“Society can and does execute its own mandates: and if it issues wrong mandates instead of right, or any mandates at all in things with which it ought not to meddle, it practises a social tyranny more formidable than many kinds of political oppression, since, though not usually upheld by such extreme penalties, it leaves fewer means of escape, penetrating much more deeply into the details of life, and enslaving the soul itself.”

Robohnya Pilar Bangsa di Tangan Tirani Mayoritas

Ilustrasi keberagaman terancam memperlihatkan simbol-simbol agama yang dilindungi di Indonesia (Islam, Kristen, Dharma) dikelilingi api di bawah bendera Merah Putih. Ini melambangkan bahaya tirani mayoritas yang dapat merusak harmoni antar umat beragama dan mengancam fondasi Bhinneka Tunggal Ika.

Bukan hanya dinding bangunan yang roboh di Sukabumi. Bukan sekadar atap yang hancur. Yang sesungguhnya ambruk bersama puing-puing tempat retret umat Kristiani itu adalah pilar fundamental bangsa kita: rasa aman untuk beribadah dan jaminan hukum bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali. Di tengah hening perbukitan, suara amarah massa itu menjadi lonceng kematian bagi toleransi yang selama ini kita bangga-banggakan.

Peristiwa tragis ini bukanlah sekadar insiden kriminal biasa atau amuk massa spontan. Jika kita jujur pada diri sendiri, ini adalah gejala dari sebuah penyakit kronis yang telah lama, dan diam-diam, menggerogoti tubuh bangsa kita.

Penyakit itu bernama Tirani Mayoritas. Ini adalah sebuah logika sesat di mana kelompok yang merasa dominan secara jumlah—baik dalam skala nasional maupun lokal—merasa memiliki hak istimewa untuk mendikte norma, memaksakan kehendak, dan bahkan bertindak sebagai hukum itu sendiri. Secara sadar atau tidak, praktik inilah yang sedang pelan-pelan meruntuhkan sendi-sendi kebangsaan kita, mengubah Bhinneka Tunggal Ika dari semboyan pemersatu menjadi sekadar catatan kaki dalam buku sejarah. Artikel ini akan menunjukkan bagaimana tirani mayoritas, yang bersembunyi di balik dalih moral dan agama, secara sistematis menggerogoti supremasi hukum dan merusak tenun sosial Indonesia.

Anatomi Penindasan Berkedok Suara Rakyat

Untuk memahami betapa berbahayanya penyakit ini, kita harus melihat cara kerjanya. Tirani mayoritas tidak selalu datang dalam bentuk tank dan moncong senjata, ia merayap masuk melalui tiga cara yang lebih halus namun sama mematikannya.

Pertama, ia mengganti supremasi hukum dengan supremasi norma kelompok. Di Sukabumi, para pelaku tidak peduli apakah tempat retret itu memiliki izin atau tidak. Bagi mereka, hukum tertinggi adalah “norma” dan “rasa nyaman” mereka sebagai kelompok dominan. Konstitusi yang menjamin kebebasan beribadah untuk semua seolah tak berdaya di hadapan konsensus sempit sebuah kelompok. Saat hukum negara bisa dianulir oleh “hukum massa”, saat itulah negara sedang dalam bahaya besar. Ini adalah anarki yang bersembunyi di balik jubah moralitas.

Kedua, ia membungkam dialog dan menggantinya dengan intimidasi. Tujuan perusakan itu bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga mengirim pesan yang jelas kepada kelompok minoritas: “Kalian boleh ada, tapi jangan terlihat. Kalian boleh beribadah, tapi jangan di dekat kami. Keberadaan kalian diatur bukan oleh hukum, melainkan oleh toleransi kami yang bisa kami cabut kapan saja.” Demokrasi yang sehat hidup dari percakapan dan perdebatan. Tirani mayoritas membunuh percakapan itu dan hanya menyisakan satu suara: suara mereka sendiri, yang diperkeras oleh amarah dan kekerasan.

Ketiga, ia memanipulasi konsep “suara rakyat”. Seringkali, para pelaku atau simpatisannya akan berdalih bahwa tindakan mereka adalah cerminan dari “kehendak masyarakat setempat” atau “aspirasi umat”. Ini adalah pemelintiran yang berbahaya. Suara segelintir kelompok yang paling vokal dan paling agresif diklaim sebagai suara seluruh komunitas. Padahal, banyak warga lain dalam mayoritas itu sendiri yang mungkin tidak setuju, namun memilih diam karena takut dicap sebagai “pembela kaum minoritas” atau “kurang agamis”. Dengan begitu, tirani ini tidak hanya menindas minoritas, tetapi juga menyandera suara moderat di dalam kelompok mayoritas itu sendiri.

Harga Mahal Sebuah Pembiaran

Jika cara kerja di atas kita biarkan, dampaknya bagi keutuhan bangsa akan sangat merusak. Ini bukan lagi soal satu bangunan yang roboh, melainkan soal fondasi negara yang perlahan terkikis.

Dampak pertama dan paling fatal adalah matinya kepastian hukum. Jika hari ini massa bisa merusak rumah ibadah atas nama sentimen mayoritas, besok mereka bisa mengusir tetangga dari etnis yang berbeda, menutup usaha milik seseorang dengan pandangan politik berbeda, atau bahkan mengambil alih hak milik atas dasar klaim sepihak. Tanpa kepastian hukum yang melindungi semua orang secara setara, Indonesia akan menjadi rimba belantara, di mana yang kuat (secara jumlah) akan selalu memangsa yang lemah. Tidak ada investasi, tidak ada kemajuan, yang ada hanya ketakutan.

Dampak kedua adalah retaknya tenun sosial kita. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar pajangan di dinding kantor pemerintahan. Ia adalah perekat sosial yang memungkinkan orang Jawa percaya pada orang Batak, orang Muslim merasa aman di samping orang Hindu, dan seterusnya. Setiap kali insiden seperti di Sukabumi terjadi, perekat itu terkikis. Kepercayaan diganti kecurigaan. Interaksi hangat diganti kewaspadaan. Masyarakat akan terdorong untuk hidup dalam ‘gelembung-gelembung’ eksklusif berdasarkan suku dan agamanya masing-masing. Ini adalah resep pasti menuju disintegrasi.

Pada akhirnya, tirani mayoritas akan mewariskan dendam, bukan kebanggaan berbangsa. Generasi muda dari kelompok minoritas yang menyaksikan hak-haknya diinjak-injak akan tumbuh dengan luka batin. Sementara itu, generasi muda dari kelompok mayoritas diajarkan bahwa cara-cara kekerasan adalah jalan yang sah untuk memaksakan kehendak. Warisan semacam ini adalah bom waktu. Kita tidak sedang membangun sebuah bangsa yang besar, kita justru sedang menanam benih-benih konflik untuk masa depan anak cucu kita.

Menjaga Kewarasan, Menyelamatkan Rumah Bersama

Lalu, ke mana kita akan melangkah dari puing-puing di Sukabumi dan luka-luka serupa di berbagai pelosok negeri? Membiarkan penyakit ini terus menjalar jelas bukan pilihan. Menganggapnya sebagai angin lalu hanya akan membuat kita terbangun suatu hari nanti di sebuah negeri yang tidak lagi kita kenali.

Tugas pertama dan utama jatuh di pundak negara. Negara, melalui aparat hukumnya, harus berhenti bersikap ambigu. Setiap tindakan main hakim sendiri, setiap perusakan, dan setiap intimidasi yang didasarkan pada sentimen mayoritas harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Pesan yang harus dikirimkan harus jelas dan bergema kuat: negara tidak akan pernah kalah oleh tekanan massa, dan konstitusi berdiri tegak di atas semua sentimen kelompok. Tanpa ketegasan ini, negara hanya akan tampak seperti macan kertas di hadapan para perundung.

Namun, tugas ini terlalu besar untuk diemban negara sendirian. Tanggung jawab terbesar justru berada di pundak mayoritas yang diam—mereka yang sejatinya tak setuju dengan kekerasan namun memilih bungkam karena takut atau enggan berkonflik. Harus disadari bahwa diamnya suara moderat adalah oksigen bagi api intoleransi. Menolak kekerasan yang dilakukan atas nama agama bukanlah tindakan menentang agama; sebaliknya, itu adalah tindakan membela keluhuran agama dari mereka yang menodainya dengan kebencian dan arogansi.

Pada akhirnya, melawan tirani mayoritas adalah perjuangan untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari kehancuran yang kita ciptakan. Ini adalah ikhtiar kolektif untuk merawat kewarasan publik dan menjaga “rumah bersama” yang bernama Indonesia, agar tetap layak huni bagi semua anaknya, apa pun keyakinan dan dari mana pun asalnya.

Kita dihadapkan pada sebuah pilihan yang sangat mendasar: menjadi bangsa besar yang diatur oleh supremasi hukum yang adil bagi semua, atau menjadi sekumpulan gerombolan yang dikendalikan oleh supremasi amarah segelintir orang.

Pilihan pertama akan melahirkan peradaban. Pilihan kedua hanya akan mewariskan kehancuran.

Baca juga:

• Marxisme di Ruang Kelas: Antara Tabu dan Kebutuhan Akademis
• Fadli Zon Sangkal Kekerasan Seksual Mei 1998: Krisis Pendidikan

Bacaan lebih Lanjut

https://www.econlib.org/library/Mill/mlLbty.html

https://www.britannica.com/topic/majority-tyranny

https://www.marxists.org/reference/archive/de-tocqueville/democracy-america/ch15.htm