Paradoks Sejarah: Dominasi Maskulin dan Jejak yang Tersembunyi
Historiografi arus utama sering kali menjebak pemahaman kita dalam dikotomi maskulin.
Narasi tentang masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara didominasi oleh figur saudagar pria yang menaklukkan lautan, para Sultan yang memperluas wilayah dengan pedang, atau ulama pria yang berdebat di serambi masjid.
Nama-nama besar seperti Raden Patah, Sultan Agung, hingga Sultan Iskandar Muda mengisi hampir seluruh ruang memori kolektif. Namun, di balik panggung kekuasaan yang tampak patriarkal tersebut, tersimpan sebuah realitas sejarah yang kontras.
Nusantara memiliki akar tradisi kepemimpinan dan partisipasi perempuan yang sangat kuat dan mengakar, jauh sebelum kolonialisme datang dan menanamkan gagasan domestikasi perempuan yang kaku.
Spektrum Peran: Dari Singgasana hingga Medan Laga
Jejak peran perempuan Islam di Nusantara terbentang luas dan melampaui batas-batas domestik. Di puncak piramida sosial, sosok seperti Ratu Kalinyamat di Jepara dan para Sultanah di Aceh membuktikan bahwa otoritas politik dan militer tidak mengenal gender.
Mereka bukan sekadar simbol, melainkan pemegang kendali diplomasi dan strategi perang yang disegani kawan maupun lawan.
Di garis pertahanan fisik, fenomena Korps Prajurit Estri di Mataram menghancurkan stereotip perempuan keraton yang lemah gemulai.
Pasukan elit berkuda ini memegang senjata dan memiliki peran ganda sebagai pengawal takhta sekaligus pengelola logistik.
Sementara itu, di lapisan masyarakat akar rumput, perempuan menemukan ruang otonominya dalam bilik-bilik spiritual melalui jaringan Tarekat Syaṭṭārīyah dan Khalwatiyah.
Mereka menjadi agen penjaga “api” spiritualitas yang kelak menjadi bahan bakar perlawanan kultural terhadap penjajah.
Melawan Domestikasi dan Narasi “Ibuisme”
Mengingat kembali peran publik perempuan di masa lalu menjadi krusial di tengah kuatnya narasi modern yang sering kali meminggirkan mereka ke ranah domestik—sebuah fenomena yang oleh sosiolog sering disebut sebagai State Ibuism.
Identitas perempuan kerap direduksi sekadar menjadi pendukung pasif atau simbol moralitas keluarga. Padahal, fakta sejarah berbicara lain.
Perempuan Muslim Nusantara adalah subjek yang aktif dan berdaya: mereka menulis dan mengajarkan aksara Pegon, menggerakkan roda ekonomi di pasar-pasar pelabuhan, dan turut mengangkat senjata.
Sejarah Islam di Nusantara bukan hanya cerita tentang para raja, melainkan juga kisah tentang bagaimana perempuan menegosiasikan syariat dan adat untuk mempertahankan kedaulatan diri dan bangsanya di ruang publik.
Era Kekuasaan Politik dan Maritim (Abad XVI – XVII)
Ratu Kalinyamat: Diplomasi Meriam dan Poros Maritim Jepara
Pada abad ke-16, ketika jalur rempah menjadi rebutan kekuatan global, Jepara muncul sebagai kekuatan maritim yang tidak bisa dipandang sebelah mata di bawah kendali Ratu Kalinyamat.
Narasi populer sering kali terjebak pada kisah romantis pertapaannya, namun catatan sejarah—seperti yang diungkap dalam studi mengenai Ekspansi Jepara Abad XVI—menunjukkan sisi lain yang jauh lebih garang: ia adalah seorang laksamana strategis.
Kekuasaannya melampaui tembok istana. Ratu Kalinyamat mengirimkan armada tempur dalam skala masif—tercatat dua kali, pada 1551 dan 1574—untuk menggempur kedudukan Portugis di Malaka.
Langkah ini bukan sekadar bantuan militer untuk sekutunya di Johor dan Aceh, melainkan sebuah pernyataan politik bahwa Jepara adalah penjaga kedaulatan laut Nusantara.
Penulis Portugis Diego de Couto bahkan menjulukinya Rainha de Japara, senhora poderosa e rica (Ratu Jepara, wanita yang kaya dan berkuasa), sebuah pengakuan jujur dari musuh tentang betapa sentralnya peran perempuan ini dalam geopolitik Asia Tenggara saat itu.
Sultanah Aceh: Melawan Mitos Patriarki di Serambi Mekkah
Bergeser ke abad ke-17 di ujung barat Nusantara, Kesultanan Aceh Darussalam mencatatkan fenomena sejarah yang langka dalam dunia Islam saat itu: kepemimpinan empat Sultanah berturut-turut selama hampir 60 tahun (1641–1699).
Dimulai dari Sultanah Safiatuddin Syah, perempuan-perempuan ini mematahkan anggapan bahwa syariat Islam menjadi penghalang bagi kepemimpinan politik wanita.
Di bawah kendali mereka, Aceh tidak mengalami kemunduran, melainkan transformasi.
Fokus kerajaan bergeser dari ekspansi militer yang agresif (seperti era Sultan Iskandar Muda) menuju penguatan hukum, diplomasi internasional, dan pengembangan intelektual.
Studi tentang Politik Identitas Perempuan Aceh mencatat bahwa para Sultanah ini mampu menjaga stabilitas ekonomi dan menjalin hubungan diplomatik yang setara dengan kerajaan-kerajaan asing, membuktikan bahwa legitimasi kekuasaan perempuan diakui secara penuh oleh struktur adat dan agama pada masa tersebut.
Pasar dan Dermaga: Panggung Ekonomi Perempuan Jelata
Sementara para Ratu dan Sultanah bermain di level diplomasi tingkat tinggi, stabilitas politik yang mereka ciptakan memberikan ruang napas bagi perempuan rakyat jelata untuk menguasai sektor ekonomi mikro.
Di kota-kota pelabuhan seperti Banten, Makassar, dan Jepara, pasar bukan sekadar tempat jual beli, melainkan ruang publik yang didominasi perempuan.
Data sejarah mengenai Pasar pada Masa Kesultanan Banten memperlihatkan bahwa ketika kaum laki-laki banyak pergi melaut atau berperang, kaum perempuanlah yang menjalankan roda ekonomi di darat.
Mereka menjadi pedagang perantara, pengelola logistik pangan, hingga pengrajin yang menopang komoditas ekspor.
Realitas ini menegaskan bahwa pada abad 16-17, domestikasi perempuan belum menjadi norma yang kaku; sebaliknya, perempuan adalah tulang punggung yang memastikan denyut nadi ekonomi kesultanan tetap berdetak kencang di tengah hiruk-pikuk perdagangan global.
Militerisme dan Resistensi: Perempuan di Garis Depan (Abad XVIII – XIX)
Srikandi Bersenjata Mataram. Korps Prajurit Estri bukan sekadar pengawal takhta; mereka adalah unit kavaleri terlatih yang membuat Gubernur Jenderal Daendels segan karena keahlian menembak dan berkuda mereka.
Korps Prajurit Estri: Mesin Perang Mataram yang Mematikan
Keberadaan Korps Prajurit Estri (atau sering disebut Langenkusumo) di Keraton Mataram bukan sekadar hiasan istana, melainkan anomali militer yang mengguncang logika kolonial.
Berdasarkan catatan arsip yang dibahas dalam dokumen Peranan Prajurit Perempuan (Korps Prajurit Estri), unit ini memiliki spesifikasi tempur yang menakjubkan:
- Elite di Atas Elite: Mereka bukan prajurit sembarangan. Posisi mereka adalah pengawal lingkar dalam (inner circle) Sultan. Saat Sultan mengadakan pertemuan agung, prajurit laki-laki berjaga di luar, sementara Prajurit Estri bersiaga tepat di sekeliling takhta dengan senjata terhunus. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan tertinggi raja diletakkan pada perempuan.
- Keahlian Hibrida: Mereka dilatih dengan standar ganda yang ekstrem. Di satu sisi, mereka mahir menunggang kuda (kavaleri), menembakkan senapan musket, dan bertarung jarak dekat menggunakan cundrik atau keris. Di sisi lain, mereka juga dituntut memiliki kehalusan budi sebagai penari dan pemusik istana. Dualitas ini menciptakan profil “pembunuh yang anggun” yang membingungkan musuh.
- Teror Psikologis bagi Eropa: Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, yang dikenal bertangan besi, tercatat merasa sangat tidak nyaman dan “ketar-ketir” saat berhadapan dengan pasukan ini. Bagi Daendels dan pejabat VOC, melihat perempuan memegang senjata api dengan disiplin tinggi adalah sesuatu yang “tidak wajar” dan mengintimidasi. Keberadaan mereka meruntuhkan superioritas maskulinitas Eropa di tanah Jawa.
Peran Ekonomi dan Politik di Balik Senjata
Yang jarang dibahas adalah peran non-kombatan dari pasukan ini yang justru sangat politis. Dokumen sejarah mencatat bahwa Prajurit Estri juga berfungsi sebagai agen administrasi keraton.
- Bendahara Berjalan: Mereka sering kali dipercaya membawa dan menjaga pusaka kerajaan serta pundi-pundi keuangan pribadi Sultan saat bepergian.
- Intelijen: Karena akses mereka yang tak terbatas ke ruang pribadi Sultan dan kemampuan mereka berbaur, mereka sering kali menjadi “mata dan telinga” raja untuk mengawasi intrik politik para bangsawan pria yang berpotensi membelot.
Perang Sabil di Aceh: Mobilisasi Total Perempuan Jelata
Jika di Jawa militerisme perempuan terlembaga dalam istana, di Aceh perlawanan perempuan bersifat semesta dan organik. Perang Aceh (1873–1904) mengubah setiap perempuan desa menjadi kombatan potensial.
- Ideologi “Prang Sabi”: Narasi Hikayat Perang Sabil dibacakan di surau-surau desa, menanamkan doktrin bahwa jihad melawan Kaphe Ulanda (Kafir Belanda) adalah fardhu ‘ain (kewajiban individu) bagi laki-laki maupun perempuan. Ini menghapus sekat gender di medan perang.
- Inong Balee dan Gerilya: Sejarah mencatat fenomena janda-janda pejuang (Inong Balee) yang mengangkat senjata melanjutkan perjuangan suami mereka. Namun, peran rakyat jelata lebih luas dari itu. Perempuan desa menjadi tulang punggung logistik gerilya; mereka menyelundupkan nasi bungkus dan amunisi di balik kain sarung mereka, menembus blokade patroli Belanda yang sering kali meremehkan perempuan.
- Senjata Tersembunyi: Laporan militer Belanda (Marsose) sering menyebutkan ketakutan mereka terhadap serangan tiba-tiba dari perempuan yang pura-pura melintas. Senjata seperti rencong sering disembunyikan di balik sanggul atau pakaian, menjadikan setiap interaksi dengan penduduk lokal sebagai potensi ancaman maut bagi serdadu Belanda.
Antara Mitos dan Realitas
Penting untuk dicatat bahwa keterlibatan ini bukanlah romantisme sejarah belaka.
Kuburan massal dan catatan eksekusi kolonial menjadi saksi bahwa perempuan, baik dari kasta ksatria Mataram maupun petani Aceh, membayar harga yang sama mahalnya dengan laki-laki dalam mempertahankan tanah air.
Mereka tidak menunggu di rumah; mereka menjemput takdir di garis depan sekaligus memastikan bahwa dapur (rumah) aman dari ancaman di masa depan.
Jaringan Spiritual dan Literasi Rakyat: Kekuatan Senyap Kaum Perempuan
Sufi Tersembunyi: Perempuan dalam Lingkaran Tarekat
Jika sejarah politik sering kali abai mencatat nama perempuan biasa, sejarah spiritual justru menyimpan jejak mereka dengan rapi.
Dokumen mengenai Peran Tarekat Syaṭṭārīyah mengungkap fakta menarik dari arsip abad ke-18 dan 19: keberadaan signifikan perempuan sebagai murid aktif dalam jaringan tarekat, sebuah wilayah yang selama ini dianggap eksklusif milik kaum adam.
Dalam ordo Syaṭṭārīyah dan Khalwatiyah, perempuan jelata tidak sekadar menjadi penggembira.
Mereka menjalani disiplin spiritual yang ketat—melakukan baiat, mengamalkan wirid, dan menempuh jalan suluk (perjalanan spiritual) untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan.
Bagi perempuan pedesaan yang hidup di bawah tekanan ganda—feodalisme lokal dan kolonialisme asing—tarekat menjadi oase psikologis yang krusial.
Praktik zikir berjemaah bukan hanya ritual ibadah, melainkan sebuah mekanisme pertahanan mental (coping mechanism) yang membangun ketangguhan (resiliensi) kolektif.
Di sinilah mereka menemukan kesetaraan di hadapan Tuhan, sebuah konsep yang membebaskan jiwa mereka dari strata sosial duniawi yang menindas.
Penjaga Literasi dalam Senyap. Jauh dari hingar-bingar politik istana, para ulama perempuan dan ‘Nyai’ di pedesaan menjadi benteng pertahanan budaya melalui pengajaran aksara Pegon dan nilai-nilai Islam.
Penjaga Aksara Pegon dan Pendidikan Surau
Di luar mistisisme, perempuan juga memegang kunci transmisi intelektual di tingkat akar rumput.
Jauh sebelum politik etis Belanda memperkenalkan sekolah formal, perempuan di lingkungan pesantren dan desa-desa santri telah menjadi penjaga literasi melalui aksara Pegon (huruf Arab berbahasa Melayu/Jawa).
Merujuk pada kajian dalam The International Journal of Pegon, ulama perempuan dan para “Nyai” (istri kiai atau guru agama perempuan) memainkan peran sentral sebagai pendidik awal.
Di surau-surau kecil, merekalah yang mengajarkan anak-anak—laki-laki dan perempuan—membaca kitab kuning dasar, sifat dua puluh, dan etika Islam.
Peran ini sangat politis dalam diam. Ketika pemerintah kolonial berusaha menjauhkan pribumi dari akarnya melalui sekolah sekuler, para “Ibu Guru” di kampung-kampung ini justru memperkuat identitas keislaman dan kenusantaraan generasi muda.
Kemampuan menulis dan membaca Pegon di kalangan perempuan juga menjadi sarana komunikasi rahasia yang tidak mudah dipahami oleh aparat kolonial, menjadikan jaringan literasi ini sebagai benteng budaya yang tak tertembus.
Dari Spiritualitas ke Solidaritas Sosial
Jaringan spiritual yang dibangun perempuan ini kemudian bermuara pada solidaritas sosial yang nyata.
Ikatan persaudaraan sesama pengamal tarekat atau sesama santriwati menciptakan jaring pengaman sosial (social safety net) di desa-desa.
Ketika para suami dipaksa kerja rodi atau pergi berperang, komunitas pengajian perempuan inilah yang sering kali mengambil alih tanggung jawab sosial: mengurus logistik pangan bersama, merawat yang sakit, dan menyantuni anak yatim.
Spiritualitas bagi perempuan jelata Nusantara tidak berujung pada asketisme yang memisahkan diri dari dunia, melainkan menjadi bahan bakar untuk khidmah (pengabdian) sosial yang menjaga struktur masyarakat tetap tegak di tengah badai kolonialisme.
Modernisasi dan Gerakan Organisasi: Dari Senjata ke Mimbar (Awal Abad XX)
Wanita Syarikat Islam: Politisasi Kaum Ibu
Memasuki abad ke-20, lanskap perjuangan berubah drastis. Ketika senapan dan cundrik tak lagi relevan melawan birokrasi kolonial yang semakin canggih, perempuan Islam Nusantara mengubah strategi mereka melalui organisasi modern.
Salah satu tonggak pentingnya adalah Wanita Syarikat Islam (WSI).
Sebagaimana terekam dalam sejarah pergerakan tahun 1936-1942, WSI bukan sekadar perkumpulan pengajian ibu-ibu atau sayap pelengkap partai laki-laki. Mereka adalah entitas politik yang sadar hak.
Para anggotanya aktif menyuarakan tuntutan “Indonesia Berparlemen” dan menuntut hak pilih bagi perempuan. Lebih jauh lagi, mereka berani mengkritik kebijakan kolonial yang merugikan, seperti menolak Ordonansi Sekolah Liar dan Ordonansi Perkawinan yang dianggap mencampuri urusan syariat Islam.
Di mimbar-mimbar kongres, perempuan-perempuan ini berdebat tentang posisi perempuan dalam hukum Islam dan hukum negara, membuktikan bahwa “jihad” telah beralih dari medan laga ke ruang sidang dan meja perundingan.
Institusionalisasi Pendidikan: Rahmah El Yunusiyah dan Diniyyah Puteri
Jika di masa lalu pendidikan perempuan hanya berlangsung informal di surau atau tersembunyi di balik dinding keputren, awal abad ke-20 menandai lahirnya institusi pendidikan formal khusus perempuan.
Sosok Rahmah El Yunusiyah dari Padang Panjang menjadi pionir revolusioner dengan mendirikan Diniyyah Puteri pada tahun 1923.
Langkah Rahmah melampaui zamannya. Ia menolak kurikulum Belanda yang sekuler dan menciptakan sistem pendidikan Islam modern yang dirancang khusus untuk psikologi dan kebutuhan perempuan.
Ia tidak ingin mencetak perempuan yang sekadar pandai mengurus rumah tangga, tetapi perempuan yang berilmu agama (faqih), mandiri secara ekonomi, dan cakap berorganisasi.
Pengakuan internasional atas model pendidikan ini bahkan datang dari Universitas Al-Azhar Mesir, yang mengadopsi sistem Diniyyah Puteri untuk mendirikan Kulliyatul Banat (Fakultas Wanita).
Ini adalah bukti bahwa perempuan Nusantara menjadi eksportir gagasan pendidikan Islam ke pusat dunia Islam.
Pesantren Putri: Melahirkan Otoritas Keulamaan Baru
Di Jawa, transformasi serupa terjadi di lingkungan pesantren. Studi mengenai Pondok Pesantren Puteri menunjukkan pergeseran peran Nyai.
Jika sebelumnya Nyai hanya dianggap sebagai “istri Kiai” yang mengurusi logistik santri, pada era ini mulai muncul pesantren-pesantren khusus putri yang dikelola penuh oleh ulama perempuan.
Pesantren ini menjadi kawah candradimuka yang melahirkan generasi ustazah yang memiliki sanad keilmuan yang jelas.
Mereka mempelajari kitab kuning yang sama dengan santri putra—mulai dari fiqh, nahwu sharaf, hingga tafsir.
Hal ini secara perlahan mengikis dominasi tafsir agama yang bias gender, karena perempuan kini memiliki perangkat keilmuan untuk membaca dan menafsirkan teks-teks agama dengan perspektif mereka sendiri.
Akses terhadap literasi tingkat tinggi ini menjadi modal utama bagi perempuan Islam Indonesia untuk kelak mengisi ruang-ruang publik di masa kemerdekaan.
Analisis Kritis: Politik Identitas dan Domestikasi Kaum Ibu
Praktik Penyingkiran: Mengapa Sejarah Menjadi Sunyi?
Jika sejarah mencatat Ratu Kalinyamat mengirim ribuan tentara dan Cut Nyak Dien memimpin gerilya, mengapa narasi tentang perempuan Islam di Indonesia modern sering kali menyusut menjadi sekadar “pendamping suami”?
Tesis mengenai Politik Identitas Perempuan Aceh menawarkan jawaban yang tajam: terjadi sebuah “praktik penyingkiran” yang sistematis.
Penjajahan Belanda tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai gender Eropa (Victorian) yang memandang tempat perempuan hanyalah di rumah.
Ironisnya, pandangan ini kemudian diadopsi dan dilanggengkan oleh negara pasca-kemerdekaan.
Konsep “State Ibuism” (Ibuisme Negara) yang berkembang di masa Orde Baru menjadi puncak dari proses ini.
Identitas perempuan dikonstruksi ulang; keutamaan seorang perempuan bukan lagi dinilai dari keberaniannya mengangkat senjata atau memimpin negara, melainkan dari kepatuhannya mendukung karir suami dan mendidik anak.
Akibatnya, figur-figur seperti Laksamana Malahayati atau Prajurit Estri sering kali hanya dikenang sebagai “pengecualian sejarah” yang eksotis, bukan sebagai bukti bahwa kepemimpinan perempuan adalah norma yang wajar dalam tradisi Islam Nusantara.
Dialektika Syariat dan Adat: Antara Perlindungan dan Pengekangan
Analisis kritis juga harus melihat ketegangan antara hukum Islam (syariat) dan hukum adat yang melingkupi kehidupan perempuan.
Dokumen tentang Hak dan Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan menunjukkan bahwa posisi perempuan sering kali terjepit dalam tarik-menarik tafsir.
Di satu sisi, Islam datang membawa reformasi radikal yang memberikan hak waris dan hak milik pribadi bagi perempuan—sesuatu yang di beberapa tradisi adat kuno tidak diakui.
Namun, di sisi lain, dalam praktiknya di lapangan, tafsir keagamaan yang patriarkal sering kali bersekutu dengan budaya feodal untuk membatasi gerak perempuan.
Contoh kasus di Aceh dan Minangkabau memperlihatkan dinamika unik ini. Meskipun kedua daerah tersebut dikenal sangat Islamis, struktur adat (seperti Matrilineal di Minang) memberikan posisi tawar yang tinggi bagi perempuan sebagai pemilik harta pusaka.
Namun, ketika narasi politik identitas menguat, sering kali tubuh dan perilaku perempuanlah yang pertama kali menjadi sasaran regulasi dan penertiban atas nama “moralitas publik”.
Sejarah menunjukkan bahwa perempuan Nusantara berdaya karena pemahaman agama mereka, bukan meskipun agama mereka.
Penyingkiran terjadi ketika agama tidak lagi dibaca sebagai semangat pembebasan (seperti zaman Perang Sabil), melainkan sekadar daftar larangan.
Menjahit Kembali Sejarah yang Terkoyak
Bukan Sekadar “Konco Wingking”
Penelusuran panjang dari abad ke-16 hingga abad ke-20 ini membawa kita pada satu kesimpulan yang tak terbantahkan: perempuan Islam Nusantara tidak pernah memiliki DNA sebagai “konco wingking” (teman di belakang) semata.
Narasi yang menempatkan perempuan hanya di ranah domestik adalah konstruksi baru yang lahir dari perselingkuhan antara feodalisme yang membusuk dan kolonialisme yang membatasi.
Data sejarah berbicara lantang. Ratu Kalinyamat membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi arsitek geopolitik; Korps Prajurit Estri menunjukkan bahwa keanggunan dan kemampuan membunuh bisa berjalan beriringan; dan para Sufi perempuan di desa-desa mengajarkan bahwa pencapaian spiritual tertinggi terbuka bagi siapa saja tanpa memandang gender.
Mereka bukan pengecualian atau anomali sejarah; mereka adalah norma pada zamannya.
Keberadaan mereka terekam jelas dalam Babad, Hikayat, hingga laporan cemas pejabat Belanda, menanti untuk dibaca ulang dengan kacamata yang jujur.
Relevansi Hari Ini: Ingatan sebagai Perlawanan
Mengingat kembali sejarah ini bukanlah upaya romantisasi masa lalu, melainkan sebuah strategi kebudayaan untuk masa depan.
Di tengah tantangan zaman di mana peran perempuan sering kali kembali diperdebatkan atas nama agama, sejarah Islam Nusantara menawarkan alternatif narasi yang membebaskan.
Warisan intelektual Rahmah El Yunusiyah dan keberanian politik Wanita Syarikat Islam mengajarkan bahwa kesalehan seorang muslimah tidak berbanding terbalik dengan kecerdasannya atau partisipasi politiknya.
Justru, sejarah kita menunjukkan bahwa Islam di Nusantara berkembang pesat karena perempuan diberi ruang untuk berdaya.
Sebagai penutup, esai ini menegaskan bahwa “Jejak Sunyi” perempuan Islam Nusantara sebenarnya tidak pernah benar-benar sunyi.
Suara mereka bergemuruh di geladak kapal perang, di medan gerilya Aceh, di ruang diplomasi istana, hingga di bilik-bilik pesantren.
Tugas generasi hari ini hanyalah menajamkan pendengaran, merawat ingatan tersebut, dan memastikan bahwa peran sentral perempuan tidak lagi dipinggirkan dalam catatan kaki sejarah bangsa.
Daftar Rujukan
Ahyat, I. S. (1994). Peranan wanita dalam Kerajaan Islam: Studi kasus Kerajaan Jepara, Aceh, dan Banjarmasin [Laporan Penelitian]. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
Azra, A. (2018). Jaringan ulama Timur Tengah & kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII: Akar pembaruan Islam Indonesia. Prenada Media Group.
Estuningtyas, R. D. (2020). Tarekat Khalwatiyah dan perkembangannya di Indonesia. The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization, 3(2), 113.
Handayani, S. (2018). Peranan prajurit perempuan (Korps Prajurit Estri) terhadap perkembangan ekonomi dan militer di Yogyakarta 1750-1810. Jurnal Universitas Siliwangi, 1(1).
Husin, A. (Ed.). (1999). Politik identitas perempuan Aceh. (S. E. Wieringa, Pengantar). Flower Aceh.
Intisari Online. (n.d.). Bikin Willem Daendels sampai ketar-ketir, inilah Prajurit Estri tentara elit wanita Mataram yang ditakuti Belanda. Diakses dari [File Arsip].
Kholiq, A. (2023). Peran Tarekat Syaṭṭārīyah dalam pergerakan dan perjuangan jihād fī sabīlillāh Perang Jawa 1825-1830 [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri Walisongo.
Laffan, M. (2015). Sejarah Islam di Nusantara (I. Aunullah & R. N. Badariah, Penerjemah). Bentang.
Satria, O. (2020). Partisipasi ulama perempuan dalam penyebaran Islam di Nusantara melalui pendidikan. The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization, 3(2), 131.
Wibowo, A. S. (2014). Ekspansi Jepara abad XVI dan potensinya sebagai suplemen materi pembelajaran sejarah. Jurnal Pendidikan Sejarah UNY.
Wieringa, S. E. (1999). The politicization of gender relations in Indonesia: The Indonesian women’s movement and Gerwani until the New Order state. [Tesis/Disertasi yang dikutip dalam dokumen Politik Identitas].
Komentar