Kajian Sejarah Perempuan Indonesia: Narasi Baru dalam Historiografi Gender

Dalam lima tahun terakhir (2019–2024), kajian sejarah perempuan Indonesia berkembang pesat.

Infografis kajian sejarah perempuan Indonesia: narasi baru, historiografi gender, karya perempuan, dan representasi dalam pendidikan.

Topik ini semakin mendapat sorotan melalui penelitian akademik, terbitan buku populer, liputan media, siaran podcast, hingga diskusi tentang kurikulum pendidikan sejarah di sekolah.

Narasi sejarah perempuan – yang sebelumnya kerap terabaikan – kini mulai diangkat ke permukaan. Para guru, mahasiswa, pendidik, dan akademisi pun semakin sadar akan pentingnya perspektif gender dalam memahami sejarah bangsa.

Artikel ini akan membahas tren kajian sejarah perempuan Indonesia dalam kurun terakhir, termasuk bagaimana tokoh perempuan Indonesia mulai diperkenalkan lebih luas, bagaimana historiografi gender menawarkan sudut pandang baru, serta peran media populer, podcast, dan perubahan dalam pendidikan sejarah terkait keterwakilan perempuan dalam kurikulum.

Tren Kajian Sejarah Perempuan Indonesia (2019–2024)

Lima tahun terakhir menandai babak baru dalam kajian sejarah perempuan Indonesia. Sejarawan dan peneliti semakin giat mengkaji peran perempuan dalam berbagai peristiwa sejarah yang sebelumnya kurang mendapatkan tempat.

Munculnya paradigma baru dalam penulisan sejarah telah membuka peluang munculnya tokoh-tokoh yang dulu terpinggirkan dalam narasi sejarah, termasuk perempuan.

Paradigma “New History” mendorong kajian perempuan semakin mendalam, menyoroti bagaimana perempuan turut membentuk perjalanan bangsa.

Berbagai penelitian menelusuri keterlibatan perempuan dari masa klasik Nusantara, era pergerakan nasional, hingga periode modern.

Konsensusnya: peran perempuan hadir di sepanjang lintasan sejarah Indonesia – sebagai pemimpin, pejuang, organisator, dan agen perubahan – meski sering luput dari historiografi arus utama.

Di ranah akademik, topik sejarah perempuan makin dianggap serius. Misalnya, sebuah tesis magister Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 2024 menganalisis narasi tentang perempuan dalam buku teks sejarah SMA.

Hasilnya menunjukkan bahwa buku Sejarah Indonesia (Kurikulum 2013) memang menampilkan kiprah perempuan di sektor publik sejak era Hindu-Buddha, kolonial, Orde Baru, hingga Reformasi – antara lain sebagai pemimpin negara dan pejuang kemerdekaan.

Namun, narasi sejarah dalam buku tersebut ternyata masih sangat androcentris atau berpusat pada laki-laki. Temuan ini merefleksikan kondisi historiografi Indonesia secara umum: upaya memasukkan perempuan sudah ada, tapi bias maskulin masih dominan.

Oleh karenanya, sejarawan feminis Indonesia menyerukan perlunya perspektif historiografi gender yang lebih inklusif dalam penulisan sejarah.

Tak hanya di kampus dan jurnal ilmiah, tren ini juga tampak di panggung publik. Berbagai seminar, diskusi komunitas, hingga media sosial ikut membicarakan sejarah dari sudut pandang perempuan.

Kesadaran bahwa sejarah bangsa juga dibangun oleh pengalaman dan kontribusi perempuan makin mengemuka.

Bahkan, pada 2025 sejumlah aktivis dan sejarawan membentuk Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) yang menekankan pentingnya keragaman perspektif dalam penulisan sejarah nasional.

Mereka mengkritik upaya penulisan ulang sejarah oleh pemerintah yang dikhawatirkan akan homogen dan meminggirkan peran perempuan, seperti hilangnya catatan tentang Kongres Perempuan Indonesia 1928 dalam narasi sejarah resmi.

Seperti dikatakan Jaleswari Pramodhawardani (aktivis perempuan dan Direktur LAB45), sejarah tidak bisa ditulis dari satu tafsir tunggal; sejarah butuh melibatkan banyak perspektif termasuk suara perempuan.

Ini menunjukkan bahwa memperjuangkan narasi sejarah perempuan bukan sekadar isu akademis, tetapi juga advokasi publik untuk historiografi yang adil.

Tokoh Perempuan Indonesia dalam Sorotan Sejarah Baru

Salah satu aspek menonjol dalam kajian beberapa tahun terakhir adalah upaya mengangkat tokoh-tokoh perempuan Indonesia yang terlupakan atau kurang dikenal.

Sejarah nasional dulunya didominasi figur laki-laki – raja, pahlawan perang, politisi – sementara nama-nama perempuan berpengaruh sering kali tenggelam.

Antara 2019–2024, muncul sejumlah inisiatif untuk “menambal lubang” tersebut.

Contoh penting adalah terbitnya buku “Her Story: Perempuan Nusantara di Tepi Sejarah” pada tahun 2020. Buku ini disusun oleh tim Magdalene.co (media daring berperspektif gender) dan memuat 100 kisah satu halaman tentang perempuan Nusantara dari berbagai era.

Tujuan buku ini jelas: memberikan panorama luas perempuan-perempuan hebat (perempuan hebat Nusantara) dari masa lampau hingga kini, yang kiprahnya jarang diabadikan dalam sejarah resmi.

Para tokoh yang diangkat beragam, mulai dari ratu-ratu kuno (seperti Ratu Shima, Tribhuwana Wijayatunggadewi, Sultanah Aceh) hingga figur modern seperti peneliti, seniman, jurnalis, aktivis, atlet, dan pemimpin bisnis.

Para penyusun sengaja memilih perempuan dari berbagai daerah dan latar belakang etnis, termasuk dari komunitas Tionghoa dan Arab Indonesia, untuk menunjukkan luasnya kontribusi perempuan di Nusantara.

Buku populer ini mendapat apresiasi sebagai upaya orisinal menyadarkan publik bahwa kaum perempuan selama ini tersisih dari sejarah resmi.

Harapannya, proyek seperti ini mendorong lebih banyak perempuan Indonesia meneliti sejarah kaumnya dan mendorong sejarawan mengikutsertakan perempuan dalam penulisan sejarah bangsa.

Kehadiran Her Story ibarat angin segar. Deskripsi di sampulnya menegaskan bagaimana sedikit sekali yang mengangkat tokoh perempuan padahal banyak sekali perempuan hebat yang telah berkontribusi bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Buku tersebut ingin menjadi “salah satu penambal lubang peranan perempuan di Indonesia” dengan menyuguhkan kisah-kisah inspiratif para tokoh perempuan berpengaruh.

Langkah ini penting untuk mematahkan anggapan seolah hanya segelintir perempuan (seperti R.A. Kartini atau Cut Nyak Dien) yang layak dikenang.

Kini, tokoh-tokoh seperti Ratu Kalinyamat, Rohana Kudus (wartawati awal abad-20), Suhartini (pejuang kemerdekaan), hingga figur kontemporer seperti Najwa Shihab (jurnalis) dicatat sebagai bagian dari narasi sejarah kita.

Pengakuan terhadap tokoh perempuan lintas bidang – politik, pendidikan, seni, sains, olahraga, dsb. – menunjukkan spektrum kiprah perempuan yang luas.

Buku dan artikel lain juga turut menyoroti tokoh perempuan Indonesia dengan pendekatan baru.

Sebuah artikel di situs Historia¹ (2023) misalnya, mengulas panjangnya catatan gerakan perempuan Indonesia sejak awal abad ke-20 dan bagaimana rezim Orde Baru pernah menghancurkan gerakan tersebut.

Artikel lain di media tersebut menyoroti organisasi-organisasi perempuan bersejarah dan tonggak gerakan perempuan Indonesia yang kerap luput dari buku sejarah sekolah.

Dengan kata lain, media arus utama bidang sejarah mulai membuka ruang bagi narasi alternatif yang menempatkan perempuan sebagai aktor penting sejarah bangsa, bukan sekadar figuran.

Historiografi Gender: Perspektif Baru dalam Penulisan Sejarah

Ilustrasi metaforis tentang pentingnya menuliskan sejarah perempuan sebagai bentuk perjuangan.

Di kalangan akademisi dan sejarawan, muncul kesadaran kritis bahwa historiografi Indonesia selama ini bias gender.

Historiografi gender menjadi istilah kunci yang merujuk pada penulisan sejarah dengan perspektif kesetaraan gender – yaitu upaya melihat sejarah tidak hanya dari kacamata “laki-laki sebagai norma”. Dalam konteks 2019–2024, beberapa publikasi penting menegaskan hal ini.

Salah satu kajian besar adalah studi berjudul “Seratus Tahun Feminisme di Indonesia: Analisis terhadap Para Aktor, Debat, dan Strategi” oleh Dr. Gadis Arivia dan Dr. Nur Iman Subono.

Studi yang didukung Friedrich-Ebert-Stiftung ini mendalami sejarah panjang feminisme di Indonesia selama satu abad.

Temuan utamanya menarik: gerakan feminisme di Indonesia bukanlah “barang impor” dari Barat belaka, melainkan berakar pada prinsip-prinsip dan budaya lokal sendiri.

Sejak awal abad ke-20, perempuan Indonesia telah berkontribusi pada wacana kesetaraan dan perubahan sosial, sejalan dengan tren global tetapi juga dengan karakteristik lokal.

Studi ini juga menyoroti tantangan historiografi gender di Indonesia masa kini, seperti resistensi dari kelompok fundamentalis agama, konservatif, dan populis sayap kanan.

Di berbagai daerah masih ada regulasi diskriminatif berbasis gender dan seksualitas, yang menunjukkan bahwa perjuangan kesetaraan – termasuk dalam narasi sejarah – belum usai.

Arivia dan Subono merekomendasikan agar studi akademis feminis di Indonesia terus didukung demi menghasilkan dan menyebarkan gagasan kita sendiri, yang dapat menjadi instrumen analisis untuk mengembangkan pengetahuan serta praktik gender yang sesuai konteks Indonesia.

Dengan kata lain, akademisi perlu aktif menulis ulang sejarah dengan kacamata perempuan, sehingga kesejarahan kita tidak lagi didominasi wacana patriarkis atau versi hegemonik Barat semata.

Contoh lain, Nadya Karima Melati – yang dikenal sebagai sejarawan feminis – turut meramaikan diskursus historiografi gender. Ia menulis di media populer dan menerbitkan buku “Membicarakan Feminisme” (2019).

Nadya mengajak pembaca memahami sejarah gerakan perempuan Indonesia secara kontekstual, misalnya membagi periodisasi pergerakan perempuan menjadi beberapa gelombang (proto-feminisme, feminisme era revolusi, ibuisme Orde Baru, dan feminisme baru pasca-Reformasi).

Konsep “Ibuisme” yang dicetuskan Julia Suryakusuma mendapat sorotan – yakni ideologi era Orde Baru yang menempatkan perempuan sebagai ibu dan pendamping suami, sehingga gerakan feminisme kala itu diberangus.

Melalui tulisan-tulisan semacam ini, publik diajak memahami bahwa bias gender dalam historiografi bukan sekadar “kurang tokoh perempuan”, tetapi juga narasi sempit yang membatasi peran perempuan pada fungsi domestik saja.

Historiografi gender berusaha mendekonstruksi narasi sempit itu dan menggantinya dengan pemahaman bahwa identitas gender terbentuk secara sosial dan dinamis dalam sejarah.

Upaya historiografi gender juga terlihat dari kritik terhadap kebijakan sejarah resmi. Pada 2025, rencana pemerintah menulis ulang buku sejarah nasional memicu diskusi hangat.

Akademisi seperti Prof. Sulistyowati Irianto menegaskan bahwa sejarah sepatutnya memberikan tempat yang layak bagi semua kelompok sesuai peran mereka di masa lalu – artinya, penulisan sejarah harus inklusif.

Jika pemerintah hanya mengejar satu versi “sejarah resmi” demi legitimasi kekuasaan, yang dikhawatirkan adalah tersingkirnya narasi alternatif termasuk narasi perjuangan perempuan dan kelompok marjinal.

Pengalaman di masa lalu (misalnya Orde Baru) menunjukkan bagaimana sejarah bisa dimanipulasi untuk menghapus peran gerakan perempuan (contoh: pembubaran Gerwani 1965 dan propaganda “ibu rumah tangga ideal”).

Oleh sebab itu, sejarawan kini lebih waspada: historiografi gender didorong menjadi arus utama baru untuk melawan epistimisme sejarah yang bias.

Buku dan Media Populer: Sejarah Perempuan untuk Publik

Selain kerja akademik, buku populer dan media massa berperan besar dalam menyebarluaskan narasi sejarah perempuan secara luas dan ringan.

Di era informasi ini, hasil riset sejarah tidak hanya berakhir di jurnal ilmiah, tetapi juga diolah menjadi artikel, buku populer, bahkan konten digital yang ramah pembaca awam.

Kita telah menyinggung buku Her Story (2020) dan Membicarakan Feminisme (2019) sebagai contoh. Keduanya ditulis dengan gaya yang bisa dinikmati kalangan luas, bukan hanya akademisi.

Demikian pula, platform media seperti Magdalene.co dan Jurnal Perempuan secara konsisten menerbitkan artikel mengenai sejarah perempuan.

Magdalene.co, misalnya, pernah memuat tulisan “Identitas Perempuan dalam Sejarah Bangsa” (2017, meski di luar rentang 2019–2024, isinya relevan) yang menjabarkan periodisasi gerakan perempuan Indonesia sepanjang abad ke-20.

Tulisan oleh Nadya Karima tersebut menghubungkan perjuangan perempuan dengan konteks nasionalisme, kolonialisme, hingga politik Orde Baru, dalam bahasa populer yang mudah dipahami.

Magdalene.co sebagai media feminis juga terlibat langsung dalam proyek buku Her Story, menunjukkan kolaborasi antara jurnalis dan sejarawan untuk mempopulerkan sejarah perempuan.

Media populer lain, Historia.id, meski bukan berhaluan feminis, belakangan kerap mengangkat topik perempuan.

Rubrik “Sejarah Perempuan” menghadirkan berbagai tulisan: mulai dari kisah perempuan-perempuan bersenjata di masa revolusi, organisasi perempuan bersejarah, hingga peringatan Hari Perempuan Sedunia yang dikemas dengan latar belakang sejarah.

Fakta bahwa media sejarah arus utama mau memberi ruang khusus bagi tema perempuan adalah perubahan positif.

Pesan penting yang disampaikan: “perempuan selalu disubordinasi dalam kehidupannya”, tetapi perayaan seperti Hari Perempuan menjadi momentum untuk menyuarakan keresahan tersebut.

Ini membuktikan narasi sejarah perempuan kini dianggap bagian integral dari diskusi sejarah secara umum, tidak lagi tema pinggiran.

Tak ketinggalan, buku-buku biografi dan memoar tokoh perempuan juga bermunculan.

Misalnya, biografi pahlawan nasional seperti Rasuna Said, Martha Christina Tiahahu, atau Retno Kustiyah belakangan diterbitkan ulang dan dibahas di media.

Meskipun tidak semuanya sempat menjadi sorotan nasional, keberadaan buku-buku ini memperkaya khazanah historiografi dengan perspektif gender.

Kisah pejuang perempuan dalam buku teks sejarah pun mulai dimunculkan, contohnya Kongres Perempuan 1928 sekarang diakui sebagai bagian materi Sejarah Indonesia di jenjang SMA (terutama dalam kurikulum terbaru).

Media massa seperti Kompas dan Tempo juga sesekali mengulas topik historis perempuan, terutama tiap bulan April (peringatan Hari Kartini) dan Desember (Hari Ibu).

Bedanya, jika dulu liputan berkisar di figur “ibu bangsa” yang stereotipikal, kini lebih banyak ragam cerita: misalnya perjuangan perempuan di akar rumput, atau sejarah komunitas perempuan di berbagai daerah.

Tren ini membuktikan bahwa pendekatan populer-informatif dapat menjembatani riset sejarah dengan masyarakat luas.

Banyak guru dan dosen menggunakan artikel online dari Magdalene atau Historia sebagai bahan pengajaran untuk menunjukkan sisi lain sejarah.

Dengan gaya bahasa ringan namun berbasis data, media populer berkontribusi mendemokratisasi pengetahuan sejarah – membuatnya inklusif gender dan mudah diakses.

Podcast dan Konten Digital: Menyuarakan Sejarah Perempuan

Era 2020-an ditandai pula dengan maraknya podcast dan konten digital bertema sejarah, termasuk sejarah perempuan.

Medium audio-visual ini efektif menarik minat generasi muda yang mungkin enggan membaca buku tebal sejarah.

Di Indonesia, beberapa podcast sejarah mulai membahas topik perempuan secara khusus.

Contoh utama adalah Podcast Jurnal Perempuan (Podcast JP). Setelah sempat vakum, Podcast JP kembali mengudara pada 2023–2024 dengan episode-episode menarik.

Salah satu episode terbarunya (Juni 2025) mengangkat tema “Gerakan Feminisme di Indonesia: dari Masa Kolonial Belanda hingga Reformasi 1998” dengan narasumber Dr. Gadis Arivia.

Episode ini mengajak pendengar menelusuri panjangnya sejarah gerakan feminis di Indonesia – mulai dari era politik etis Belanda, perjuangan kemerdekaan, Orde Baru, hingga Reformasi – lengkap dengan tokoh-tokoh penting dan dinamika idenya.

Yang menarik, diskusi tersebut juga mengulas isi buku “Seratus Tahun Feminisme di Indonesia” karya Gadis Arivia dan Nur Iman Subono.

Pendengar bahkan diarahkan untuk mengakses buku itu secara gratis, menjembatani sumber akademik dengan khalayak luas.

Langkah ini menunjukkan bagaimana podcast dapat menjadi sarana edukasi sejarah perempuan yang interaktif.

Selain itu, Podcast JP mengeluarkan episode-episode lain bekerja sama dengan lembaga seperti Yayasan Tifa, membahas isu-isu terkait perempuan muda dan politik menjelang Pemilu.

Meskipun topiknya kontemporer, pembahasan sering kali menyentuh latar sejarah hak politik perempuan di Indonesia, memberikan konteks historis bagi pendengar muda.

Tidak ketinggalan, Radio Jurnal Perempuan (Radio JP) juga menyiarkan konten serupa secara streaming, menunjukkan integrasi platform digital dalam menyuarakan kesetaraan gender.

Di luar Jurnal Perempuan, ada pula inisiatif podcast independen. “Podcast Sejarah” (akun @podcastsejarah di media sosial) pernah mengajak diskusi soal pentingnya memasukkan topik sejarah perempuan dalam kelompok diskusi dan obrolan keseharian.

Bahkan, di Twitter/X muncul gerakan obrolan dengan tagar sejarah perempuan agar narasi yang terlupakan ini dibicarakan publik.

Podcast Jurnal Perempuan di Instagram menulis: “Di tengah gempuran narasi sejarah yang sering menghapus peran perempuan, podcast ini hadir sebagai ruang ingatan dan perlawanan”.

Ini menggambarkan semangat baru di generasi muda untuk menjadikan sejarah perempuan sebagai bagian dari wacana umum.

Platform audio lain, seperti Spotify dan YouTube, juga memuat konten sejarah perempuan. Misalnya, Magdalene.co membuat podcast “Tadabbur Ramadan” Season 2 yang menyajikan kisah pahlawan perempuan nasional dari perspektif religius selama bulan Ramadan.

Sementara di YouTube, diskusi sejarah perempuan kerap hadir lewat webinar atau siaran ulang acara komunitas. Contohnya, webinar bertema “Partisipasi Perempuan dalam Masa Pergerakan Indonesia 1923-1942” diunggah di YouTube pada 2021, menampilkan penelusuran sejarah oleh peneliti wanita.

Konten-konten digital ini menandakan bahwa narasi sejarah perempuan semakin mudah diakses dalam format yang variatif – mendengarkan obrolan santai, menonton ilustrasi, hingga diskusi serius – sesuai preferensi audiens masa kini.

Perempuan dalam Kurikulum dan Pendidikan Sejarah

Perhatian terhadap sejarah perempuan juga merambah ke dunia pendidikan formal.

Pendidikan sejarah di sekolah menengah atas (SMA) dan perguruan tinggi mulai ditinjau ulang agar lebih sensitif gender.

Salah satu fokus penting adalah bagaimana perempuan dimunculkan dalam kurikulum sejarah nasional.

Kurikulum 2013 yang digunakan sepanjang 2019–2020-an, diakui masih kurang memberikan porsi memadai bagi tokoh atau peristiwa sejarah perempuan.

Penelitian terkait buku teks sejarah K13 mengungkap adanya ketimpangan representasi gender: materi lebih banyak menonjolkan laki-laki, sedangkan perempuan kurang dibahas atau hanya disebut sekilas.

Narasi sejarah dalam buku cenderung maskulin, baik dari segi tokoh, gambar ilustrasi, maupun bahasa.

Misalnya, perjuangan kemerdekaan hampir selalu dikaitkan dengan bapak bangsa, padahal kaum ibu dan pemudi juga terlibat. Hal ini menanamkan bias di benak siswa, seakan-akan perempuan tidak berperan penting dalam sejarah.

Dalam lima tahun terakhir, kementerian pendidikan dan peneliti pendidikan berupaya mengurangi bias gender dalam buku teks sejarah.

Satu kajian menyarankan untuk menampilkan tokoh-tokoh perempuan yang berperan penting di berbagai bidang – kepemimpinan, militer, politik, hukum, ekonomi – agar narasi sejarah lebih berimbang.

Contoh tokoh perempuan yang sebenarnya layak masuk buku sejarah antara lain: Laksamana Malahayati (panglima angkatan laut Aceh abad ke-16), Dewi Sartika (pelopor pendidikan perempuan awal abad-20), Maria Ulfah Santoso (menteri perempuan pertama), atau Rasuna Said (pejuang kemerdekaan yang vokal).

Dengan memasukkan figur-figur ini, siswa dapat melihat peran wanita seimbang dan tidak lagi menganggap sejarah hanya milik kaum pria.

Perubahan mulai tampak dalam Kurikulum Merdeka yang diluncurkan 2022. Kurikulum baru ini lebih fleksibel, memberi kesempatan pada guru untuk mengeksplorasi topik-topik khusus. Beberapa materi sejarah di SMA kurikulum terbaru mencantumkan peristiwa seperti Kongres Perempuan 1928 dan tokoh pejuang perempuan lokal.

Situs pendidikan populer mencatat bahwa Kongres Perempuan I (22–25 Desember 1928) kini diajarkan sebagai awal bersatunya perempuan Indonesia dalam organisasi nasional.

Demikian pula, hasil-hasil Kongres Perempuan berikutnya (misal Kongres Perempuan II tahun 1935 yang menuntut hak politik) mulai dikenalkan.

Langkah kecil ini menandai pengakuan institusional terhadap kontribusi gerakan perempuan dalam sejarah kebangsaan.

Di jenjang perguruan tinggi, mata kuliah sejarah gender atau sejarah perempuan makin banyak ditawarkan, terutama di jurusan Sejarah dan Studi Gender.

Tugas-tugas riset mahasiswa pun mulai menyentuh tema-tema baru, seperti sejarah kehidupan sehari-hari perempuan, biografi kolektif aktivis perempuan daerah, hingga studi perbandingan women’s movement Indonesia dengan negara lain.

Hal ini memperkaya literatur sekaligus menyediakan lebih banyak referensi bagi guru dan siswa sekolah.

Tak kalah penting adalah peran pendidik – guru dan dosen – yang semakin sadar gender.

Banyak guru sejarah yang mengikuti pelatihan atau lokakarya tentang gender-fair teaching. Mereka didorong menggunakan metodologi yang melibatkan murid perempuan aktif dalam diskusi sejarah dan mengkritisi bias dalam buku teks.

Ada pula lomba dan program pengembangan bahan ajar sejarah lokal berbasis kisah perempuan inspiratif di daerah masing-masing.

Misalnya, guru di Aceh membuat modul tentang pahlawan wanita lokal (seperti Cut Meutia), atau guru di Jawa Tengah membuat proyek belajar mengenai pahlawan pendidikan seperti Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika dari perspektif baru (menekankan pemikiran kritis mereka, bukan sekadar ikon).

Meski demikian, tantangan masih ada. Bias historis berakar panjang – guru yang dibesarkan dengan historiografi lama mungkin belum terbiasa mengajarkan sejarah dengan perspektif gender.

Fasilitas atau sumber belajar tentang sejarah perempuan juga belum merata di seluruh sekolah. Namun, tren 2019–2024 memberikan harapan bahwa ke depan, pendidikan sejarah Indonesia akan kian inklusif dan sensitif gender.

Setidaknya, para siswa kini lebih mungkin mendengar nama-nama tokoh perempuan Indonesia dalam kelas sejarah mereka, dan memahami bahwa perjuangan bangsa juga dijalani oleh para ibu bangsa, srikandi lokal, dan perempuan biasa yang luar biasa.

Tantangan dan Harapan: Menuju Narasi Sejarah yang Inklusif

Membaca sejarah perempuan adalah langkah awal mengenal peran-peran yang selama ini tersembunyi.

Seiring menguatnya kajian sejarah perempuan Indonesia, muncul pertanyaan: apakah narasi yang lebih inklusif ini akan terintegrasi sepenuhnya ke historiografi nasional?

Tantangan utama masih berupa resistensi dan proses perubahan yang bertahap. Beberapa kalangan konservatif mungkin menganggap fokus pada sejarah perempuan “tidak penting” atau “agenda Barat”.

Namun, suara-suara aktivis dan akademisi feminis terus mengcounter anggapan tersebut dengan data dan riset.

Mereka menegaskan bahwa feminisme Indonesia berakar dari pengalaman bangsa sendiri, sehingga menulis ulang sejarah dengan perspektif perempuan bukan memaksakan nilai asing, melainkan mengembalikan keseimbangan narasi.

Tantangan lain adalah bagaimana mempertahankan keberlanjutan upaya ini.

Setelah ramai 5 tahun belakangan, pekerjaan rumahnya adalah memasukkan lebih permanen materi sejarah perempuan ke dalam kebijakan pendidikan dan karya historiografi utama.

Pemerintah, penerbit buku, hingga kurator museum perlu dilibatkan.

Sebagai contoh, Museum Pergerakan Wanita di Yogyakarta yang sudah ada sejak 1980-an bisa dioptimalkan sebagai sumber belajar publik tentang sejarah gerakan perempuan.

Kegiatan peringatan Hari Ibu dan Hari Kartini setiap tahun sepatutnya dijadikan ajang edukasi sejarah yang lebih kritis – bukan sekadar upacara seremonial berkebaya, melainkan refleksi sejarah emansipasi perempuan dan tantangannya di masa kini.

Meskipun ada tantangan, harapan ke depan cukup cerah.

Dukungan terhadap historiografi inklusif makin kuat, baik di tingkat akar rumput maupun pengambil kebijakan.

Tahun 2025, DPR RI bersama Komnas Perempuan mulai membahas pentingnya perspektif gender dalam pelestarian arsip sejarah nasional, agar peristiwa seperti tragedi kekerasan terhadap perempuan 1998 tidak dilupakan.

Aliansi sejarawan dalam AKSI juga terus mengawal transparansi penulisan sejarah nasional agar tidak ada peminggiran tokoh atau peristiwa penting.

Pada akhirnya, kajian sejarah perempuan bukan gerakan sesaat. Ini bagian dari transformasi lebih besar dalam memahami jati diri bangsa.

Jika sejarah adalah cermin untuk bercermin, maka cermin itu harus utuh memperlihatkan rupa Indonesia – termasuk sosok-sosok perempuan di dalamnya.

Narasi sejarah yang inklusif gender akan memberi generasi mendatang gambaran utuh tentang gagasan dan nilai yang membentuk Indonesia saat ini.

Dari Kartini hingga Rasuna Said, dari Cut Nyak Dien hingga gadis-gadis Reformasi 1998, semua berhak mendapat tempat dalam buku sejarah kita.

Menulis ulang sejarah dengan perspektif perempuan berarti memberi penghormatan pada separuh umat yang selama ini terpinggirkan dalam cerita bangsa.

Dengan modal semangat lima tahun terakhir, kita optimis lembaran sejarah Indonesia berikutnya akan kian kaya dan adil bagi semua.

Baca juga:

• Chung Hwa Hui (1928-1942): Kisah Organisasi Politik Tionghoa yang Terlupakan dalam Sejarah Indonesia

Sumber Referensi

¹https://www.historia.id/articles/tags/sejarah-perempuan

Salmon, Claudine (2024). Ulasan buku “Hi/Her Story: Perempuan Nusantara di Tepi Sejarah”. Archipel 107, hal. 206-207.

Iskantini, Euis (2024). Perempuan dalam Narasi Buku Teks Sejarah SMA: Analisis Wacana Terhadap Buku Teks Sejarah Indonesia Kurikulum 2013. Tesis S2 UPI.

Arivia, Gadis & Subono, Nur I. (2020). Seratus Tahun Feminisme di Indonesia: Analisis terhadap Para Aktor, Debat, dan Strategi. Friedrich-Ebert-Stiftung. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/15114.pdf

Rachmadita, Amanda (2025). “Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Dikhawatirkan Meminggirkan Peran Perempuan“. Historia.id, 22 Mei 2025. https://www.historia.id/article/penulisan-ulang-sejarah-indonesia-dikhawatirkan-meminggirkan-peran-perempuan-6mgbw

https://suluhperempuan.org/2025/05/29/penulisan-ulang-sejarah-berpotensi-mereduksi-peran-perempuan-dalam-sejarah.html

Elex Media (2020). Deskripsi buku “Her Story: Perempuan Nusantara di Tepi Sejarah”.

Magdalene.co (2017). “Identitas Perempuan dalam Sejarah Bangsa” oleh Nadya Karima. https://magdalene.co/story/identitas-perempuan-dalam-sejarah-bangsa/

JurnalPerempuan.org (2025). Podcast Jurnal Perempuan, Episode “Gerakan Feminisme di Indonesia“. https://youtu.be/_jzGEwrqArg?si=1V_ERsFvUg0P4ss2

Adjar.id (2022). Materi Sejarah Kelas XI Kurikulum Merdeka: Kongres Perempuan.