Pernyataan Menteri Kebudayaan yang menyangkal kekerasan seksual massal 1998 bukan sekadar kegagalan akademis, melainkan cermin krisis fundamental dalam pendidikan sejarah Indonesia. Bagaimana kita mengajarkan trauma kolektif tanpa mengkhianati kebenaran?

Luka yang Kembali Menganga

Dalam wawancara dengan IDN Times (10 Juni 2025), Menteri Kebudayaan Fadli Zon melontarkan pernyataan menggemparkan: kekerasan seksual massal dalam Tragedi Mei 1998 hanyalah “rumor” tanpa bukti. “Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita,” ujarnya sambil mempertanyakan keberadaan dokumentasi dalam buku sejarah resmi.

Pernyataan ini mencerminkan krisis mendalam dalam cara Indonesia mendidik generasi muda tentang sejarah traumatisnya. Lebih dari itu, ia mempertanyakan landasan epistemologis pendidikan sejarah kita: siapa yang berhak menentukan kebenaran sejarah, dan bagaimana trauma kolektif seharusnya diajarkan?

Sebagai pendidik yang telah mengajarkan sejarah Mei 1998, penulis merasakan kegusaran mendalam atas pernyataan yang tidak hanya mengkhianati korban, tetapi juga mengancam integritas pendidikan sejarah Indonesia.

Menyangkal yang Tak Terbantahkan

Pernyataan Fadli Zon mengabaikan dokumentasi resmi yang komprehensif. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), yang dibentuk melalui Keputusan Bersama lima menteri pada 23 Juli 1998, telah mendokumentasikan 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan, yang terjadi selama kerusuhan Mei 1998.

Laporan ini diserahkan langsung kepada Presiden BJ Habibie dan menjadi dasar pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres No. 181 Tahun 1998.

TGPF menemukan bahwa sebagian besar kasus adalah gang rape, dilakukan di hadapan orang lain, dengan target utama perempuan etnis Tionghoa. Lebih mengejutkan lagi, temuan menunjukkan adanya kesengajaan untuk menyasar kelompok tertentu—sebagaimana dibuktikan kesaksian seorang perempuan yang terhindar dari perkosaan karena ibunya yang “pribumi” berhasil meyakinkan para pelaku bahwa ia bukan etnis Tionghoa.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan bahwa meskipun rumor tidak dapat dijadikan bukti dalam proses hukum, peristiwa pemerkosaan dalam kerusuhan 1998 telah diakui sebagai fakta oleh berbagai pejabat negara saat itu, mulai dari Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, hingga Jaksa Agung.

Pembelajaran Internasional: Trauma-Informed Education

Fenomena penyangkalan sejarah traumatis bukanlah unik Indonesia. Jerman telah menjadi contoh terdepan dalam menghadapi masa lalu kelam Holocaust.

Pemerintah Jerman tidak hanya mengakui secara resmi kejahatan Nazi, tetapi juga membangun Memorial Holocaust di Berlin dan menjadikan pendidikan Holocaust sebagai bagian wajib kurikulum sekolah.

Uni Emirat Arab, sebagai negara Arab pertama yang memasukkan sejarah Holocaust dalam kurikulum sekolah pada 2023, menunjukkan bahwa mengajarkan sejarah traumatis bukan tentang memperburuk hubungan antarkelompok, melainkan membangun empati dan mencegah pengulangan tragedi serupa.

Riset terbaru dalam trauma-informed education memberikan kerangka ilmiah untuk mengajarkan sejarah traumatis secara bertanggung jawab. Studi yang dipublikasikan dalam Journal of Child and Adolescent Trauma (2024) menunjukkan bahwa pendekatan trauma-informed dapat meningkatkan resiliensi siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman.

Enam prinsip trauma-informed care dari SAMHSA mencakup: keamanan fisik dan psikologis, kepercayaan dan transparansi, dukungan sesama, kolaborasi dan mutualitas, pemberdayaan dan pilihan, serta sensitivitas terhadap isu budaya, historis, dan gender.

Prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk pembelajaran sejarah terutama di era awal Reformasi 1998.

Dampak Sistemik: Ketika Revisionisme Memasuki Ruang Kelas

Pernyataan Fadli Zon bukan terjadi dalam ruang hampa. Sebagai Menteri Kebudayaan yang memimpin proyek penulisan ulang sejarah Indonesia dengan anggaran Rp 9 miliar, pernyataannya berpotensi membentuk narasi resmi yang akan diajarkan di sekolah-sekolah.

Bagaimana guru dapat mengajarkan metodologi sejarah yang menekankan pentingnya bukti dan sumber primer, sementara pejabat tertinggi bidang kebudayaan menyangkal dokumentasi resmi negara?

Inkonsistensi ini menciptakan cognitive dissonance yang merusak fondasi epistemologis pendidikan sejarah.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas, yang terdiri dari 547 organisasi dan individu, menyatakan bahwa pernyataan Fadli Zon merupakan bentuk manipulasi dan pengaburan sejarah yang mendiskreditkan kerja TGPF dan Komnas HAM.

Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi masalah serius di Indonesia, dengan 28.831 kasus kekerasan anak pada 2024, di mana 97% korban kekerasan seksual adalah perempuan.

Dalam konteks ini, penyangkalan sejarah kekerasan seksual dapat memperburuk culture of silence yang masih mengakar.

Respon Institusional dan Perspektif Korban

Komnas Perempuan, melalui Komisioner Yuni Asriyanti, menyatakan bahwa pernyataan Fadli Zon melemahkan upaya pemulihan penyintas dan meminta agar pernyataan ditarik serta disampaikan permintaan maaf kepada penyintas dan masyarakat.

Komnas Perempuan menilai bahwa menyangkal kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 sama saja dengan menghapus bagian penting dari sejarah dan mengabaikan jerih payah kolektif bangsa dalam menapaki jalan keadilan.

Tanggapan lebih komprehensif datang dari diskusi publik yang melibatkan para ahli dan aktivis.

Prof. Sulistiowati Irianto menyoroti dampak psikologis penyangkalan terhadap korban, menegaskan bahwa “pernyataan yang meremehkan peristiwa tersebut dapat membuat korban semakin enggan untuk bersaksi karena adanya ketakutan akan penyangkalan, kemungkinan balas dendam, dan stigma budaya yang melekat”. Sikap negara yang ambigu dapat menimbulkan kekhawatiran akan keamanan korban dan menghambat proses pemulihan trauma.

Andi Yentriyani dari Komnas Perempuan menegaskan data yang lebih detail: laporan TGPF dan Komnas Perempuan telah mencatat setidaknya 92 kasus kekerasan seksual, termasuk 53 kasus perkosaan yang disertai penganiayaan. Angka ini membantah klaim Fadli Zon tentang ketiadaan bukti.

Jaleswari Pramodhawardani menilai penyangkalan ini sebagai bagian dari strategi untuk “menyesatkan identitas bangsa dan melemahkan negara”. Menurutnya, penulisan ulang sejarah yang tidak jujur akan menyebabkan sejarah tersebut kehilangan legitimasi sosial dan kepercayaan publik.

Yang paling menyayat adalah dampaknya terhadap penyintas. Tuba Falopi dari FAMM Indonesia, seorang penyintas kekerasan seksual, menyatakan bahwa pernyataan Fadli Zon telah menjadi luka baginya. “Pernyataan Fadli Zon ini secara langsung memperlihatkan negara melakukan pengabaian dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia”.

Ita F. Nadia menyerukan perlawanan berkelanjutan terhadap narasi yang salah, menekankan perlunya “terus menuliskan sejarah dari sudut pandang korban dan kelompok minoritas untuk melawan distorsi sejarah yang terjadi”.

Membangun Pendidikan Sejarah yang Berempati

Indonesia sebenarnya memiliki landasan hukum yang kuat. UU TPKS No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta peraturan turunannya telah memberikan kerangka komprehensif untuk penanganan kekerasan seksual.

Peraturan Menteri Pendidikan No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menunjukkan keseriusan pemerintah, namun implementasi di level pendidikan dasar dan menengah masih terbatas.

Beberapa rekomendasi mendesak dapat diajukan:

Pertama, adopsi trauma-informed pedagogy dalam kurikulum sejarah. Guru-guru sejarah perlu dilatih untuk memahami prinsip-prinsip trauma-informed care dan menciptakan lingkungan yang aman untuk diskusi tentang peristiwa traumatis.

Kedua, revisi standar kompetensi guru sejarah. Pendidik sejarah harus dibekali pemahaman tentang dampak psikologis pembelajaran sejarah traumatis dan teknik-teknik untuk mengelola penyebab responses dari siswa.

Ketiga, pengembangan materi ajar yang evidence-based. Kurikulum sejarah harus didasarkan pada dokumentasi resmi dan penelitian akademis yang kredibel, bukan pada interpretasi politik atau narasi yang menguntungkan kelompok tertentu.

Keempat, kolaborasi multidisipliner dalam pengembangan kurikulum sejarah traumatis, melibatkan tidak hanya sejarawan tetapi juga psikolog, konselor, dan penyintas.

Memilih Kebenaran atau Kenyamanan

Kontroversi pernyataan Fadli Zon menghadapkan kita pada pilihan fundamental: apakah kita akan memilih kebenaran yang mungkin tidak nyaman, atau narasi yang menenangkan tetapi menyangkal realitas?

Sebagai pendidik dan warga negara, kita memiliki tanggung jawab moral untuk memilih kebenaran.

Pendidikan sejarah yang bertanggung jawab bukan tentang membuat siswa merasa bangga atau nyaman dengan masa lalu bangsa mereka.Sebaliknya, ia tentang mengembangkan critical thinking, empati, dan komitmen terhadap keadilan. Jerman telah membuktikan bahwa menghadapi masa lalu yang kelam justru dapat memperkuat demokrasi dan mencegah pengulangan tragedi.

Pernyataan Fadli Zon bukan sekadar kesalahan akademis individual, melainkan gejala sistemik dari ketidaksiapan Indonesia menghadapi masa lalu traumatisnya.

Dalam konteks global di mana trauma-informed education menjadi standar terbaik dalam praktik pendidikan, Indonesia berisiko tertinggal jika terus mengadopsi pendekatan pengabaian dan terus menerus acuh terhadap kejahatan negara di masa lalu.

Para pendidik memiliki peran krusial dalam memutus siklus penyangkalan ini. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip trauma-informed pedagogy dan mempertahankan integritas akademis, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berempati dan berkomitmen terhadap keadilan.

Masa depan pendidikan sejarah Indonesia ada di tangan kita. Sudah saatnya Indonesia memilih keberanian untuk menghadapi kebenaran, bukan kenyamanan semu yang dibangun di atas penyangkalan penderitaan sesama.