.

Sebab wilayah itu dirancang untuk mengekstraksi tenaga fisik, bukan untuk membangun manusia.

Dua wilayah, dua kebijakan, satu logika. Literasi didorong di tempat yang memasok tenaga administrasi, dan ditekan di tempat yang hanya butuh otot.

Pendidikan selalu mengikuti kepentingan, bukan kebutuhan rakyat (Frankema, 2013).

Anatomi Sebuah Mesin

Kalau kita satukan semuanya, gambarannya jelas.

Dua prinsip menentukan aturan main. Tiga golongan menentukan jalur. Tangga lembaga menentukan seberapa jauh seseorang boleh naik. Dan uang serta bahasa memastikan hanya segelintir yang sampai puncak.

Peta melek huruf adalah hasil akhirnya, dan peta itu membongkar mitos keterbelakangan. Pribumi tidak gagal belajar.

Sistemnya memang tidak dirancang untuk mengajari mereka, kecuali di tempat yang menguntungkan penjajah.

Lalu apa yang terjadi ketika orang-orang mulai melawan mesin ini?

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa perbedaan HIS dan ELS?

Keduanya sekolah dasar tujuh tahun berbahasa Belanda. Bedanya pada golongan sasaran: ELS (Europeesche Lagere School) pada dasarnya untuk anak Eropa dan elite tertinggi, sedangkan HIS (Hollandsch-Inlandsche School) untuk anak pribumi dari kalangan priayi dan elite bumiputera.

Apa itu Sekolah Angka Siji dan Sekolah Angka Loro?

Itu sebutan rakyat untuk dua kelas sekolah dasar pribumi hasil pemisahan 1892. Sekolah Angka Siji (Eerste Klasse) untuk anak pegawai dan bangsawan dengan kurikulum lebih lengkap, sedangkan Sekolah Angka Loro (Tweede Klasse) untuk rakyat kebanyakan, hanya tiga tahun dan terbatas pada baca-tulis-hitung dasar.

Apa itu HCS (Hollandsch-Chineesche School)?

HCS adalah sekolah dasar berbahasa Belanda yang diperuntukkan bagi anak-anak golongan Tionghoa. Posisinya setara HIS, tetapi untuk golongan Timur Asing, sesuai pembagian tiga golongan dalam hukum kolonial.

Sekolah apa yang paling tinggi yang bisa dicapai pribumi di Hindia Belanda?

Sebagian kecil pribumi bisa mencapai pendidikan tinggi seperti STOVIA (kedokteran), serta sekolah teknik di Bandung dan sekolah hukum di Batavia. Namun jumlahnya sangat sedikit karena terhalang biaya, prasyarat bahasa Belanda, dan kuota yang timpang.

Daftar Pustaka

Brugmans, I. J. (1938). Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië. Groningen-Batavia: J. B. Wolters.

De Sumatra Post. (1922, 10 Juli). Pengumuman resmi penyesuaian tarif uang sekolah, Tahun Ajaran 1922–1923. Medan: J. Hallermann.

Departement van Economische Zaken. (1933–1936). Volkstelling 1930. Batavia: Departement van Economische Zaken.

Frankema, E. (2013). Why was the Dutch legacy so poor? Educational development in the Netherlands Indies, 1871–1942. Masyarakat Indonesia, 39(2).

Groeneboer, K. (1993). Weg tot het Westen: Het Nederlands voor Indië 1600–1950. Leiden: KITLV Uitgeverij.

Henley, D. E. F. (1992). Nationalism and regionalism in a colonial context: Minahasa in the Dutch East Indies [Disertasi doktoral, Australian National University].

Hesselink, L. (2011). Healers on the colonial market: Native doctors and midwives in the Dutch East Indies. Leiden: KITLV Press.

Makmur, D., Haryono, P. S., Musa, S., & Hadi, S. (1993). Sejarah pendidikan di Indonesia zaman penjajahan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Suwignyo, A. (2012). The breach in the dike: Regime change and the standardization of public primary-school teacher training in Indonesia, 1893–1969 [Disertasi doktoral, Universiteit Leiden].